Aliansi Pemuda Mahasiswa Mamasa Aksi di Kantor Gubernur dan DPRD Sulbar Terkait Pembangunan Jalan Tabone, Nosu dan Pana

29 October 2019 17:23
Aliansi Pemuda Mahasiswa Mamasa Aksi di Kantor Gubernur dan DPRD Sulbar Terkait Pembangunan Jalan Tabone, Nosu dan Pana
Aksi Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Mamasa (APM KM) Makassar terkait penyelesaian pembangunan jalan Tabone-Nosu-Pana' di Kabupaten Mamasa, berlangsung di Kantor Gubenur dan DPRD Sulbar, Jalan Abd Malik Pattana Endeng, Simboro, Kabupaten Mamuju. (Bagus/Trans89.com)

MAMUJU, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Mamasa (APM KM) Makassar diikuti sekitar 60 orang peserta aksi dipimpin Yustianto Tallulembang terkait penyelesaian pembangunan jalan Tabone-Nosu-Pana’ di Kabupaten Mamasa, berlangsung di Kantor Gubenur dan DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), Jalan Abd Malik Pattana Endeng, Simboro, Kabupaten Mamuju, Senin (28/10/2019).

Massa aksi memakai atribut baju hitam, sarung hitam dan ikat merah di lengan tangan. Setibanya di Kantor Gubenur Sulbar, massa aksi membakar ban bekas.

Massa aksi juga membawa Bendera Merah Putih dan bendera organisas, adat dan daerah, Kesatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pana’ (KPPMP), Ikatan Persaudaraan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sesenapadang (IPPPMS), Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Nosu (IPPMN), Ikatan Kelaurga Besar Pemuda Ulusalu (IKPBU), Kesatuan Masiswah Kabupaten Mamasa (KMKM), KPEMTAS.

Sementara spanduk dan membawa pamplet yang dibawah massa aksi bertuliskan, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Mamasa, tuntaskan pembangunan jalan Tabone Nosu dan Pana’ di Kabupaten Mamasa, Sulbar darurat sistem oligarki berkuasa dan lawan, ABM (Ayo Bangun Mamasa) #Anak Gunung, menolak tunduk kepada pemerkosa hak rakyat, Sumpah Pemuda sumpah untuk merealisasikan janji bukan melahirkan tirani, wujudkan UUD 1945 Pasal 33.

Tuntutan massa aksi Yustianto Tallulembang mendesak Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) dan DPRD Sulbar untuk meningkatkan status jalan Tabone dan Pana dari jalan strategis provinsi menjadi jalan nasional berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006.

“Kami meminta kejelasan kepada Gubernur Sulbar berkaitan dengan status destinasi pariwisata Sulbar agar terang benderang di tengah-tengah masyarakat,” desak Yustianto.

Menurutnya, kita baru saja merayakan satu setengah dekade Provinsi Sulbar berdiri, yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2019, mengingatkan kita bahwa Provinsi Sulbar di perjuangkan untuk menjadi salah satu daerah otonom dalam rangka akselerasi pelayanan publik dan pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat.

“Kabupaten Mamasa merupakan salah satu bagian dari perjuangan tersebut adalah aksi salah satu bentuk memenuhi persyaratan administrasi pembentukan sebuah provinsi baru, yaitu keterlibatan Kabupaten Mamasa dalam terbentuknya Sulbar, hal itu tentu memiliki tujuan yang salah satunya adalah menjawab persoalan penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan,” tutur Yustianto.

Ia menjelaskan, pada momentum hari Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 2019, APM KM Makassar, melaksanakan aksi demonstrasi sebagai salah bagian konstitusi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, hadir di bumi Manakarra (Mamuju) dalam rangka untuk memperjuangkan menuntut percepatan penyelesaian jalan Tabone, Nosu dan Pana. Pasalnya, jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat sesuai tabel denotasi dan makna dalam rangka meningkatkan taraf hidup ekonomi mereka.

“Apalagi Tabone, Nosu dan Pana dikenal sebagai salah satu penghasil komoditi pertanian di Kabupaten Mamasa yaitu kopi, yang selama ini didistribusikan justru kepada Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sampai kapan masyarakat Tabone, Nosu dan Pana akan menunggu jalanan ini akan tuntas dengan model dan metode yang digunakan selama ini oleh pemerintah. Dan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar untuk berpikir progresif dan konstruktif dalam upaya percepatan pembangunan jalan Tabone, Nosu dan Pana di Mamasa,” papar Yustianto.

Massa aksi ditemui Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan, sebenarnya dirinya tidak mau menerima usulan dan tuntutan massa aksi, tapi karena massa aksi dari Kabupaten Mamasa sehingga dirinya mau menemui dikarenakan adik-adik dari Mamasa sudah dianggapnya seperti anak-anaknya sendiri.

“Dari dulu saya sudah usulkan jalan-jalan yang berat di provinsi (Sulbar0 untuk ditingkatkan menjadi jalan nasional, bila perlu dibikin jalan negara. Tolong dikasih tahu masyarakat agar tidak meminta ganti rugi di saat mau di kerja jalannya. Disampaikan saja ke Pak Bupati Mamasa Ramlan Badawi dan di DPRD agar mengusulkan dan diajukan di Provinsi, biar Pemprovi akan mengelola kelanjutan untuk diajukan ke pusat, agar untuk meningkatkan status menjadi jalan nNasional,” papar ABM.

ABM menyebutkan, anggaran insfraktuktur jalan untuk 6 kabupaten di Sulnar adalah Rp1,7 miliar dalam rangka perbaikan.

“Pemprov sudah percayakan ke masing-masing kabupaten untuk mengelolahnya. Gubenur Provinsi hanya bisa mengontrol dan menyarankan bagaimana pekerjaan itu cepat selesai,” sebutnya.

ABM menjelaskan, untuk destinasi pariwisata itu memang benar, tapi bukan daerahnya atau tempatnya yang layak dijadikan tempat wisata dan tidak benar untuk Majene di jadikan kota pariwisata.

“Jangan dengar isu-isu yang berkembang, karena yang dijadikan tempat pariwisata daerah tempat yang layak makanya setiap daerah harus kreatif untuk meningkatkan destinasi wisata,” jelasnya.

Kemudian massa aksi menuju Kantor DPRD Sulbar dan diterima anggota Komisi II DPRD Sulbar, Rayu mengatakan, kemarin kami paksakan Rp8 miliar untuk pembangunan jalan rabat beton dan talud pada tahun 2017, kemudian ditambah lagi tahun 2018 sebanyak Rp3 miliar untuk peningkatan jalan.

“Kami sebagai DPRD Sulbar sudah memperjuangkan. Insha Allah anggaran tahun 2020 kita akan memaksimalkan yang ada, paling sedikit Rp10 miliar. Dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ada pengelolaan anggaran peningkatan jalan sebanyak Rp7,5 miliar, mungkin itu yang sementara dikerjakan di Kabupaten Mamasa,” kat Rayu.

Rayu mengungkapkan, kami di Komisi II Insha Allah akan langsung turun mengecek pembangunan jalan yang sedang berlangsung di Mamasa.

“Satu bulan lalu, kami akan meminta kepada Sekprov agar dianggarkan untuk membeli alat berat berupa doser, excsavator dan bis Damri untuk standby di lokasi, dan Pak Sekprov sangat setuju akan hal tersebut. Percayakan kepada kami di Komisi II DPRD Sulbar,” ungkapnya.

Sementara Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi menuturkan, sebagai kabupaten yang menjadi destinasi pariwisata tentu infrastrukturnya harus bagus.

“Kita akan mengusahakan hal tersebut dan mengpresiasi atas kehadiran mahasiswa,” tuturnya.

Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar), Rini menyampaikan, nanti pada tahun 2020 bisa dinaikkan statusnya, 2 tahun dari Kabupaten ke provinsi, kemudian 2 tahun lagi baru bisa dinaikkan statusnya menjadi jalan nasional.

“Hal itupun ada aturan yang mengatur, jalan nasional baru bisa terwujud ketika berada diantara 2 provinsi, kemudian bisa dianggarkan melalui prosedur yang ada. Kita juga membangun komunikasi ke Kementerian PUPR untuk penganggaran melalui strategi-strategi. Pembangunan jalan ada tim pengawas direksi dan ada tim konsultan pengawas,” demikian Rini. (Bagus/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya