Grasi Unjuk Rasa di Pendopo Pemkab Sukabumi Terkait Permasalahan Pertanahan di Nyalindung

30 October 2019 00:35
Grasi Unjuk Rasa di Pendopo Pemkab Sukabumi Terkait Permasalahan Pertanahan di Nyalindung
Aksi Gerakan Aktivis Sukabumi (Grasi), berlangsung di Pendopo Sukabumi, Jalan Ahmad Yani, Warudoyong, Kabupaten Sukabumi, Jabar. (Asep DS/Trans89.com)

SUKABUMI, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa Gerakan Aktivis Sukabumi (Grasi) diikuti 9 orang peserta aksi dipimpin Muhammad Dani, berlangsung di Pendopo Sukabumi, Jalan Ahmad Yani, Warudoyong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Jabar), Selasa (29/10/2019).

Massa aksi membawa poster bertuliskan, aksi dan kepentingan kami ditunggu oleh kepentingan masyarakat, pemerintah adalah pelayan masyarakat jangan gunakan sebagai sumber penghasilan, usut tuntas para oknum yang membuat penyesatan kepada masyarakat.

Orasi Muhammad Dani meminta pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi mengenai buruknya pelayanan pihak kecamatan terhadap masyarakat di Desa Kerta Angsana merupakan pemekaran dari Nyalindung tahun 1982 di Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi.

“Kami sebagai kontrol pemerintah merasa perlu turut dan hadir menuntut keadilan Pemda. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) sudah di tarik sama desa, jawabannya tidak ada. Pihak Desa tidak mau menerima kedatangan kami dan jawaban dari pihak desa ini tanah HGU (hak gun ausaha),” ujar Dani.

Massa aksi diterima Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukabumi menyampaikan, Kepala Badan Kesbangpol Kabupate Sukabumi, Kasi Pemerintahan Kecamatan Nyalindung.

Dani menjelaskan, kami datang menanyakan data tanah bebas negara.

“Kami tidak mempermasalahkan tanah HGU, kami punya peta yang berkaitan tanah negara bebas di Nyalindung,” jelas Dani.

Tanggapan Asisten II Setda Kabupaten Syukabumi memohon maaf, karena bupati tidak bisa hadir sebab sekarang lagi ada rapat.

“Kami disini mengahadirkan para perangkat Kecamatan Nyalindung dan Kasi Pemerintahan Nyalindung yang lebih mengetahui dan mengerti masalah tanah tersebut,” ujarnya.

Menurut Asisten Kabupaten Sukabumi, dalam mencakup permasalahan ini adalah permasalahan teknis, prosedur adalah masalah sensitif.

“Masalah pertanahan ini kita sikapi dengan kepala dingin dan kita dengar bagaimana pendapat dari pihak kecamatan,” tuturnya.

Perangkat Kecamatan Nyalindung, Hamid menyampaikan, ini harus jelas yang mau di sertifikasi tanah negara bebas ada dua tinggal nunggu antrian.

“Mekanismenya peningkatan hak desa mengajukan ke kantor pertanahan dari aspirasi masyarakat,” paparnya.

Sekdes Kerta Angsana, Kecamatan Nyalindung menceritakan bagaimana kronologis masalah tanah tersebut.

“Pada tanggal 15 oktober 2019, kami menerima berkas dari Kasi Pemerintahan, formulir tersebut ada 2 formulir permohonan restribusi yang isinya masih kosong,” cerita Sekdes.

Dirinya menyebutkan, berkas itu menyalahi aturan dengan membawa belangko kosong. Saya sebagai Sekdes tidak berani menandatangani blangko tersebut, karena menyalahi aturan, dan saya tanya ke Kasi Pemerintahan itu dilarang.

“Di Desa Kerta Angsana tidak ada tanah negara bebas. Pada tanggal tanggal 22 oktober 2019 datang lagi mahasiswa ke kantor saya dengan membawa formulir lagi dengan dilampiri SPPT 2018. Kami mempunyai prosedur dan aturan. Masalah pertanahan, masalahnya berat, kami juga sudah mengkonfirmasi ke pihak BPN dan BPN hanya bersifat pengesahan,” sebutnya.

Selanjutnya persoalan tersebut akan diselesaikan di Kecamatan Nyalindung dengan menunjukan datanya masing-masing. (Asep/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya