Tarik Ulur Anggaran, Akhirnya KPU Kepulauan Selayar Terima Dana Pilkada Rp22 Miliar

06 November 2019 02:06
Tarik Ulur Anggaran, Akhirnya KPU Kepulauan Selayar Terima Dana Pilkada Rp22 Miliar
Penandatanganan NPHD di ruang Rumah Pintar Pemilu (RPP) Kantor KPU Kepulauan Selayar, Sulsel. (Fadly Syarif/Trans89.com)

KEPULAUAN SELAYAR, TRANS89.COM – Setelah sempat tarik ulur terkait dengan jumlah dan besaran anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, KPU Kepulauan Selayar resmi melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang dihadiri Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kepulauan Selayar, Nur Halik yang juga Sekretaris Pusat Konsultasi Pemerintah Daerah (PKPD).

Rangkaian acara penandatanganan NPHD dihadiri dan Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan perwakilan Badan Kesbangpol Kepulauan Selayar. Rangkaian acara penandatangan NPHD di ruang Rumah Pintar Pemilu (RPP) Kantor KPU Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (4/11/2019) malam.

Sambutan Ketua KPU Kepulauan Selayar, Nandar Jamaluddin mengatakan, acara penandatanganan NPHD merupakan sebuah agenda acara yang sifatnya sangat substantif dan sakral.

“Dikatakan sakral, sebab rangkaian acara penandatanganan NPHD merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari tahapan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 dan sekaligus menjadi pertanda awal akan mulai dimasifkannya agenda persiapan Pilkada,” kata Nandar.

Menurutnya, PKPU Nomor 15 tahun 2019 telah menggariskan, bahwa tahapan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 resmi dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Oktober 2019, dan dalam konteks itu pula, KPU Kepulauan Selayar telah menyelenggarakan sejumlah bentuk tahapan sebelum terselenggaranya rangkaian acara penandatanganan NPHD.

“Penandatanganan NPHD KPU Kepulauan Selayar, merupakan rangkaian penandatangan NPHD, dan sampai hari ini masih berdinamika di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebelumnya juga sempat mewarnai rangkaian penandatanganan NPHD di Kabupaten Kepulauan Selayar setelah bergesernya nilai anggaran persiapan penyelenggaraan pilkada, dari angka Rp25 miliar menjadi Rp22 miliar,” tutur Nandar.

Ia menjelaskan, kendati begitu dinamika tersebut tidak akan mengurangi kualitas dan kuantitas proses penyelenggaraan Pilkada ke depan.

“Rangkaian penandatanganan NPHD yang kita selenggarakan malam ini mengandung makna yang sangat monumental dengan terjalinnya kesepakatan antara KPU dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Selayar yang tentunya tidak hanya berkutat pada sebatas persoalan angka-angka,” jelas Nandar.

Dirinya menyampaikan, perlu digaris bawahi bahwa di dalam konsep NPHD tertuang sejumlah catatan-catatan penting bersifat substantif yang menjadi bagian dari kesepakatan bersama antara KPU dan Pemkab Kepulauan Selayar.

“Pelaksanaan tahapan Pilkada merupakan hal yang sangat mendasar dalam proses penganggaran. Bahkan dari perspektif KPU, kehadiran anggaran yang maksimal dan memadai akan sangat menentukan menjadi penentu mutu serta kualitas pelaksanaan proses pilkada, terhitung sejak dari hari H hingga pasca Pilkada,’ papar Nandar.

Nandar menyebutkan, KPU sangat menghargai proses dan tahapan penyelenggaraan Pilkada, yang kedepan diharapkan akan berjalan mulus tanpa diwarnai oleh insiden permasalahan teknis, termasuk munculnya persoalan hukum.

“Lewat kesempatan penandatanganan NPHD, KPU Kepulauan Selayar menampik tudingan mengada-ada dan kesan memaksakan dan mempersoalkan besaran nilai anggaran penyelenggaraan Pilkada. KPU hanya khawatir dan was-was akan terjadi potensi pembengkakan anggaran dalam pelaksanaan tahapan dan proses Pilkada,” sebutnya.

Lanjut Nandar, rasa was-was dan kekhawatiran inilah yang kemudian menjadi alasan utama bagi KPU untuk tarik ulur dalam persoalan angka-angka nominal anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada yang tertuang lewat NPHD, namun karena rekomendasi dan amanah, KPU Sulsel yang meminta KPU Kepulauan Selayar untuk mensyukuri dan mengelolah nilai anggaran yang sudah ada, dan KPU Selayar-pun terpaksa menyepakati posisi nilai anggaran sebesar Rp22 miliar yang disetujui dan dikucurkan oleh Pemkab Kepulauan Selayar melalui NPHD.

“Anggaran pelaksanaan Pilkada yang berkutat pada dinilai Rp22 milar disepakati KPU Kepulauan Selayar setelah turunnya instruksi KPU Sulsel untuk melakukan breakdown anggaran (perincian anggaran). Instruksi tersebut telah ditunaikan oleh KPU Kepulauan Selayar pada hari itu juga dan langsung melaksanakan perincian anggaran secara detail,” tambah Nandar. (Fadly/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya