HMI Unjuk Rasa di DPRD Kolaka, Ini Tuntutannya

30 October 2019 00:51
HMI Unjuk Rasa di DPRD Kolaka, Ini Tuntutannya
Aksi HMI Cabang Kolaka dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, berlangsung di Kantor DPRD Kolaka, Jalan Pemuda, Laloeha, Kabupaten Kolaka, Sultra. (Rony Wijaya/Trans89.com)

KOLAKA, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kolaka diikuti sekitar 30 orang peserta aksi dipimpin Amirullah dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, berlangsung di Kantor DPRD Kolaka, Jalan Pemuda, Laloeha, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (29/10/2019).

Pernyataan sikap massa aksi, Amirullah meminta kepada DPRD Kolaka untuk membuat peraturan daerah (Perda) tentang penertiban pengelolaan sumber daya alam (SDA), dalam hal ini proses pertambangan banyak pengusaha melakukan ilegal mining.

“Termasuk peningkatan mutu dari hasil kelautan, pertanian, peternakan dan perkebunan dalam menopang perekonomian masyarakat,” pinta Amirullah.

Menurutnya, program peningkatan mutu kualitas pemuda milenial untuk menghadapi tantangan bonus demografi dan revolusi 4.0. Dan penanaman nilai-nilai ideologi Pancasila sejak dini mulai dari SD, SMP, SMA/SMK sederajat beserta mahasiswa dalam upaya menangkal radikalisme di Kabupaten Kolaka.

“Kami meminta DPRD Kolaka untuk memfasilitasi Pemda, Ormas, LSM beserta seluruh stakeholder dalam pembentukan Perda. Meminta kepada seluruh Anggota DPRD Kolaka yang baru dilantik untuk bersama-sama memperingati mementum Hari Sumpah Pemuda di depan Gedung DPRD Kolaka. Meminta kepada seluruh Anggota DPRD Kolaka agar bersama-sama menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia khususnya di Kolaka,” ajak Amirullah.

Massa aksi diterima Anggota DPRD Kolaka, Musdalim S, Kaharudin, Hakim dan Sri Rahayu P dengan tanggapan, pihak DPRD Kolaka menyambut baik apa yang menjadi aspirasi tuntutan mahasiswa.

“Sesuai dengan tuntutannya soal pengalaman Pancasila manyampaikan, bahwa seluruh anggota DPRD Kolaka yang baru dilantik menyerukan wajib berjiwa nasionalis,” ujar Musdalim.

Ia menyebutkan, berhubung perangkat DPRD penyusunan Komisi belum terbentuk, untuk itu diminta agar memahami hal itu, sebab tuntutan dari massa aksi tetap akan ditindaklanjuti.

“Terimakasih kepada mahasiswa, karena sudah mau peduli atas permasalahan yang ada di Kabupaten Kolaka. DPRD siap dikritik dan mahasiswapun berhak melakukan fungsi pengawasan terhadap pembangunan di Kabupaten Kolaka,” demikian Musdalim. (Rony/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya