Ampuh Sultra Unjuk Rasa di KLHK, Pertanyakan Dua Perusahaan Lakukan Penambangan di Kawasan Hutan Konawe Utara

08 November 2019 15:41
Ampuh Sultra Unjuk Rasa di KLHK, Pertanyakan Dua Perusahaan Lakukan Penambangan di Kawasan Hutan Konawe Utara
Aksi Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (Ampuh Sultra) depan KLHK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. (Bagus Prasetyo/Trans89.com)

JAKARTA, TRANS89.COM – Unjuk rasa Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (Ampuh Sultra) diikuti 7 orang peserta aksi dipimpin Hendro depan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

Massa aksi membawa poster bertuliskan, tuntutan rakyat meminta kepada Mabes Polri untuk menghentikan segala bentuk aktivitas di wilayah IUP (ijin usaha pertambangan) PT Bumi Konawe Minerina (BKM) dan PT Cinta Jaya (CY) atas dugaan ilegal mining melakukan eksplorasi serta eksploitasi tanpa izin lingkungan. Meminta kepada KPK RI untuk melakukan penyelidikan terkait penerbitan IUP PT BKM dan PT CJ di Konawe Utara yang kami duga melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (LH).

Tiga orang perwakilan massa aksi dipimpin Hendro di terimaKaro Humas KLHK RI Jati Wicaksono dan Kasi Pengaduan Gakum KLHK RI Kessi.

Hendro mengatakan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan di dalam hutan dan dirinya ingin tahu sejauh mana penindakan masalah ini dari KLHK karena kami sudah melayangkan pengaduan.

“Kegiatan dari kedua PT (perusahaan tambang) ini sudah bertahun-tahun, bahkan sudah sampai penjualan (hasil tambang). Jangan pengaduan kami ini dilempar kesana kesini, dimana pelayan birokrasinya. Kami ingin adanya sinkronisasi antara KLHK dan daerah. Kami ingin ditindak secara hukum. Harapan kami, laporan kami bisa ditindaklanjuti.
Mendesak KLHK untuk turun ke lokasi menghentikan aktivitas PT BKM dan PT CJ serta cabut IUP-nya,” kata Hendro.

Tanggapan Karo Humas KLHK RI, Jati Wicaksono menyampaikan, hingga saat ini kedua perusahan tersebut belum mempunyai ijin atau mengajukan ijin memakai kawasan (hutan).

“Kalau dari ijin provinsi kami tidak tahu apa ada ijin atau tidak, seperti misalnya ijin pertambangan. Gakum sudah mengambil langkah-langkah dilapangan, tetapi masih dalam peroses, belum ada peruban. Teman-teman dilapangaan sudah merespon terutama di daerah,” papar Jati.

Kasi Pengaduan Gakum KLHK RI, Kessi menjelaskan, hari ini apakah saudara mau melakukan pengaduan kembali kepada kepada kami terkait dua PT Tersebut.

“Kalau mau, saudara bisa isi formulir, nanti kita register. Nanti setelah di reguster, silahkan di cek sejauh mana penanganan dari kami,” jelas Kessi. (Bagus/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya