AJM FPPl Untuk Rakyat Unjuk Rasa Minta Perjelas Perda Status Perlindungan Petani di Mamasa

29 October 2019 01:19
AJM FPPl Untuk Rakyat Unjuk Rasa Minta Perjelas Perda Status Perlindungan Petani di Mamasa
Aksi damai peringati Hari Sumpah Pemuda dari Aliansi Jejaring Mahasiswa Forum Pemuda Perjuangan Indonesia (AJM FPPI) untuk rakyat, berlangsung di Simpang Lima Kabupaten Mamasa, Sulbar. (Jo Alexander/Trans89.com)

MAMASA, TRANS89.COM – Aksi damai peringati Hari Sumpah Pemuda dari Aliansi Jejaring Mahasiswa Forum Pemuda Perjuangan Indonesia (AJM FPPI) untuk rakyat diikuti 20 orang peserta aksi dipimpin Zeis Jordi, berlangsung di Simpang Lima Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (28/10/2019).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, jejaring aksi mahasiswa untuk rakyat, stop perampasan hak petani, implementasi UU perlindungan petani sekarang juga. Tolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. Naikkan upah buruh. Laksanakan reformasi agraria dan pendidikan murah untuk rakyat.

Orasi Zeis Jordi mengatakan, adanya RUU Pertanahan yang akan disahkan oleh Presiden, sama dengan memberi peluang kepada investasi asing tumbuh di negeri ini dan akan menguasai sumber daya alam (SDA).

“Ketika petani akan dilumpuhkan dan hak potensi dibatasi, maka kita siap untuk kelaparan. Petani dan buruh harus dilindungi dengan jamin segala bentuk kebutuhannya. Implementasi yang diterapkan pemerintah tidak berlaku bagi petani, sehingga kebutuhan petani jatuh bangun dalam mempertahankan hidupnya,” kata Zeis.

Menurutnya, kedaulatan NKRI ada ditangan rakyat, sehingga pemuda turun kejalan untuk memperjuangkan hak petani, dimana petani sudah diramapas hak hidupnya oleh pemerintahan sekarang, dan pemerintah terlena dengan gaji yang diberikan yang mereka dapat itu bersumber dari rakyat.

“Momentum Sumpah Pemuda dimana pemerintah tidak pro terhadap rakyatnya dengan program pemerintah berbicara swasembada pangan tidak diimplementasikan, pemerintah tidak mengeluarkan UU perlindungan hak terhadap petani serta tidak menjamin bahwa petani harus dilindungi dan diberdayakan, serta dijamin semua kebutuhannya, sehingga kami mendesak pemerintah daerah untuk mengimplementasikan UU perlindungan,” tutur Zeis.

Ia menjelaskan, pencurian tanah hak petani sudah diilegalkan oleh pemerintah saat ini dengan membuka investor asing untuk menguasai sumber daya khususnya di Kabupaten Mamasa.

“Pemerintah harus mendorong reforma agraria dan pemerintah daerah harus paham dengan UU Buruh dan petani dengan melihat UMK dan perda tentang upah bagi petani untuk kelayakan hidupnya,” jelas Zeis.

Dirinya meminta stop perampasan hak petani dan pemujaan terhadap investor secara terang benderang, hal itu terlihat dalam RUU Pertanahan. Sebagian besar pasal-pasal yang ada didalamnya bermakna kemudahan berinvestasi bagi pemilik modal, dan tak peduli meski pasal-pasalnya melindas konstitusi, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan membuat penyelesaian ribuan konflik struktural agraria dan pelaksanaan reforma agraria pun makin jauh.

“Situasi terbaru, para petani makin digebuk, dihajar dan disiksa. Oknum aparat keamanan misalnya menghajar dan menyiksa ratusan petani Serikat Mandiri Batanghari (SMB) dan menghancurkan rumah-rumah dan tanah pertanian mereka. Sampai sekarang, 59 petani SMB masih meringkuk dipenjara. Sementara para penyiksanya tak satupun diperkarakan,” ujar Zeis.

Zesi mengungkapkan, para petani Uret Sewu di Kebumen juga dihajar oknum TNI saat memprotes penguasaan lahan oleh TNI AD. Sementara di Pasuruan, petani bagai hidup dalam teror, karena setiap saat menanggung resiko tertembak oknum Tentara yang sedang latihan diatas lahan mereka.

“Sementara masyarakat di Riau Jambi, Sumsel, Kalteng, Kaltim dipaksa mati pelan-pelan karena pembakaran hutan oleh pengusaha-pengusaha perkebunan besar. Para peladang tradisional menjadi kambing hitam dikriminalkan dan ditangkap atas tuduhan membakar lahan, menutupi kejahatan pengusaha perkebunan dan kehutanan pembakar lahan,” ungkapnya.

Zeis menyebutkan, perampasan hak-hak rakyat di seluruh penjuru nusantara terkait erat dengan korupsi berbentuk pemberian perizinan dan HGU (hak guna usaha) kepada para pemilik modal tersebut. Contoh-contoh tersebut mengkonfirmasi catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bahwa konflik agraria massif terjadi di tengah janji-janji reforma agraria yang menjadi bahan kampanye dan program Jokowi. KPA mencatat terjadi 410 konflik agraria selama 2018.

“Jadi secara akumulatif, selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, telah terjadi sedikitnya 1.769 konflik agraria. Konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun 2018 mencakup luas wilayah 807.177,6 hektare (ha) dan melibatkan 87.568 kepala keluarga (KK). Mendesak Pemda untuk mengimplementasikan UU yang pro petani dengan tuntutan, Mendesak Pemda untuk mengimplementasikan yang pro petani, memperjelas status Perda tentang perlindungan petani, mempertanyakan implementasi Perda Perlintan dan mendorong pembanganan investasi berbasis pariwisata dan pertanian.

Aksi AJM FPPl untuk rakyat ini agar Pemda Kabupaten Mamasa dan Sulbar memperjelas status perlindungan petani di Kabupaten Mamasa melalui Perda. (Jo/AWT/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya