Dewan Pengurus Harian FPR Bengkulu Unjuk Rasa Depan Kantor Kejagung Minta Ambil Alih Kasus Tipikor di Bengkulu

01 November 2019 02:10
Dewan Pengurus Harian FPR Bengkulu Unjuk Rasa Depan Kantor Kejagung Minta Ambil Alih Kasus Tipikor di Bengkulu
Aksi Dewan Pengurus Harian Front Pembela Rakyat (FPR) Bengkulu, berlangsung depan Kantor Kejagung RI, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Irvan Akmal/Trans89.com)

JAKARTA, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa Dewan Pengurus Harian Front Pembela Rakyat (FPR) Bengkulu diikuti 6 orang peserta aksi dipimpin Rustam Efendi, berlangsung depan Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2019).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, meminta Bapak Kejagung untuk ambil alih kasus korupsi di Kejati (Kejaksaan Tinggi) Bengkulu. Bubarkan TP4D (Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) di negeri ini. Meminta Bapak ST Burhanuddin Kejagung RI pecat Kejati Bengkulu, Aspidus Kejati Bengkulu, Aswas Kejati Bengkulu dan oknum Jaksa nakal di Provinsi Bengkulu. Di Kejaksaan Tinggi Bengkulu ada Mak Lampir menghisap para koruptor. Kasus-kasus korupsi di Bengkulu jadi permainan korup oknum Jaksa nakal di Kejati Bengkulu

Orasi Rustam Efendi meminta serta mendesak pihak Kejagun RI melalui Jamwas Kejagung RI memeriksa serta mencopot Aspidsus Kejati Bengkulu Hendri Nengolan yang dinilai Iamban serta plin-plan serta kurang profesional.

“Kami nilai serta terkesan hanya menakut-nakuti pihak oknum pejabat terkait dalam penanganan dugaan korupsi proyek pembangunan peningkatan jaringan irigasi air (JID) cekdam bawah Desa Sukabumi, Kecamatan Lebong Sakti, dan sesuai pernyataan Hendri Nengolan tertanggal 28 Agustus 2019 saat diwawancarai oleh pihak media seperti pernyataan yang kami kutip dalam pemberitaanmedia online Pedomanbengkulu.com dalam pernyataan tersebut,” ujar Rustam.

Ia juga meminta pihak Kejagung RI mengambil alih beberapa kasus-kasus korupsi yang besar yang pernah ditangani oleh pihak Kejati Bengkulu dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang, dan mengevaluasi semua kinerja pihak Kejari yang ada di Provinsi Bengkulu.

“Kami minta Kejagung mengambil alih dan mengusut tuntas kerugian negara berdasarkan audit BPK Tahun 2018 di Pemkab Kepahiang, Lebong, Kaur, Seluma, Mukomuko, Kola Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016, 2017 dan 2018,” pinta Rustam.

Dirinya meminta Kejagung mengambi alih dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan pemufakatan jahat dalam kegiatan rehabilitasi peningkatan 6 paket jalan Kola Bengkulu Tahun 2017.

“Kejagung agar mengambil alih pengusutan dugaan korupsi Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2016 dengan nilai Rp9 miliar yang pernah dilakukan penggeledahan oleh Kejati di Kantor Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) pada Rabu 4 Juli 2018,” tegas Rustam.

Dua orang perwakilan massa aksi di Pos Pelayanan Hukum dN Penerimaan Pengaduan Masyarakat Pelayanan Informasi Publik diterima Kasubid Hubaga Non Pemerintahan Kejagung Toto R dengan tanggapan, akan melakukan koordinasi dengan Kejati Bengkulu dalam perkara ini.

“Semua aspirasi dari perwakilan akan kami tindaklanjuti dan kami sampaikan kepimpinam untuk penanganannya,” demikian Toto. (Irvan/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya