Dana Pemeliharaan Jalan Jembatan Sulbar Mengalir ke Rekening Pribadi Kepala UPTD

07 November 2019 23:05
Dana Pemeliharaan Jalan Jembatan Sulbar Mengalir ke Rekening Pribadi Kepala UPTD
Pengerjaan pemeliharaan jalan. (Ilsutrasi)

MAMUJU, TRANS89.COM – Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulawesi Barat (Sulbar) diterpa isu tak sedap dengan masuknya dana pemeliharaan jalan dan jembatan ke rekening atasnama Saparan sebagai Pelaksantugas (Plt) Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Sulbar.

Setelah masuknya Saparan sebagai Kepala UPTD menggantikan Abd Latief dan tidak diberikannya beban kerja lagi kepada Mursaling selaku bendahara pengeluaran UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Sulbar disebabkan SK (Surat Keputusan) keduanya satu paket.

Pada tanggal 28 Maret 2019, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengeluarkan SK pada program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan sebelum pejabat baru masuk. Dimana SK tersebut merupakan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Dinas PUPR Sulbar.

Sebelumnya, Abd Latief A sebagai KPA dan Mursaling sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Sulbar.

Dikonfirmasi via telpon seluler Plt Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Sulbar, Saparan mengatakan, kemarin Kepala UPTD sebagai Pengguna Anggaran (PA) jadi harus ada bendahara.

“Setelah saya masuk sebagai Plt hingga defenitif, maka SK 28 Maret 2019 otomatis batal, maka PA dan Bendahara pengeluaran kembali ke Dinas. Karena ini bentuk program swakelola di bawah tangan langsung Kepala Dinas PUPR dan Bendahara pengeluaran Dinas. Saya hanya pelaksana harian (Plh) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saja,” kata Saparan.

Menurut Saparan, kalau soal uang operasional pemeliharaan setelah masuk ke rekening bendahara pengeluaran lalu ditransfer ke rekeningnya lalu dipencar.

“Apa yang perlu dibelanjakan sesuai apa yang dibutuhkan di lapangan seperti pembelian material, bahan bakar dan upah kerja langsung realiasasi begitu. Sebenarnya ambil tunai langsung di bendahara pengeluaran tapi mengingat resikonya sangat tinggi ketika uang di bawah tangan. Jadi dana masuk ke rekening bendahara pengeluaran lalu ditransfer ke rekening saya, setelah itu, saya cairkan lalu dipakai untuk kebutuhan operasional lapangan,” tutur Saparan.

Sementara dikonfirmasi via telpon seluler Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Sulbar, Anti mengungkapkan, setelah ada mutasi, maka Latif dan Mursaling secara otomatis SK-nya sudah tidak berlaku lagi, karena SK satu paket

“Kecuali terbit SK baru lagi, tapi sampai saat ini tidak ada, maka Saparan tidak mengangkat Bendahara lagi. Jadi beban kerja dilimpahkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR,” ungkap Anti.

Anti menyebutkan, setelah peralihan (SK) itu, Saparan masuk sebagai Plt sampai defenitif sebagai Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Sulbar, maka otomatis Mursaling sudah tidak diberikan lagi beban kerja sebagai bendahara.

“Dana cair maka saya transfer khusus ke rekening swakelola bukan rekening gaji Saparan. Dan memang atas nama Saparan, tapi tidak campur-campur dengan rekening pribadinya,” sebut Anti. (Adhy/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya