Bagian Hukum dan HAM Pasangkayu Sosialisasi JDIH Untuk Permudah Masyarakat Akses Peraturan Pusat dan Daerah

06 November 2019 23:08
Bagian Hukum dan HAM Pasangkayu Sosialisasi JDIH Untuk Permudah Masyarakat Akses Peraturan Pusat dan Daerah
Sosialisasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) dibuka oleh Asisten III Setda Kabupaten Pasangkayu, Irfan Sadek mewakili Bupati Pasangkayu di Aula Hotel Trisakti Jalan Fatmawati, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar. (Andis/Trans89.com)

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Dalam rangka menuju masyarakat sadar hukum dan penyebarluasan produk-produk hukum daerah, sekaligus menginformasikan atau memperkenalkan alamat website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH), Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pasangkayu mensosialisasikan JDIH.

Sosialisasi yang selama dua hari tanggal 6 sampai 7 November tersebut menghadirkan dua pemateri dari Biro Hukum Sekretariat Provinsi (Setrpov) Sulawesi Barat (Sulbar), yakni Kabag Dokumentasi Produk Hukum Tata Usaha Bahar dan Kasubag Inventarisasi dan Informasi Hukum Nur Akil Mide, dibuka langsung Asisten III Setda Kabupaten Pasangkayu, Irfan Rusli Sadeq di Aula Hotel Trisakti Jalan Fatmawati, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar, Rabu (6/11/2019).

Dalam sambutannya, Irfan Rusli Sadek mengatakan, bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum harus berlaku kepada semua warga negara tanpa terkecuali, karenanya penyebaran informasi hukum kepada masyarakat adalah kewajiban dari penyelenggaraan negara.

“JDIH Kabupaten Pasangkayu merupakan salah satu pilar penunjang pembangunan hukum dan sarana layanan informasi hukum yang berlaku kepada publik yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan murah,” kata Irfan.

Menurutnya, website JDIH yang dikelola oleh Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pasangkayu sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di daerah yang diharapkan dapat berperan sebagai media sosialisasi dan penyebaran informasi produk hukum daerah Kabupaten Pasangkayu seperti peraturan daerah (Perda), peraturan bupati (Perbup) dan surat keputusan (SK) bupati Pasangkayu atau peraturan perundang-undangan lainnya secara mudah, cepat dan akurat bagi seluruh masyarakat yang membutuhkannya.

“Saya atas nama bupati Pasangkayu sangat berharap kepada peserta yang mengikuti sosialisasi ini untuk bisa lebih serius, sebab JDIH ini untuk diketahui bersama organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemda Pasangkayu dan masyarakat luas nantinya,” tutur Irfan.

Sementara Pelaksanatugas (Plt) Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan HAM Mulyadi menjelaskan, tujuan dari sosialisasi JDIH ini adalah bagaimana informasi hukum di lingkup Pemda Pasangkayu bisa di sebarluas ke publik, juga bagaimana masyarakat tahu bahwa dokumentasi informasi hukum harus bisa memahami hak dan kewajibannya, sehingga masyarakat bisa melakukan kegiatan yang mandiri secara rukun, tertib, dan disiplin.

“Pada intinya, agar masyarakat dapat mengetahui informasi hukum mengenai perundang-undangan tingkat pusat maupun daerah yang berlaku,” jelas Mulyadi.

Lanjut Mulyadi, JDIH ini agar terciptanya suatu wahana komunikasi antara pemerintah selaku pengambil kebijakan dengan masyarakat selaku pihak yang melaksanakan kebijakan, sekaligus dapat menampung aspirasi masyarakat dalam menyikapi kebijakan yang telah diambil pemerintah, sehingga saran positif dari masyarakat tetap terbuka untuk menuju masyarakat sadar hukum dan taat hukum tentunya,” jelas Mulyadi.

“Website JDIH ini juga akan selalu melakukan updating conten agar dapat semaksimal mungkin memberikan informasi hukum secara gratis kepada semua kalangan masyarakat dan akses khusus bagi semua orang jaringan. Adapun websitenya silahkan buka laman, http://jdih.pasangkayukab.go.id ,” demikian Mulyadi. (*)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya