Gamhas Malut Unjuk Rasa Tolak Reklamsi Pantai di Ternate

30 October 2019 00:32
Gamhas Malut Unjuk Rasa Tolak Reklamsi Pantai di Ternate
Aksi Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial Maluku Utara (Gamhas Malut) menolak reklamasi pantai di Kota Ternate, berlangsung di Dodoku Ali Lapangan Salero, depan Kantor RRI dan Walikota Ternate. (Warta Iksani/Trans89.com)

TERNATE, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial Maluku Utara (Gamhas Malut) menolak reklamasi pantai di Kota Ternate diikuti sekitar 40 orang peserta aksi dipimpin M Ramlan Basri, berlangsung di Dodoku Ali Lapangan Salero, depan Kantor RRI dan Walikota Ternate, Malut, Selasa (29/10/2019).

Mass aksi mebawa spanduk dan pamflet bertuliskan, Gamhas MU tolak teklamasi di Kota Ternate, selamatkan Kota Ternate dari ancaman reklamasi, tara usah timbun tong pe pantai, Pemkot dan DPR setan apa yang merasuki, ikan karang butuh kenyamanan, reklamasi bukan solusi, masyarakat makan nasi bukan reklamasi, ekosistem laut tidak butuh timbunan.

Massa aksi membagikan selebaran dan dibacakan M Ramlan Basri mengatakan, perencanaan ataupun pelaksanaan reklamasi saat ini telah menjulang dalam wacana publik Malut secara umum dan ternate lebih khususnya.

“Dua kawasan yang menjadi upaya kefokusan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate yakni reklamasi bagian utara Ternate yaitu Dufa-Dufa sampai Salero serta reklamasi segmen selatan Kalumata-Kayu Merah,” ucap Ramlan.

Menurutnya, upaya reklamasi bagian utara 150 (lebar)x 300 meter (panjang) dan bagian selatan 75×100 meter. Dalam melakukan reklamasi kawasan pantai akan menimbulkan dampak buruk dalam kegiatan tersebut, antara lain dampak lingkungan dan sosial maupun ekonomi.

“Dampak pada aspek ekologi yaitu kondisi ekosistem di wilayah pantai yang kaya akan keanekaragaman hayati sangat mendukung fungsi pantai sebagai penyangga daratan di Kota Ternate. Ekosistem perairan pantai sangat rentan terhadap perubahan, sehingga apabila terjadi perubahan, baik secara alami ataupun rekayasa, akan mengakibatkan berubahnya keseimbangan ekosistem,” tutur Ramlan.

Ia menjelaskan, ketidakseimbangan ekosistem perairan pantai dalam waktu yang relatif lama, akan mengakibatkan kerusakan ekosistem wilaya pantai. Kondisi ini menyebabkan kerusakan pantai di Kota ternate.

“Adapun sistem hidrologi gelombang air laut yang jatuh ke pantai akan berubah dari alaminya,” jelas Ramlan.

Dirinya menyebutkan, berubahnya alur air akan mengakibatkan daerah di luar reklamasi seperti pulau Hiri, Maitara dan pulau-pulau lainnya akan mendapatkan limpahan air yang banyak, sehingga kemungkinan akan terjadi abrasi karena genangan air yang banyak dan lama.

“Aspek sosial ekonomi, kegiatan masyarakat di wilayah pantai sebagian besar adalah nelayan. Dengan adanya reklamasi akan mempengaruhi ikan yang ada di laut, sehingga berakibat pada menurunnya pendapatan mereka yang menggantungkan hidup kepada laut,” sebt Ramlan.

Ramlan mengungkapkan, reklamasi merugikan wilayah kelola nelayan tradisional dan memperparah pencemaran, maka tentunya telah melanggar pasal 27 ayat (2) Undang-Undang dasar (UUD) 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan bagi semua warga negara.

“Tuntutan aksi kami, Pemkot, DPRD dan PU segera mencabut izin reklamasi. Pemkot harus melindungi situs sejarah. Pemkot harus melindungi ekologis di pesisir pantai Kota Ternate. Apabila tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan memboikot aktivitas Pemkot Ternate,” ungkapnya.

Massa ksi diterima Sekot Kota Ternate, M Tauhid Suleman menyampaikan, prinsipnya bahwa Pemkot Ternate menerima segala masukan yang disampaikan dan tentu ini tidak akan dirinya jawab sendiri, dimana dirinya saat ini adalah Ketua Badan Koordinasi Pengetahuan Daerah (BKPD) Kota Ternate, sehingga semua semua pihak akan di panggil.

“Kita akan melaksanakan diskusi dengan semua pihak termasuk juga dengan PU, karena di situ ada tata ruang dan beberapa dinas lainnya. Kalau memang memungkinkan, juga akan diundang dari Gamhas Malut untuk membahas kajian secara teknis maupun tata ruang atau peraturan lingkungan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang diberikan rekomendasi untuk melakukan reklamasi,” demikian Tauhid. (Iksani/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya