Gerakan Aspirasi Publik Malut Minta Kejati Tindaklanjuti PK MA Kasus Waterboom Ternate Rp3,3 Miliar

01 November 2019 01:36
Gerakan Aspirasi Publik Malut Minta Kejati Tindaklanjuti PK MA Kasus Waterboom Ternate Rp3,3 Miliar
Aksi Gerakan Aspirasi Publik (GAP) Malut, terkait dugaan kasus korupsi waterboom melibatkan Walikota Ternate, berlangsung depan Kejati Malut, Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. (Warta Iksani/Trans89.com)

TERNATE, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa Gerakan Aspirasi Publik (GAP) Maluku Utara (Malut), terkait dugaan kasus korupsi waterboom melibatkan Walikota Ternate, diikuti 6 orang peserta aksi dipimpin Nurcholis Mahmud, berlangsung depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Malut, Kamis (31/10/2019).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, Kejati Malut segera eksekusi PK Waterboom.

Orasi Nurcholis Mahmud mengatakan, dinamika memperkaya diri dengan modus korupsi keuangan negara adalah bagian dari kejahatan kemanusiaan yang di praktekan secara masif dan diperankan oleh oknum pejabat yang tidak bermoral, sehingga merugikan keuangan negara.

“Selain itu, juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Tindakan pidana korupsi (Tipikor) perlu di golongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara radikal,” kata Nurcholis.

Ia mengungkapkan, demi penegakan supremasi hukum di Malut, maka dengan ini kami menyampaikan bahwa, GAP Malut yang juga merupakan elemen yang di dalamnya terhimpun pemuda dan mahasiswa Malut yang pro terhadap perjuangan-perjuangan kerakyatan yang selalu eksis mengawal pemberantasan kejahatan Tipikor.

“Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, bahkan di benak pikiran publik Malut masih di warnai dengan seribu satu pertanyaan terkait dengan kejelasan atas penanganan status hukum dugaan kasus korupsi waterboom yang di duga kuat melibatkan Burhan Abdurrahman selaku Walikota Ternate. Kasus ini merugikan keuangan negara senilai Rp3,3 miliar yang di tangani oleh Kejati seakan hilang begitu saja tanpa ada alasan hukum yang jelas,” ungkap Nurcholis.

Menurutnya, hemat kami, setelah salinan putusan yang di keluarkan oleh Direktorat Putusan Mahkamah Agung (MA) RI dengan nomor 147 PK/PlD.SUS/2014 yang menetapkan dua orang pejabat penting sebagai terdakwa, yakni Isnain Ibrahim dan Ade Mustafa. Dan surat putusan Peninjauan Kembali (PK) MA harus segera di eksekusi oleh Kejati Maluta.

“Surat PK yang di terima oleh Pengadilan Negeri (PN) Ternate dengan nomor 1492/ PAN.PID.SUS/147 PK/PlD.SUS/2014. Justru sampai sejauh ini, dinamika pergantian pimpinan tertinggi Kejakti Malut terkait kasus waterboom seakan-akan menjadi bola liar dan PR (pekerjaan rumah) yang sangat sulit di selesaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati). Kejati dalam beberapa rilis resmi di media lokal hanya mampu mengungkapkan alasan-alasan basi dan tidak logis yaitu menelaah dan menelaah kasus tersebut,” tutur Nurcholis.

“Pernyataan sikap kami, Kejati Malut segera membuka kembali kasus waterboom yang melibatkan Walikota Ternate. Kejati Malut segera menetapkan Walikota Ternate sebagai tersangka atas kasus waterboom yang merugikan keuangan negara senilai Rp3,3 miliar. Kejati Malut segera mengeksekusi salinan putusan MA Rl tentang PK atas kasus waterboom. Kejati Malut segera menangkap secara paksa Walikota Ternate Burhan Abdurrahman atas dugaan keterlibatan kasus waterboom tersebut,” tegas Nurcholis. (Iksani/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya