Gerakan Buruh Kalsel Tolak Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Versi Apindo

16 October 2019 21:59
Gerakan Buruh Kalsel Tolak Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Versi Apindo
Aksi KSPSI dan KSBSI tergabung dalam Gerakan Buruh Kalsel, berlangsung di kantor DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Kertak Baru Ulu, Banjarmasin Tengah, kota Banjarmasin. (Ari Bagas Yusuf/Trans89.com)

BANJARMASIN, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) tergabung dalam Gerakan Buruh Kalimantan Selatan (Kalsel), diikuti sekitar 2.000 orang peserta aksi dipimpin Sadin Sasau dan Wagimun, berlangsung di kantor DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Kertak Baru Ulu, Banjarmasin Tengah, kota Banjarmasin, Rabu (16/10/2019).

Massa aksi berkumpul di di halaman Masjid Raya Sabilal Muhtadin Jalan Jendral Sudirman, Antasan Besar, Banjarmasin Tengah, kota Banjarmasin, kemudian bergerak menuju kantor DPRD Kalsel dengan membawa dua mobil pick up lengkap soundsystem.

Sementara spanduk dan poster bertuliskan, tolak revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang merugikan kaum pekerja, tolak kenaikan iuran BPJS kesehatan dan cabut PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, revisi UU Ketenagakerjaan sama saja memikirkan kaum buruh, tolak kenaikan BPJS ketenagakerjaan untuk semua golongan, Indonesia sudah merdeka kok rakyat masih menderita.

Pernyataan sikap massa aksi, Sumarlan mengatakan, kami mengutuk keras tentang aksi penyerangan terhadap Menkopolhukam Wiranto dan mendukung TNI/Polri dalam memberantas terorisme di Indonesia.

“Kami meminta seluruh lapisan masyarakat untuk tidak takut melawan aksi terorisme. Kami ikut mendukung dan mensukseskan pelantikan Pseaiden RI tanggal 20 Oktober 2019 serta menjaga situasi kamtibmas yang aman dan damai,” katanya.

Orasi Sadin Sasau menolak revisi UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang merugikan kaum pekerja, dan menolak kenaikan iuran BPJS yang akan dinaikkan 100% pada tahun 2020.

“Kami meminta pemerintah untuk mencabut PP Nomor 78 thn 2015 tentang pengupahan dan meminta pemerintah cabut PP Nomor 45 tentang jaminan kesehatan,” sebutnya.

Perwakilan massa melakukan audensi ipimpin Sumarlan, diterima Ketua DPRD Kalsel Supian HK didampingi anggota DPRD Iqbal Yudianoor dan Burhamuddin.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengucapkan terima kasih kepada seluruh perwakilan buruh sudah mau diajak duduk bersama, sehingga penyampaian aspirasi dapat berjalan aman tanpa adanya anarkis, dan kami informasikan di DPRD provinsi Kalsel ada 55 orang anggota terbagi beberapa bidang atau komisi.

“Penyampaian aspirasi para buruh akan kami tampung dan sekaligus kami akan mempelajari untuk secepat mungkin kami rundingkan bersama. Oleh karena itu, silahkan sampaikan tujuannya dan bagaimana langkah apa yang harus kita sempurnakan nantinya yang berdampak positif bagi para buruh di Kalsel. Saya sebagai Ketua DPRD Kalsel siap mewakili dari 55 anggota dewan lainnya untuk menanda tangani pernyataan sikap dari para perwakilan buruh,” ucap Supian.

Perwakilan buruh, Sumarlan juga mengucapkan terima kasih atas diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami, tapi di antara empat hal yang akan kami sampaikan paparan yang di mana kami berharap anggota DPRD yang baru akan menepati janjinya, tidak seperti DPRD Kalsel yang lama.

“Jangan main-main terkait aspirasi kami, karena sebelumnya ada sumber yang kami terima dan kami percaya bahwa aspirasi kami tidak pernah ditindaklanjuti dan ada dua kali gerakan aksi kami yaitu pada tanggal 31 Agustus 2015 kami melaksanakan aksi menolak adanya pasal 78 dan itu sudah kami sampaikan serta pencabutan PP yang direncanakan bahwa pekerjaan bisa diambil dalam kurun waktu hanya sebesar 10% selebihnya akan diambil,” ujar Sumarlan.

Sumarlan mengingatkan, sekarang bekerja pada posisi yang sangat diuntungkan dengan pencabutan PP, apa keuntungannya kalau sekarang pekerja itu berhenti tanpa harus menunggu tunggu 5,5 tahun dan masa tunggu 6 bulan seperti yang diamanatkan dalam UU 392 tentang Jamsostek sekarang, begitu juga dengan jangka waktu masa tunggu 1 bulan, itu ada beberapa yang tidak dikabulkan.

“Kami melakukan aksi lagi pada tanggal 10 Agustus 2016 dan kami mendapat informasi dari sumber yang bisa dipercaya kebenarannya, bahwa tuntutan aksi kami tidak pernah ditindaklanjuti. Oleh karena itu, kami minta nanti tanda bukti bahwa aspirasi buruh sudah diajukan ke pemerintah pusat. Kami minta anggota DPRD untuk mendengarkan pernyataan sikap kami. Para pekerja menolak keras tenaga kerja asing untuk menduduki jabatan di perusahaan, karena di dalam UU nomor 13 tahun 2003 pasal 46 juga dijelaskan, bahwa tenaga kerja asing (TKA) boleh menempati dalam kedudukan dalam semua jabatan yang ada di perusahaan,” urai Sumrlan.

Sumarlan menjelaskan, jika memenuhi prosedur dan persyaratan sebagaimana yang diatur, merupakan devisa negara TKA untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar dapat bersaing dengan TKA. Adapun dampak negatifnya karena seperti yang kita lihat sesuai dengan contoh masih banyak tenaga kerja Indonesia yang menderita. Hukum yang telah diundangkan oleh pemerintah akan memberikan jaminan kerja terhadap pekerja Indonesia, tapi begitu susahnya lowongan pekerjaan, baik itu lulusan sekolah menengah atas atau sarjana pun sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan di negara kita sendiri.

“Dasar penolakan revisi tanggal 13 muaranya dalam pasal 46 ayat 1 dan 2 serta pasal 59, penjelasannya akan berubah dengan bunyi revisi perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak yang dilakukan untuk semua jenis pekerjaan. Kenapa tenaga kerja takut dengan outsorsing, karena berdampak pada upah terlalu murah, kesejahteraan yang tidak terpenuhi dan pemberhentian hak kerja. Seperti kasus atas nama Maniso, korban longsornya tanah pertambangan PT Prima Borneo yang sampai sekarang tidak ada tindaklanjuti, kami mohon agar segera ada penyelesaiannya,” jelas Sumrlan.

Pembacaan pernyataan sikap Gerakan Buruh Kalsel menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakeriaan oleh Wagiman menyebutk, dengan adanya usulan revisi UU Ketenagakerjaan tentu tidak akan memberikan keuntungan bagi kelas pekerja di Indonesia. UUK yang berlaku justru hanya berwatak regresif terhadap sejumlah kalangan. UU Ketenagakerjaan justru menjadikan buruh semakin terposisikan sebagai individu yang rentan akan kemiskinan.

“Maka dengan ini, kami Gerakan Buruh Kalsel menyatakan sikap tegas terhadap pemerintahan rezim Jokowi, menolak revisi UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan versi Apindo. Menolak Kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Cabut PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. Libatkan buruh di Indonesia dalam penyusunan UU Ketenagakerjaan,” demikian Wagiman. (Ari/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya