LSM GMBI Unjuk Rasa di Kejagung Terkait Kasus Dana Hiba Diduga Libatkan Wagub Jabar

07 November 2019 02:05
LSM GMBI Unjuk Rasa di Kejagung Terkait Kasus Dana Hiba Diduga Libatkan Wagub Jabar
Aksi LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) depan Kantor Kejagung RI, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Irvan Akmal/Trans89.com)

JAKARTA, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) diikuti sekitar 1.200 orang peserta aksi dipimpin Rosid Sinamor dan M Anton depan Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2019).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, meminta Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti pelaporan LSM GMBI terkait mantan Bupati Kabupaten Tasikmalaya UU Ruzhhanul Ulum yang sekarang sebagai Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar). LSM GMBI Dsitrik Jakarta Utara, Kejagung harus turun tangan dalam persoalan Bansos Kabupaten Tasikmalaya GMBI sampai mati, NKRI harga mati. LSM GMBI Distrik Jakarta Timur KSM Kramatjati.

Orasi Rosid Sinamor mengatakan, kKami datang di depan Kejagung RI untuk mempertanyakan persoalan laporan, apakah sudah ada tindak lanjutnya. Kita sudah mempersiapkan tim negoisasi untuk bertemu pihak Kejaksaan Agung RI. Coba Bapak Kepolisian yang berada di dalam untuk membiarkan ketua kami untuk masuk karena di depan panas.

“Kami meminta kepada teman-teman untuk menghargai Bapak Sekjen menjadi negosiator untuk Ketua Umum LSM GMBI. Kita juga akan menunggu keputusan dari Ketua Umum GMBI hasil dari keputusan Kejaksaan Agung RI,” kata Rosid.

10 orang perwakilan LSM GMBI diterima Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Kejagung Rahmat, Subdit Hankam Dir A Kejagung Bambang Panca, Kasubdit Wadar Dir C Yukoyum di ruang rapat Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI.

Sementara dari perwakilan GMBI, Bambang Irawan (Panglima Pasusal), Agustinus (Majelangka), Widya Ungaol (KSM Rakit), Toni S Hidayat (Ketua Banjarnegara), Wawan SR (Tasikmalaya), Dede Sukajaya (Kota Tasikmalaya), Futilah (Tim Investigasi), M Fauzan Rahman (Ketua Umum LSM GMBI), Tukin Sakedy (Cilacap), Maman Kurtubi (Cirebon Raya).

Ketua Umum LSM GMBI, Fauzan Rahman menuturkan, kami pertama datang pada tanggal 25 Juli 2019, kami datang seolah-olah tidak dianggap dan ini laporan akurat (A1) dan semua data jelas dan ada pelapornya, dan kita terus akan menegakkan hukum tuntas habis korupsi.

“Semasa jadi Bupati Kabupaten Tasikmalaya pada persoalan dana hibah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 900/Kep 41-BPKAD/2017 tanggal 27 Januari 2017. Total dana hibah Rp143 miliar dengan perubahan Perbup Tasikmalaya Nomor 900/Kep 436/2017 Tanggal 4 Desemebr 2017 timbul korupsi tanggal 30 Agustus 2017, dicairkan keseluruhan,” tutur Fauzan.

Ia meminta periksa oknum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar yang telah terindikasi main mata dengan pihak UU Ruzhanul Ulum yang saat ini menjabat Wagub Jabar dengan mengeluarkan statemen tidak ditemukan keterlibatan, padahal UU Ruzhanul Ulum terlibat dalam pencairan dana hibah bantuan sosial (Bansos) pada waktu jadi Bupati Tasikmalaya.

“Saya akan memberikan berkas, dan bila Jaksa Agung menyelidiki 21 Yayasan, tapi dana hibah yang ditandatangani oleh Bupati Tasikmalaya UU Ruzhanul Ulum. Saya meminta kepada Kejagung RI usut tuntas kasus korupsi Bansos Kabupaten Tasikmalaya yang diduga melibatkan mantan Bupati Tasikmalaya UU Ruzhanul Ulum,” pinta Fauzan.

LSM GMBI Cilacap, Tulus mengatakan dirinya mewakili Banjarnegara dan rekan-rekan dari GMBI yang lain dan membacakan tentang pengaduan tindak pidana korupsi (Tipikor) laporan imbalan retribusi kekayaan daerah ada 5 puskesmas di lingkup wilayah Banjarnegara.

“Kami serahkan pada tanggal 24 Juni lalu ke Kejagung dan pihak Kejagung memberikan waktu 1 bulan, tapi tidak ada tanggapan. Saya meminta kepada pihak Kejagung untuk mengusut tuntas kasus ini,” kata Tulus.

Tanggapan dari pihak Kejagung RI, Rahmat mengucapkan terima kasih kepada Ketum GMBI dan semua perwakilan dari daerah. Semua laporan sudah di catat dan sesuai dengan koridor akan sampaikan ke pimpinan.

“Tanggal 25 Juli 2019 sudah kita tindaklanjuti. Menyangkut bukti-bukti dan Jaksa yang ada di Kejati akan memeriksa secara formil serta semua laporan dari Polda untuk melakukan penyelidikan dan hasilnya akan diberikan ke Kejati Jabar,” ucap Rahmat.

Rahmat menyampaikan, semua akan ditindaklanjuti oleh Jampidsus dan untuk Banjarnegara itu sudah di proses. Untuk kasus di Banjarnegara (Cilacap) kami akan usahakan 1 minggu untuk kasus ini.

“Untuk yang di persoalan itu adalah SK dan saya juga berjanji. Saya juga akan bicara dengan Kapuspenkum. Di Persidangan saja tidak hadir, hebat sekali dia, saya tidak bicara dan saya akan sampikan ke pimpinan dan SK tentang pencairan dan kalian mau kepastian yang pasti. Teman-teman dari GMBI, saya tidak berjanji, tetapi bila ada keputusan akan saya sampaikan,” papar Rahmat. (Irvan/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya