LMND Unjuk Rasa Depan Istana Negara Tolak Kenaikan Iuran BPJS

07 November 2019 02:08
LMND Unjuk Rasa Depan Istana Negara Tolak Kenaikan Iuran BPJS
Aksi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) di Taman Pandang depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. (Bagus Prasetyo/Trans89.com)

JAKARTA, TRANS89.COM – Unjuk rasa Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) diikuti sekitar 30 orang peserta aksi dipimpin Muhammad Asrul di Taman Pandang depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Cabut Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Menangkan Pancasila, perbaikan fasilitas kesehatan, laksanakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, wujudkan pendidikan gratis ilmiah demokratis.

Orasi Muhammad Asrul mengatakan, kebijakan tentang kenaikan iuran BPJS yang akan berlaku per 1 Januari 2020 sebagaimana tertuang dalam peraturan presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 sangatlah mencemaskan rakyat.

“Kenaikan iuran BPJS dengan nominal yang sangat signifikan di tengah situasi ekonomi yang buruk dan mencekik, biaya kebutuhan hidup naik dan sulitnya lapangan pekerjaan menambah kesengsaraan dan penderitaan rakyat,” kata Asrul.

Menurutnya, padahal jaminan sosial merupakan hak yang harus dinikmati setiap warga tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi, dan itu tanggungjawab negara sebagai penyedia fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak sudah diatur dalam amanah Konstitusi UUD 1945 Pasal 34.

“BPJS sebagai penyelenggara adalah wujud negara dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) dan warga negara sebagai pesertanya. Ini seturut dengan semangat UU Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Sementara yang terjadi adalah, BPJS berlogika asuransi dengan relasi antara penyedia jasa (kesehatan) dengan konsumen, sehingga mengharuskan pesertanya membayar premi,” tutur Asrul.

Ia menjelaskan, kendati dicabut asuransi sosial, besaran preminya membebani peserta, terutama yang berpendapatan menengah ke bawah. Buktinya, banyak yang menunggak, belum lagi rendahnya fasilitas kesehatan yang tersedia, hingga pengurangan fasilitas dan obat-obatan setiap tahun, serta rumitnya administrasi yang harus di tempuh ketika peserta akan melakukan klaim.

“Sejak diselenggarakannya program Jamkesnas oleh BPJS mulai tahun 2014 terjadi defisit Rp3,3 triliun, tahun 2015 naik Rp5,7 triliun, tahun 2016 naik Rp9,7 triliun, tahun 2017 menjadi Rp9,8 triliun dan tahun 2018 defisit Rp9,1 triliun, bahkan tahun ini diperkirakan akan mencapai defisit Rp32 triliun,” jelas Asrul.

Dirinya menyebutkan, alih-alih melakukan perbaikan fasilitas kesehatan, evaluasi sistem dan audit keuangan dalam tubuh BPJS, pemerintah dalam hal ini presiden, mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat persoalan mendasar belum terselesaikan, muncul kebijakan yang sewenang-wenang.

“Kebijakan dalam Perpres Nomor 75 tahun 2019 ini dengan alasan untuk menutupi defisit yang terjadi, justru tidak mempertimbangkan realitas keadaan ekonomi, pertimbangan historis pehyelenggaraan Jamkesnas selama ini, aspirasi demokratis masyarakat, serta prinsip keadilan dan kemanusĂ­aan. Dampak dari kiblat kebijakan ekonomi neoliberal, berimbas pada liberalisasi kesehatan, mulai dari infrastuktur, sarana dan prasarana hingga obat-obatan. Begitupun yang terjadi di sektor pendidikan dalam kerangka memajukan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan,” sebut Asrul. (Bagus/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya