Sureza: Jangan Permainkan Tambang Nikel
JAKARTA, TRANS89.COM – Koordinator Pusat (Korpus) Brigade PII bersama Koalisi Mahasiswa Peduli Bangsa mengatakan, ada indikasi permainanan perdagangan nikel didalam negeri yang sangat merugikan negara dan pengusaha pribumi pemilik ijin usaha pertambangan (IUP).
“Penataan perniagaan yang tidak melindungi dan tidak berpihak kepada pemilik IUP, tetapi lebih berpihak kepada pemilik smelter,” ungkap Korpus Brigade PII, Sureza saat diskusi dengan berbagai kalangan mahasiswa di Menteng Raya, Jakarta Pusat. Kamis (7/11/2019).
Menurut Sureza, yang lebih parahnya lagi, harga ditentukan oleh trader (otomatis harga ditentukan oleh pemilik smelter) dan tidak mematuhi ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah.
“Uji laboratorium yang ditunjuk pemilik smelter dengan merubah kadar Ni dari kadar 1.8 menjadi Ni 1.3, sehingga harga jatuh dan pembayaran pajak turun,” tutur Sureza mantan pengurus wilayah PII DKI Jakarta ini.
Terkait dengan hal ini Sureza meminta agar pemerintah menetapkan harga nikel yang acuan kepada pemilik smelter seperti harga Batubara acuan yang wajib sebagai panduan pembeli batubara. Kata dia, akibatnya harga kontrak turun, sehingga pajak yang dibayarkan kepada pemerintah juga turun dan disinyalir ada permainan dagang sebab seluruh ore akan dijual ke smelter.
“Hal ini jelas-jelas membuat gaduh suasana dan hal inipun sangat bertentangan dengan arahan Pak Jokowi yang tidak menginginkan kegaduhan yang dilakukan oleh Menteri atau setingkat Menteri di periode keduanya. Jangan permainkan tambang khususnya nikel,” beber Sureza.
Fatalnya lagi, pengamat bisnis pertambangan inipun sangat menyayangkan akan regulasi kebijakan oleh pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) seperti penghentian ekspor biji nikel.
“Apa dasar hukumnya BKPM 14 seramag nteuk. Kami meminta ungkap dan tangkap kartel biji nikel yang mengatur harga nikel di Sultra yang merugikan negara dan pengusaha lokal. KPK periksa aktivitas smelter nikel di Sultra yang merugikan negara karena tidak taat aturan dan dugaan penggelapan pajak. KPK periksa kepala BKPM terkait anjuran penghentian ekspor nikel yang sarat dugaan titipan kartel trader smelter nikel. Presiden Jokowi untuk segera tegur atau pecat Kepala BKPM karena membuat gaduh dan membuat investor rugi atas anjuran penghentian ekspor nikel yang tidak ada dasar hukumnya. Kepala BKPM jangan jadi agen kartel trader nikel yang merugikan anak bangsa dan negara,” sebut Sureza. (Alja/Nis)
