Gerakan Mahasiswa Pembebasan Wilayah Riau Unjuk Rasa di Kantor DPRD Provinsi

09 November 2019 23:26
Gerakan Mahasiswa Pembebasan Wilayah Riau Unjuk Rasa di Kantor DPRD Provinsi
Unjuk rasa Gerakan Mahasiswa Pembebasan Wilayah Riau (GMPWR), berlangsung di kantor DPRD Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru. (Budi H/Trans89.com)

PEKANBARU, TRANS89.COM – Unjuk rasa Gerakan Mahasiswa Pembebasan Wilayah Riau (GMPWR) diikuti 15 orang peserta aksi dipimpin Firdaus, terkait maraknya kasus drop out (FO) terhadap para mahasiswa yang kritis oleh Rektor di Perguruan Tinggi (PT) khususnya di Provinsi Riau, berlangsung di kantor DPRD Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Jumat (8/11/2019).

Massa aksi menggunakan mobil komando dengan Nomor Polisi BM 9131 FN sebagai panggung orasi, membawa bendera Tauhid dan GMPWR, spanduk bertuliskan Rektor diktator mahasiswa jangan kendor #mahasiswa bangkit, Rektor zalim membungkam suara kritis mahasiswa.

Tuntutan massa aksi Firdaus menuntut rezim Joko Widodo (Jokowi) untuk stop kriminalisasi ajaran Islam dan stop ;labelisasi negatif terhadap Islam Kaffah, Ulama dan aktivisnya.

“Kami menuntut rezim Jokowi untuk bertanggungjawab atas meninggalnya saudara Larandi dan Saudara Muhammad Yusuf dengan cara mengusut tuntas dan menghukum siapa saja yang terlibat didalamnya, dan dicabutnya kebijakan Rektor Kendari yang telah men-DO teman kami dari Gema Pembebasan Wilayah Makasar yakni saudara Hikmah Sanggala,” desak Firdaus.

Firdaus juga menuntut Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau terkait ancaman DO mahasiswanya yang melakukan aksi dan kembalikan hak organisasi mahasiswa kampus yang dibekukan secara sepihak.

“Kami menyerukan kepada selutuh elemen masyarakat terutama pemuda dan mahasiswa untuk melawan segala bentuk represifme dan sikap anti Islam penguasa, karena sejatinya Islam hadir untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam,” tegas Firdaus.

Firdaus menyebutkan, ribuan mahasiswa telah turun kejalan secara masif diberbagai daerah dalam rangka merespon kebijakan pemerintah yang dinilai mengkerdilkan partisipasi politik masyarakat dan memperkuat kepentingan cukong.

“Terlihat DPR kejar setoran dalam upaya mengundangkan serangkaian Rancangan Undang-Undang (RUU), mulai dari RUU Pertanahan, UU KPK yang telah diundangkan, UU SDA hingga untuk menggantikan RKUHP untuk menggantikan KUHP warisan kolonial,” sebutnya.

Ia mengungkapkan, peristiwa ini menyisahkan banyak luka, kesedihan dan kemarahan lantaran alih-alih respon positif yang diberikan malah water cannon, gas air mata bahkan sampai peluru yang menembus badan juga pentungan yang mengucurkan darah.

“Kami menolak apa yang terjadi kepada saudara kami Larandi dan Muhammad Yusuf mahasiswa Universitas Haluoleo (UHO) Kendari. Pembungkaman suara kritis mahasiswa juga terjadi pada mahasiswa UIN Suska Riau yang dibuktikan dengan ancaman DO bagi mahasiswa yang ikut aksi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Riau,” ungkap Firdaus.

Massa aksi tidak ada mendapat tanggapan dari anggota DPRD Provinsi Riau. (Budi/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya