Diduga Mainkan Pajak, JIHN Tuntut Dirjen Pajak Cabut Izin PT Adaro Energi

15 November 2019 09:46
Diduga Mainkan Pajak, JIHN Tuntut Dirjen Pajak Cabut Izin PT Adaro Energi
Aksi Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN) di kantor Dirjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Arief Djumadi/Trans89.com)

JAKARTA, TRANS89.COM – Unjuk rasa Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN) diikuti 12 orang peserta aksi dipimpin Putra di kantor Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019).

Massa aksi membentangkan spanduk dan poster bertuliskan, Jaringan Intelktual Hukum Nasional menuntut, mencabut izin PT Adaro Energi Tbk terkait penggelapan pajak, meminta Dirjen Pajak untuk menyita Aset PT Adaro Energi Tbk, Garibaldi Thohir harus mundur dari jabatan Presiden Direktur PT Adaro Energi Tbk.

Orasi Putra mengtakan, hari ini kita datang untuk mengungkap segala kasus yang menjerat PT Adaro Energy Tbk, dimana dalam hal ini PT Adaro Energi tengah mempermainkan pajak, disatu sisi rakyat kecil diwajibkan membayar pajak, sementara perusahaan besar malah tidak ditarik pajak.

“Hari ini rakyat Indonesia miskin, warga negara wajib bayar pajak, tapi perusahaan ini tidak diambil pajaknya. Apakah Dirjen Pajak takut terhadap perusahaan, ini merupakan suatu sifat premodualisme dan tentu ini tidak sejalan dengan cita-cita Presiden yaitu revolusi mental, kami meminta Dirjen Pajak untuk mundur,” kata Putra.

Ia juga menuntut keadilan di negeri ini dan sebenarnya ini merupakan kasus lama, namun sampai saat ini kasus pajak ini belum juga diusut oleh Dirjen Pajak.

“Maka hari ini kami menuntuk keadilan, supaya tidak ada kesan pembiaran terhadap pelanggaran hukum ini,” tuntut Putra.

Massa aksi membagikan pres rilis dan dibacakan Putr menyampaikan, lembaga non profit internasional global witness merilis laporan investigasi penggelapan pajak oleh perusahaan Batubara PT Adaro Energy Tbk. Emiten pertambangan itu di sebut memindahkan sejumlah pendapatan serta labanya dari aktivitas penambangan batu bara.

“Modusnya dengan memindahkan pendapatan tambangnya ke jaringan perusahaan di luar negeri sejak Tahun 2009 hingga 2017. PT Adaro Energi membayar pajak Rp125 juta lebih rendah kepada pemerintah Indonesia,” papar Putra.

Dirinya menyebutkan, melalui anak perusahaannya di Singapura yaitu Coaltrade Services Internasional, PT Adaro Energi memindahkan sejumlah uangnya melalui suaka pajak dan dalam periode tersebut Indonesia rugi hampir 14 Juta Dollar setiap tahunnya, kata Stuart lebih lanjut.

“Selain itu, PT Adara Energi juga di sebut baru saja mengakuisisi sebuah perusahaan di kawasan suaka pajak Labuan Malaysia. Melalui perusahaan itu, PT Adaro Energi mengakuisisi sejumlah besar saham perusahaan tambang batu bara Australia. Oleh karena itu, kami Jaringan Intelektual Hukum Nasional menuntut, mencabut izin PT Adarao Energi Tbk, meminta Dirjen Pajak untuk menyita aset PT Adaro Energi Tbk, Garibaldi Thohir harus mundur dari jabatan Presiden Direktur PT Adaro Energi Tbk,” sebut Putra. (Arief/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya