Sosialisasi Saber Pungli Tingkat SMA Sederajat di Pasangkayu

31 October 2019 15:05
Sosialisasi Saber Pungli Tingkat SMA Sederajat di Pasangkayu
Sosialisasi Saber Pungli bagi para Kepsek dan Komite SMA/SMK dan SLB se-Kabupaten Pasangkayu, berlangsung di ruang pola Kantor Bupati Jalan Ir Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar. (Radit Anggara/Trans89.com)

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Sosialisasi Saber pungutan liar (Pungli) bagi para Kepala Sekolah (Kepsek) dan Komite SMA/SMK dan SLB se-Kabupaten Pasangkayu dengan tema, ‘menciptakan penyelenggaraan pendidikan berkualitas tanpa pungli’, dihadiri sekitar 70 orang peserta, berlangsung di ruang pola Kantor Bupati Jalan Ir Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (31/10/2019).

Wakil Ketua Tim Saber Pungli Sulbar, Suryadi mengatakan, dasar dari pembentukan Tim Saber Pungli yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih Pungli, Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 180/3935/SJ tentang pengawasan Pungli dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Selain itu, juga Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 700/4277/SJ tentang pembentukan unit satuan tugs (Satgas) pemberantasan pungli tingkat provinsi dan kabupaten/Kota, serta Peraturan Gubernur (Pergub) Sulbar Nomor 188.4/91/ SULBAR/I/2019 tentang pembentukan satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Pemprov Sulbar Tahun 2019,” kata Suryadi.

Wakol Direktur Kriminal Umum (Wadirkrimum) Polda Sulbar, AKBP Iskandar menyampaikan, Pungli adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai dengan aturan pembayaran tersebut.

“Instansi yang berpotensi terjadi pungli adalah instansi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan dan sebagainya,” papar AKBP Iskandar.

Menurutnya, Tim Saber Pungli memiliki tugas terkait intelijen, penindakan berupa operasi tangkap tangan (OTT), serta melakukan sosialisasi pencegahan. Pihaknya berharap dengan adanya sosialisasi pencehagan tersebut dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pungli.

“Praktik Pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan Pungli perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar sesuai dengan Perpres tentang Satgas sapu bersih Pungli yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” tutur AKBP Iskandar.

Ia menjelaskan, faktor yang mendorong dan memberikan peluang terjadinya praktek Pungli adalah birokrasi yang berbelit-belit, pengumpulan dana yang tidak dilindungi UU atau peraturan, sistem yang tidak open managemen, wewenang yang tidak terkendali dan motivasi kepentingan pribadi untuk memperkaya diri.

“Salah satu sumber permasalahan terbesar penyebab sering terjadinya praktek Pungli yaitu terletak pada pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan serta pengaturan hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara dalam urusan menyelenggarakan kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat,” jelas AKBP Iskandar.

AKBP Iskandar mengungkapkan, korupsi adalah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

“Adapun faktor penyebab Pungli antara lain, penyalahgunaan wewenang, kekerabatan atau kewenangan seseorang. Faktor mental, karakter atau kelakuan dari pada seseorang. Faktor ekonomi. Faktor kultural dan budaya organisasi. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM). Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan,” ungkap AKBP Iskandar.

Ditempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pasangkayu, Imam Makmur Saragih Sidabutar menyebutkan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasangkayu tetap akan memonitor segala kegiatan yang ada khususnya di sekolah-sekolah. Kepada para Kepsek dan Komite Sekolah diharapkan dapat bekerjasama untuk tidak melakukan pungli serta mengikuti Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan.

“Pungli dapat terjadi pada saat ada kegiatan-kegiatan awal masuk sekolah dan kegiatan study tour sekolah. Saya berharap, rehab pembangunan sekolah tidak ada yang namanya sistem Pungli sebab anggaran tersebut sudah ada dari APBD,” sebut Imam.

Sementara Kabag Duk Ops Binda Sulbar, Kolonel Inf Arman Dahlan menyampaikan, Pungli adalah pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang tidak seharusnya tidak ada biaya, sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana.

“Penyebab pungli ada tiga, yaitu adanya keserakahan, kesempatan atau kewenangan, serta kebutuhan,” papar Kolonel Arman.

Lanjut Kolonel Arman, pungutan resmi adalah pungutan yang memiliki dasar hukum dan tidak melanggar peraturan yang ada seperti pembayaran SPP. Pungli adalah pungutan yang tidak memiliki dasar hukum meski telah didahului dengan kesepakatan para pemangku kepentingan.

“Faktor penyebab pungli, penyalahgunaan wewenang, faktor mental, faktor ekonomi, faktor kultural, terbatasnya SDM, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. Faktor pungli subur di sekolah, faktor individu pelaku, faktor kesempatan, faktor aturan dan regulasi yang tidak jelas, faktor pengawasan dan faktor hukum,” tambahnya.

Sosialisasi Saber Pungli SMA/SMK dan SLB dilakukan dalam rangka untuk mengurangi ataupun menghilangkan praktek pungli khususnya dalam bidang pendidikan di Kabupaten Pasangkayu.

Sasaran dalam sosialisasi Saber Pungli kali ini hanya di bidang pendidikan karena adanya keterbatasan anggaran, sehingga sosialisasi untuk bidang-bidang lainnya akan dilakukan secara bertahap.

Hadir di kegiatan tersebut, Asisten I Setda Kabupaten Pasangkayu Abdul Wahid, Wakapolres Mamuju Utara (Matra) Kompol Jufri Hamid, Tim Saber Pungli Pasangkayu. (Radit/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya