Cakades 01 Tolak Hasil Pilkades Kumbung Majalengka, Ini Alasannya

09 November 2019 23:00
Cakades 01 Tolak Hasil Pilkades Kumbung Majalengka, Ini Alasannya
Massa nomor urut 01 atas nama Rahmat Yudia diikuti sekitar 500 orang peserta aksi lakukan aksi protes hasil Pilkades di Balai Desa Kumbung, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Jabar. (Asep DS/Trans89.com)

MAJALENGKA, TRANS89.COM – Hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) Kumbung diwarnai aksi protes massa nomor urut 01 atas nama Rahmat Yudia diikuti sekitar 500 orang peserta aksi di Balai Desa Kumbung, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat (Jabar), Jumat (8/11/2019).

Tim sukses (Timses) nomor urut 01 Rahmat Yudia mengatakan, panitia tidak mengumumkan DPT (datar pemilih tetap) kepada masyarakat di tempat umum sesuai dengan tata tertib (Tatib) Pilkades Bab I pasal 2 poin 4.

“Kondisi pemungutan suara yang tidak kondusif, dimana jumlah pemilih begitu banyak namun penyelenggara membuka satu pintu saja, sehingga membuat antrian yang berdesak-desakan membuat kelelahan masyarakat sehingga tidak menyalurkan hak pilihnya. Panitia penyelenggara tidak menfungsikan dan memperdayakan Pamsung secara maksimal, sehingga TPS tidak kondusif,” kata Rahmat.

Menurutnya, penjemputan masyarakat pemilih tidak didampingi oleh perwakilan tiap Timses, bahkan penjemputan mengunakan mobil pribadi calon kepala desa (Cakades) sehingga panitia penyelenggara kami anggap melanggar kesepakatan yang sudah di buat Bab III pasal 35 poin 7.

“Panitia dari awal tidak mengumumkan kepada masyarakat wajib pilih, bahwa pengumpulan surat suara sampai pukul 14:00 Wib, sehingga banyak masyarakat pemilih yang tidak mengetahui dan tidak menyalurkan hak pilihnya. Surat panggilan yang di bagikan oleh panitia penyelenggara di tandatangan yang berbeda-beda dan ada yang tidak menggunakan setempel dan tandatangan ketua panitia,” tutur Rahmat.

Ia menjelaskan, saat pemilih menyerahkan surat panggilan, ada penolakan dari panitia dengan alasan penuh sebelum batas waktu penyerahan, sehingga menyebabkan pemilih tidak bisa melaksanakan hak pilihnya. Adanya pengumpulan surat panggilan secara kolektif oleh Timses calon tertentu dan di terima oleh panitia penyelenggara, meskipun sudah di beri peringatan oleh Pengawas.

“Pada saat penghetian batas waktu penyerahan surat pangilan, panitia penyelenggara tidak memberikan konfirmasi kepada para Cakades. Saat pelaksanaan pencoblosan berlangsung, panitia penyelenggara melakukan pembiaran orang-orang diluar panitia masuk kedalam area pencoblosan, sehingga netralitas panitia tidak bisa di jaga,” jelas Rahmat.

Dirinya menyampaikan, melakukan penghitungan suara dengan tidak memperhatikan kondisi fisik dan psikologi para saksi dalam kondisi yang sangat lelahan dengan membiarkan salah satu calon masuk secara bebas dalam area pemilihan, bahkan berorasi mengakibatkan tidak kondusifnya pelaksanaan pemilihan suara.

“Ketika membuka kotak suara yang kedua, panitia tidak mengumumkan atau membacakan surat suara yang masuk. Panitia membiarkan ada pergantian dan calon nomor urut 3 dengan tidak membawa mandat dan tidak tidak memperhatikan mandat tersebut kepada panitia penyelenggara dan para saksi, sehingga berita acara yang di tandatangani menjadi cacat hukum. Oleh karena itu, kami menolak hasil Pilkades Kumbung yang di laksanakan pada Tanggal 2 November 2019, karena kinerja panitia Pilkades Kumbung cacat hukum, tidak sesuai dengan pedoman dan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 5 Tahun 2015 tentang pedoman pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Majalengka,” papar Rahmat. (Asep/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya