Mimbar Bebas BEM Unram Terhadap Presiden dan Wapres Terpilih Terkait UU Serta RUU

20 October 2019 17:41
Mimbar Bebas BEM Unram Terhadap Presiden dan Wapres Terpilih Terkait UU Serta RUU
Aksi mimbar bebas BEM Unram menyikapi pemerintah periode baru dan UU serta RUU dianggapnya bermasalah, berlangsung di Simpang Empat BI Jalan Pejanggik, Kota Mataram, NTB. (Dani Setiawan/Trans89.com)

MATARAM, TRANS89.COM – Aksi mimbar bebas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram (Unram) diikuti 12 orang peserta aksi dipimpin Ketua BEM Unram M Amri Akbar, menyikapi pemerintah periode baru dan Undang-Undang (UU) serta Rancangan Undang -Undang (RUU) dianggapnya bermasalah, berlangsung di Simpang Empat BI, Jalan Pejanggik, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (20/10/2019).

Orasi M Amri Akbar mengatakan, Indonesia menunjukkan wajah muramnya. ‘Kue Besar’ Indonesia tidak dibagikan secara merata kepada warganya sendiri dalam memenuhi amanat mencerdaskan bangsa melalui pendidikan.

“Misalnya, rakyat Indonesia belum merasakan pendidikan maksimal sepenuhnya. Begitu juga terhadap wajah hukum Indoenesia hari ini, kontra terhadap UU dan RUU yang tidak pro rakyat menjadi polemik nasional dan gelombang perlawanan dari seluruh wilayah di Indonesia akhirnya berkumandang,” kata Amri.

Menurutnya, mulai dari RKUHP sampai dengan UU KPK yang disahkan diakhir masa jabatan DPR RI, dimana substansinya melemahkan KPK pun menjadi suara yang diperjuangkan para aktivis.

“Gerakan tentang belum tuntasnya reformasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera dan Kalimantan, kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat dimuka umum telah mendapat upaya pelemahan dan ancaman dari Menristekdikti bahkan para Rektor di kampus-kampus,” tutur Amri.

Ia menyebutkan, dari seluruh permasalahan bangsa dan negara, presiden harus bertanggungjawab terhadap tuntutan mahasiswa dan rakyat, bukan tunduk terhadap golongan tertentu atau menjadi boneka partai politik (Parpol) atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.

“Kami tegaskan, bahwa Indonesia miliknya rakyat dan Indonesia-nya rakyat,” sebut Amri.

Amri meminta komitmen presiden dan wakil presiden (wapres) RI terpilih dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan mengingatkan bahwa mahasiswa akan tetap sebagai oposisi positif bagi pemerintah dalam mengawal kebijakan pemerintah 5 tahun kedepan yang pro terhadap rakyat.

“Kami mendukung semua kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat dan akan tetap mengawal dan memberi kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat,” demikian Amri.

Rencananya, massa aksi akan turun kembali besok hari Senin tanggal 21 Oktober dengan tujuan aksi di kantor Gubernur NTB yang bergabung dari Aliansi Rakyat NTB menggugat dengan mengangkat isu nasional dan daerah dalam mengawal kebijakan presiden dan wapres RI terpilih dengan estimasi massa 1.000 orang peserta aksi. (Dani/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya