Pengusaha Perikanan Gunakan Pukat Trol, Nelayan Tradisional Bersatu Sumut Datangi PSDKP Belawan

07 November 2019 02:17
Pengusaha Perikanan Gunakan Pukat Trol, Nelayan Tradisional Bersatu Sumut Datangi PSDKP Belawan
Aksi Nelayan Tradisional Bersatu Sumut di kantor PSDKP Pelabuhan Perikanan Belawan, Kota Medan. (Rikki/Trans89.com)

MEDAN, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa Nelayan Tradisional Bersatu Sumatera Utara (Sumut) gabungan dari Medan Labuhan, Medan Belawan, Medan Marelan dan Kabupaten Langkat diikuti sekitar 150 orang peserta aksi dipimpin Rahman Gafiqi.

Aksi tersebut terkait banyaknya kapal yang melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016, berlangsung di kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pelabuhan Perikanan Belawan Belawan, Kota Medan, Rabu (6/11/2019)

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, #Nelayan Tradisionil Bersatu #Tegakkan Permen KP 71 Tahun 2016, tindak tegas/adili pemilik Trol.

Perwakilan nelayan berjumlah 15 orang memasuki Kantor PSDKP Belawan dan diterima Kepala Stasiun PSDKP Belawan Donny M Faisal didampingi Josia S Sembiring, Thomas dan Danposal Gabion Belawan Letda Harahap serta perwakilan Polres Belawan.

Perwakilan nelayan, Rahman Gafiqi mengatakan, PSDKP sebagai pengawas dan penyelidik, khususnya pukat trol sampai saat ini masih beroperasi dan kemarin UU sudah keluar dan melarang alat tangkap trol.

“Kemiskinan nelayan ini terjadi karena ekosistem akibat pukat trol yang sering beroperasi. Pihak PSDKP yang memiliki kualifikasi khusus untuk menindak tegas hal ini. Kalau memang pukat trol ini terus dipelihara, maka konflik akan semakin besar, jadi jangan disalahkan nelayan melakukan hal yang bertentangan dengan hukum,” kata Rahman.

Ia berharap pihak PSDKP untuk mencari langkah-langkah praktis dan strategis, apabila dalam 2 minggu hal ini tidak segera diselesaikan, kami nelayan akan bertindak tegas. Ini hari para pengusaha trol tidak pernah ditangkap dan tetap masih beroperasi. Kami meminta dilibatkan dalam hal operasi terpadu. Kami melihat PSDKP tidak mampu melihat dan menjalankan tugas dan fungsinya saat ini.

“Sejak tahun 2017 hingga 2019 kenapa tidak ada reaksi?. Apabila Kepala PSDKP tidak menandatangani statemen kami untuk menghentikan pukat trol hari ini, kami tidak akan keluar dari sini. Bila PSDKP tidak mampu untuk bertindak, maka kami meminta menyebutkan siapa para pemilik pukat trol di Belawan ini, supaya kami yang menindak,” ancam Rahman.

Tanggapan Kepala Stasiun PSDKP Belawan, Donny M Faisal menymapikan dirinya dan staf akan siap di copot dari jabatan kami apabila dirinya dan staf ada menerima apapun dari pengusaha-pengusaha trol itu.

“Tindaklanjut kami seluruh kegiatan illegal fishing saat ini harus kami teruskan ke pusat. Kami akui, kami belum bisa sebagai pengawas yang ideal di dermaga. Kami pihak PSDKP siap diawasi dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya pernyataan sikap Kepala Stasiun PSDKP Belawan Donny M Faisal dihadapan pengunjuk rasa di depan halaman kantor Stasiun PSDKP Belawan. Kemudian penandatanganan pernyataan sikap yang ditandatangani Kepala Stasiun PSDKP Belawan Donny M Faisal dan 8 orang perwakilan nelayan. (Rikki/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya