Bagian Hukum dan HAM Pasangkayu Gelar Sosialisasi Perda Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

01 November 2019 00:10
Bagian Hukum dan HAM Pasangkayu Gelar Sosialisasi Perda Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pasangkayu menggelar sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, berlangsung di Aula Hotel Trisakti, Jalan Fatmawati, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar. (Trans89.com)

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Sosialisasi ini diikuti ratusan peserta dari kepala desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa yang dihadiri pemateri Kepala Devisi Pelayanan Hukum HAM Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Barat (Sulbar) Sri Lasiami serta salah satu perancang peraturan perundang-undangan Ahli Muda Kemenkum HAM Sulbar M Irsyadi Ramadhany, berlangsung di Aula Hotel Trisakti, Jalan Fatmawati, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar, Kamis (31/10/2019).

Pelaksanatugas (Plt) Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Pasangkayu, Mulyadi mengatakan, sosialisasi Perda perangkat desa ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas peraturan desa, hal itu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

“Dengan telah diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka perlu penyesuaian materi muatan dalam Perda Pasangkayu. Diantaranya perubahan dan penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi perangkat desa,” kata Mulyadi.

Menurutnya, perangkat desa adalah salah satu unsur penyelenggara kegiatan pemerintah desa (Pemdes) yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

“Perangkat desa yang di maksud mencakup Sekretariat Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun,” demikian Mulyadi. (Adv)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya