Biaya Pilkada di 4 Kabupaten Sulbar Capai Rp113 Miliar

05 November 2019 02:44
Biaya Pilkada di 4 Kabupaten Sulbar Capai Rp113 Miliar
Raker triwulan ketiga dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah lingkup Pemrov Sulbar, berlangsung di ruang auditorium lantai 4 kantor gubernur, Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Simboro, Kabupaten Mamuju. (Bagus/Trans89.com)

MAMUJU TRANS89.COM – Terdapat 4 kabupaten akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di Sulawesi Barat (Sulbar), yakni Kabupaten Majene, Mamuju, Mamuju Tengah (Mateng) dan Pasangkayu.

Dari ke 4 kabupaten di Sulbar yang akan melaksanakan Pilkada serentak akan menggunakan biaya sekitar Rp113 miliar.

Hal tersebut terungkap berdasarkan laporan Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Sulbar saat mengikuti rapat kerja (Raker) triwulan ketiga dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah lingkup Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulbar, berlangsung di ruang auditorium lantai 4 kantor gubernur, Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Simboro, Kabupaten Mamuju, Senin (4/11/2019)

Raker tersebut dipimpin langsung Gubenur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM), dihadiri Wakil Gubernur Sulbar Enny Angraeni Anwar, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, para Kepala Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan Pejabat eselon III lingkup Pemprov Sulbar.

Dalam laporannya, Kaban Kesbangpol Sulbar Rahmat Sanusi menyampaikan, Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, di 4 kabupaten di Provinsi Sulbar, yakni Kabupaten Mamuju, Majene, Pasangkayu dan Mateng.

“Ketersediaan anggaran Pilkada serentak dilakukan melalui kesepakatan memorandum of understanding (MoU) antara pihak pemerintah daerah (Pemda) dengan KPU dan Bawaslu kabupaten,” paparnya.

Ia mengungkapkan, penganggaran Pilkada serentak ini dianggarkan di APBDP dan APBD tahun 2019-2020 yang termuat dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yaitu anggaran Pilkada serentak 2020.

“Adapun anggaran di 4 kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada, Kabupaten Majene, untuk Bawaslu Rp6.665.000.000, KPU Rp21.500.000.000. Kabupaten Mamuju, Bawaslu Rp8.000.000.000, KPU Rp28.000.000.000. Kabupaten Mateng, Bawaslu Rp6.200.000.000, KPU Rp17.000.000.000. Kabupaten Pasangkayu, Bawaslu Rp6.000.000.000, KPU Rp20.000.000.000. Jumlah total untuk Bawaslu Rp26.865.000.000 dan KPU Rp86.500.000.000,” ungkap Rahmat.

Dirinya menjelaskan, peran Pemda di Pilkada serentak tahun 2020, adalah penugasan personil pada Sekretariat Bawaslu kabupaten, PPK, Panwascam dan PPS.

“Selain itu, penyediaan sarana ruangan Sekretariat Bawaslu kabupaten, PPK, Panwascam dan PPS. Pelaksanaan sosialisasi, kelancaran transportasi pengiriman logistik, monitoring kelancaran penyelengaraan Pilkada. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pilkada yang di laksanakan setelah ada permintaan,” jelas Rahmat.

Dirinya mengtakan, juga akan dilakukan pembentukan desk Pilkada provinsi dibentuk oleh gubernur yang di ketuai Sekprov dan anggotanya dari unsur Pemprov, Polda, dan Kejaksaan Tinggi (Kejati). Desk Pilkada kabupaten dibentuk oleh bupati yang di ketuai Sekda kabupaten dan anggotanya dari unsur Pemda kabupaten, Polres, dan Kejaksaan Negeri (Kejari).

“Tugas Desk Pilkada ini, melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada di daerah, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada, memberikan saran dan penyelesaian permasalahan Pilkada, melaporkan informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan Pilkada. Hal yang perlu diperhatikan di Pilkada adalah netralitas Desk Pilkada, fasilitasi secara maksimal khususnya terkait dengan anggaran dan personil Sekretariat oleh Desk Pilkada. Dinkronisasi, koordinasi dan komunikasi secara horisontal antara Desk Pilkada, KPU dan Bawaslu. Sinkronisasi, koordinasi dan komunikasi secara vertikal antara Desk Pilkada kabupaten dengan Desk Pilkada Provinsi,” demikian Rahmat. (Bagus/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya