HMI Cabang Bima Unjuk Rasa di Kantor Walikota dan DPRD Terkait Berbagai Permasalahan di Kota Bima

15 November 2019 09:02
HMI Cabang Bima Unjuk Rasa di Kantor Walikota dan DPRD Terkait Berbagai Permasalahan di Kota Bima
Aksi HMI Cabang Bima berlangsung di kantor Walikota dan DPRD Kota Bima, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bima, NTB. (Dani Setiawan/Trans89.com)

BIMA, TRANS89.COM – Unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima diikuti sekiar 40 orang peserta aksidipimpin Abdul Halik menganggap berbagai permasalahan, berlangsung di kantor Walikota dan DPRD Kota Bima, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (14/11/2019).

Massa aksi star dari kampus Stisip Mbojo Bima Jalan Tendean menuju ke jalan cabang Lampu Merah Gunung Dua dan melakukan orasi, Abdul Halik mengatakan, HMI Cabang Bima menyampaikan sikap bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945.

“Pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib mentaati hukum serta sistem negara yang berlaku tanpa ada rasa kecil hati sedikitpun demi terciptanya pemerintah yang bersih dan baik (clean and god government). Juga harus terbuka, bisa menerima saran dan masukan dari setiap elemen, sebab suatu bangsa atau daerah itu bisa berkembang dan maju ketika situasi yang demokratis tercipta,” kata Halik.

Ia meminta kepada Walikota Bima untuk menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat Bima dan mendesak Walikota Bima untuk segera melaporkan saudara Hanif atas dugaan penyuapan penerimaan pegawai honorer Satpol PP.

“Kami mendesak kepada Kapolresta Bima untuk menangkap dan mengadili Saudara Hanif. Mendesak Walikota Bima untuk mempertanggungjawabkan defisit anggaran Rp18 miliar,” pinta Halik.

Halik juga mendesak Walikota Bima untuk mempertanggungjawabkan gagalnya penggunaan anggaran Rp21 miliar, dimana peruntukannya Rp10 miliar untuk pembangunan Masjid Agung Al Muwahiddin, Rp7 miliar anggaran hibah Bansos dan Rp4 miliar anggaran BUMD.

“Selain itu, Kami mendesak kepada Walikota Bima untuk mengatasi kekeringan air bersih di Kota Bima. Mendesak Walikota Bima untuk menyelesaikan relokasi rumah warga dibantaran sungai sesuai dengan waktu yang di tentukan. Meminta kepada Walikota Bima untuk menghentikan pengerjaan Proyek Taman Kodo,” desak Halik.

Massa aksi kemudian menuju Kantor Walikota Bima dan Kantor DPRD Kota Bima dan melakukan orasi yang sama.

Massa aksi diterima Ketua DPRD Kota Bima, Samsuri dengan tanggapan, berkaitan APBD, sudah menentukan anggaran untuk pembangunan Mesjid Al Muwahidin Rp10 miliar, untuk proses pembangunannya dari beberapa fraksi sudah menyetujuinya.

“Berkaitan dengan aktivis yang di laporkan oleh Walikota Bima bukan wewenang kami. Kami tahu, saudara Hanif ini bukan pegawai di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bima, tapi kami akan mendesak kepolisian untuk menagkap saudara Hanif dan kami akan merapatkan dulu dengan 5 fraksi di DPRD,” ujar Samsuri.

Dirinya menjelaskan, masalah anggaran di pemerintahan itu sudah biasa masalah defisit anggaran, karena Pemkot Bima mengajukan anggaran di pemerintahan pusat terlalu tinggi dan itu sesuai dengan rencana pembangunan Kota Bima.

“Adanya defisit Rp18 miliar, karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak bisa memenuhi semua yang di ajukan oleh Pemkot Bima. Di dalam anggaran itu belum ada terjadi korupsi. Masalah relokasi, Pemkot Bima sudah menyediakan rumah relokasi sebanyak 1.000 lebih, rumah relokasi di tiga tempat yaitu di Jatibaru Timur, Oi fo’o dan di Kodole. Masalah Taman Kodo lagi kita bahas bersama 5 fraksi yang berada di DPRD kota Bima,” demikian Samsuri. (Dani/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya