Gerakan Pemuda Marhaenis Unjuk Rasa di Kejari Ternate, Ini Tuntutannya

02 November 2019 00:48
Gerakan Pemuda Marhaenis Unjuk Rasa di Kejari Ternate, Ini Tuntutannya
Aksi Gerakan Pemuda Marhenis (GPM), berlangsung depan kantor Kejari Ternate dan Kejati Malut di Kota Ternate. (Warta Iksani/Trans89.com)

TERNATE, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa Gerakan Pemuda Marhenis (GPM) diikuti 6 orang peserta aksi dipimpin Yuslan Gani, berlangsung depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) di Kota Ternate, Jumat (1/11/2019).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, usut dugaan lahan perikanan, tuntaskan dugaan kasus waterboom dan tuntaskan kasus PU Halmahera Selatan (Halsel).

Massa aksi bagi selebaran dan dibacakan Yuslan Gani mengatakan, dinamika memperkaya diri degan modus korupsi keuagan negara adalah bagian dari kejahatan kemanusiaan yang di praktekan secara masif dan diperankan oleh oknum pejabat yang tidak bermoral, sehingga merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindakan pidana korupsi (Tipikor) perlu di golongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara radikal.

“Dugaan dan indikasi kasus pelaksanaan tiga paket pekerjaan dan juga belanja modal jalan dan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Halsel belum selesai di kerjakan dan denda keterlambatan belum di kenakan senilai Rp924.907.581,29 yang diduga melibatkan Kadis PUPR Halsel,” kata Yuslan.

Menurutnya, selain itu, dugaan dan indikasi kasus pekerjaan pembangunan Mesjid Raya tahap III 2018 senilai Rp1.392.287.000,00 dan keterlambatan penyelesaiyannya pekerjaan senilai Rp582.410.798,21.

“Termasuk dugaann kasus pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU) Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (PLTS) tahun 2017 senilai Rp290.850.000,00. Dugaan dan indikasi kasus pendapatan retribusi pasar grosir atau pertokoan yang tidak di setor ke kas daerah (Kasda) senilai Rp149.070.656,25 yang melibatkan Kadis Perindag Kota Ternate,” tutur Yuslan.

Ia menjelaskan, dugaan dan indikasi kuat juga di temukan satu toilet pada pasar rakyat Kie Raha lantai 2. Dua toilet pada pasar percontohan lantai 2, dan dua toilet pada pasar Bastiong Selatan yang telah berubah fungsi menjadi gudang barang dagangan, diduga kuat melibatkan Nuryadin Rahman selaku Kepala Dinas (Kadis) Perindag Kota Ternate.

“Dugaan dan indikasih kasus atas penganggaran belanja bantuan sosial (Bansos) yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut diatas tententunya telah melanggar ketentuan Undng-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor,” jelas Yuslan.

Yuslan menegaskan, juga tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana di ubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden (PP) Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa (PBJ).

“Tuntutan kami, mendesak kepada Polda dan Kejati Provinsi Malut mengusut anggaran pembangunan mesjid raya tahap III, anggaran jalan dan irigasi di lingkup Dinas PUPR Kabupaten Halsel dan dugaan kasus pengadaan LPJ PLTS pada Tahun 2017. Mempertanyakan kepada Kejari Kota Ternate soal proses penanganan kasus dugaan korupsi anggaran Hornas Tahun 2018. Mendesak Kejari Ternate mengusut dugaan dan indikasi kasus di lingkup Disperindag Kota Ternate. Mendesak Kejari menelusuri dana Bansos yang ada di lingkup Dinas Sosial (Dinsos) kota Ternate. Mepertanyakan kepada Kejati Malut soal kasus waterboom yang sampai saat ini tidak ada kabar. Mendesak Kejati segera mengusut terkait pembebasan lahan perikanan Mangga dua lahan Kota Baru,” tegas Yuslan.

Massa melanjutkan aksinya di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut di Kota Ternate dengan penyampaian orasi yang sama. (Iksani/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya