FPR Sulsel Unjuk Rasa di Monumen Mandala, Ini Tuntutannya

20 October 2019 16:01
FPR Sulsel Unjuk Rasa di Monumen Mandala, Ini Tuntutannya
Aksi Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulsel, dalam rangka menyikapi atas bencana asap, kekerasan serta korban jiwa di Papua dan massa aksi 24-30 September serta meminta batalkan RUU yang tidak pro dengan rakyat, berlangsung di depan Monumen Mandala Jalan Jenderal Sudirman Kota Makassar. (Slamet Untung Imam Santoso/Trans89.com)

MAKASSAR, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulawesi Selatan (Sulsel) diikuti 12 orang peserta aksi dipimpin Henri F Jebss, dalam rangka menyikapi atas bencana asap, kekerasan serta korban jiwa di Papua dan massa aksi 24-30 September serta meminta batalkan RUU yang tidak pro dengan rakyat, berlangsung di depan Monumen Mandala Jalan Jenderal Sudirman Kota Makassar, Sulsel, Minggu (20/10/2019).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, Presiden harus bertanggungjawab atas bencana asap di Kalimantan dan Sumatera, kekerasan terhadap rakyat Papua dan massa aksi. Batalkan RUU dan cabut Undang-Undang (UU) yang tidak pro dengan rakyat.

Tuntutan massa aksi, Henri F Jebss mengatakan, segera padamkan dan selamatkan korban asap, berikan perawatan gratis dan layak terhadap korban asap serta bangun pusat rehabilitasi dan penanganan penyakit korban asap.

“Cabut HGU (hak guna usaha) dan hentikan izin baru perkebunan besar pelaku utama kebakaran dan masalah asap. Tangkap dan adili perusahaan-persahaan besar pelaku utama kebakaran dan hentikan penangkapan dan bebaskan kaum tani yang ditangkap karena mereka tidak bersalah,” kata Henri.

Ia meminta untuk batalkan segera seluruh RUU yang tidak pro rakyat dan lawan bentuk pelemahan terhadap KPK, segera tertibkan Perppu KPK.

“Hentikan kekerasan negara dan pecah belah terhadap rakyat di tanah Papua, tarik segera pasukan TNI/Polri dari tanah Papua sebagai sumber kekerasan dan jatuhnya korban jiwa. Penuhi tuntutan rakyat Papua tentang hak menentukan nasib sendiri sebagai jalan rakyat Papua menentukan masa depan secara mandiri dan sesuai aspirasinya,” pinta Henri.

Henri menyebutkan, hentikan kekerasan terhadap seluruh rakyat yang memperjuangkan keadilan dan demokrasi serta berikan kebebasan kepada seluruh jurnalis untuk menjalankan kerja-kerja jurnalis.

“Adili oknum aparat pelaku kekerasan yang menyebabkan korban jiwa dan luka luka dari mahasiswa, pelajar, jurnalis, aktifis HAM dan rakyat diberbagai sektor yang melakukan aksi protes. Cabut UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Jalankan land reform sejati dan bangun industri nasional,” demikian Henri. (Santoso/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya