Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Jabar Unjuk Rasa d Kemenkeu, Ini Tuntutannya

04 November 2019 15:50
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Jabar Unjuk Rasa d Kemenkeu, Ini Tuntutannya
Aksi Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) DPD Jabar di Kantor Kemenkeu RI, Jalan Dr Wahidin, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. (Andre Handrianto/Trans89.com)

JAKARTA, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Dewan pimpina Daerah (DPD) Jawa Barat Jabar), diikuti sekitar 200 orang peserta aksi dipimpin Ali Husen di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Jalan Dr Wahidin, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2019).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, bela petani tembakau dan Tolak PMK Nomor 152/2019. Stop Diskriminasi kepada petani tembakau sebagai aset bangsa penyumbang devisa. Budidaya tanaman tembakau sebagai penyumbang devisa negara dari cukai yang dihasilkan dari bahan baku dan industri. Tolak kenikan cukai.

Orasi Ali Husen meminta kepada Mentri Keuangan agar mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.010/2019, tentang tarif cukai tembakau dan harga jual eceran (HJE) dan merevisi PMK Nomor 222/PMK.07/2019.

“Kami meminta kepada pihak Bea Cukai agar menghentikan kenaikan tarif harga tembakau yang mana kebijakan tersebut merugikan para petani tembakau. Menolak kenaikan cukai dan mencabut PMK Nomor 152/PMK.010/2019, tentang tarif cukai tembakau dan HJE, dan revisi PMK Nomor 222/PMK.07/2019,” pinta Ali.

Sebanyak 11 orang perwakilan massa diterima ruang mezanin 2 Kantor Kemenkeu oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Heru Pambudi, Humas Bea Cukai Syarief dan Nirwala.

Sementara perwakilan massa, Sekjen APTI Syarifudin, Sutarja-Majalengka, Didi Irohman-Sumedang, Acep-Bandung, Toto-Bandung Barat, Otong Supendi, Karya-Ciamis, Ali-Sumedang, Idin-Garut, Edi-Garut, Tatang-Garut.

Syarifudin mengatakan, tolong nanti cari solusi bagi kami agar petani tembakau sejahtera. Ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait cukai terlalu tinggi kenaikannya, karena ini naiknya 25%, jadi para pengusaha itu agak ragu laku atau tidak, karena agak turun pembeliannya sekitar 10% – 20%.

“Saya dengar dari Jabar dan Jawa Timur (Jatim) lebih parah. Penyerapan dana itu susah di Jabar beda dengan Jatim. Saya sampaikan disini pasal 2 ayat 1 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di prioritaskan untuk mendukung program nasional,” katanya.

Didi Irohman menuturkan, intiny, kami kesini mengenai dalam realisisasi menyerap anggaran DBHCHT.

“Mengenai kenaikan cukai sampai 23%, pembelian menjadi di batasi dan ujung-ujungnya petani tembakau yang disudutkan,” tuturnya.

Idin menybeutkan, di Garut dapat bantuan 27,45 dana DBHCHT, itu sangat membantu, dan mudah-mudahan ada solusi bagi kami dengan kenaikan cukai tembakau, sementara hasil cukai itu terus bertambah, dampaknya bagi kami di Kabupaten Garut sangat besar.

“Terkait PMK Nomor 152/2019 itu sangat memberatkan bagi kami, dan terkait pembagian dana DBHCHT itu tidak jelas, jadi tolong di perjelas dan direvisi, supaya kami tidak bingung. Kalau ada kenaikan tolong kejelasan, agar kami para petani bisa sejahtera juga,” sebutnya.

Tatang menjelaskan, seharusnya kami sudah dapat uang, sampai sekarang tembakau kami belum laku, bila terjadi seperti ini kita akan merasa kesulitan, karna tembakau bisa dimanfaatkan untuk masyarakat di wilayah Garut, khususnya 24 Kecamatan dan 42 Kabupaten, kami semua berharap dari petani tembakau.

“Kami mohon harapan dan solusi kepada bapak Dirjen Bea Cukai yang di utus Ibu Menkeu RI bisa menyampaikannya, agar petani kesejahtraanya abadi dan membaik khususnya petani tembakau Indonesia,” jelasnya.

Heru Pambudi menyampaikan, kami sebagai perwakilan pemerintahan nanti tentunnya ada followup lain.

“Mengenai PMK dan DBHCHT, kami bisa memahami mengenai kekhawatiran, jangan-jangan kedepannya ini tembakau nanti betul-betul tidak terserap, kenapa khawatir karena gudang tutup, karena produksi dari pabrik mengalami kenaikan. Jadi kalau produksinya turun sampai 90%, jadi pemerintah ambil simpelnya, kita serap hasil petani 75%, jadi dari pada beli anak tetangga, lebih baik beli anak sendiri. Artinya, kita betul-betul mendengarkan keluhan petani,” papar Heru.

Menurut Heru, secara prinsip, ada kebijakan untuk menyerap tembakau dari lokal, caranya adalah kalau dia mau impor harus beli dulu lokal, sehingga dengan kebijakan ini ada semacam kewajiban menyerap hasil tembakau petani, dan kita harus mesti pastikan suplai dari petani agar terjaga.

“Jadi intinya, yang bisa kita bantu petani adalah kita harus kontrol penggunaan tembakau ini, jangan sampai di luar kepentingan bersama. Kami juga sebenarnya punya kepentingan untuk membrantas rokok ilegal, jadi harapannya kita harus menata. Jadi yang di tata 50% harus untuk kesehatan,” tutur Heru.

Nirwala menjelaskan, penyerapan produk rokok secara internasional itu berkurang tiap tahunnya 3%, sementara suplai tembakaunya tetap bagus, akhirnya secara internasional tembakaunya turun, jadi seakan akan gara-gara tarif.

“Jadi harus ada keseimbangan, yang paling utama program kita tidak sekedar menyerap jangka pendek. Jadi agar bisa menyerap jangka panjang, pertama pengendalian impor, yang kedua Menkeu berhak memotong atau menunda DBHCHT. Jadi jangan khawatir, yang penting kita bisa berkomunikasi terus,” jelasnya.

Syarief mengatakan, intinya kami peduli dengan dengan pihak petani, sehingga semua bisa terpenuhi apa yg di butuhkan masing-masing petani, jadi kami menaikkan ini bukan tanpa perhitungan.

“Jadi mengenai produksi tembakau ini, kami dari Bea Cukai membantu bapak untuk ekspor, kami akan membantu. Jadi sampai saat ini cukup yang kami sampaikan, karena kami sudah mengerti keinginan bapak. Mari kita sama-sama untuk mengawal bersama bupati untuk menyepakati dalam diskusi ini dan program kita buat bersama dan kita sepakati bersama,” katanya.

Perwakila Staf Kepresidenan, Agung menyampaikan, semua tuntutan bapak sudah masuk ke Kemenkeu, dan kami sudah melaksanakan untuk segera meneruskan perancangan kebijakan. Di dalam rumusan kebijakan yang telah di proses ini adalah tujuan utamanya bagaimana semaksimal mungkin menyerap dari petani. Presiden mengintruksikan agar penyerapan petani tembakau semaksimal mungkin, ini sedang dirumuskan. Dalam waktu dekat ini akan di finalisasi rapat setingkat Menteri di Menteri Perekonomian.

“Ada 6 Kementerian yang sedang melaksanakan rapat di Menko Perekonomian. Jadi sebelum bapak-bapak kesini, kami sudah 2 kali rapat, tapi 1 arahan dari Bapak Presiden, agar menginstruksikan regulasi, poinnya adalah, bagaimana memaksimalkan serapan hasil panen petani semaksimal mungkin sebelum impor. Ini tinggal 1 lagi rapat tingkat Menteri, proses itu sedang berjalan, disini pemerintah sudah merespon dengan 2 kali rapat. Jadi kami kaget kenapa disini ada aksi lagi, apa mungkin dari pihak pimpan petani tembakau tidak menjelaskan ke bawah, sehingga aksi ini tetap dilaksanakan. Kami tetap melaporkan hal ini kepada Bapak Presiden RI dan Bapak Moeldoko, sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah yang kita lakukan untuk kebaikan kita semua,” papar Agung. (Andre/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya