Petani Unjuk Rasa Minta Presiden Percepat Redistribusi Perhutanan Sosial

11 October 2019 05:29
Petani Unjuk Rasa Minta Presiden Percepat Redistribusi Perhutanan Sosial
Unjuk rasa dari Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia (GMPSI) diikuti sekitar 1.350 orang peserta aksi dipimpin Miftahul Rochim dan Cecep Handoko diterima oleh Presiden RI Joko Widodo didampingi KSP Jenderal (Purn) Moeldoko, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dan Kementerian ART/BPN Sofyan Jalil di Istana Negara, Jakarta. (Bagus Prsetyo/Trans89.com)

JAKARTA, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa dari Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia (GMPSI) diikuti sekitar 1.350 orang peserta aksi dipimpin Miftahul Rochim dan Cecep Handoko di Pintu Monas Barat Daya, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019).

Massa aksi membawa spanduk dan pamflet bertuliskan, Perhutani Indramayu bersama Jokowi lanjutkan IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial). Kami bahagia tanpa Perhutani IPHPS memang top. Bubarkan Perhutani biang macet program Perhutanan sosial Pak Jokowi. GEMA PS Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia LMDH Alam Lestari Desa Babad, Kecamatan Kedungpanden, Kabupaten Bojonegoro. GEMA PS Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia KTH Terto Gunung. Kawan-kawan petani hutan Kabupaten Nganjuk siap mensukseskan program Perhutani sosial. Perhutani Kediri bersama Jokowi.

Salah satu tuntutan mereka adalah dilanjutkannya program perhutanan sosial, pemberian izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial di hutan negara di Jawa.

“Oleh karena itu, Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia menyatakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memberikan dukungan penuh pelantikan Presiden Joko Widodo, serta mendukung penuh Presiden melaksanakan perhutanan sosial di Indonesia, utamanya di hutan negara di Jawa melalui izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS),” ujar Ketua Umum GMPSI, Siti Fikriyah Khuriyati.

Mereka juga meminta alokasi lahan lewat penunjukan kawasan perhutanan sosial oleh Menteri LHK, penambahan area hutan negara yang dikelola masyarakat, hingga konversi SKI, pengakuan dan perlindungan kemitraan menjadi IPHPS. Massa turut meminta Presiden Jokowi membentuk badan khusus untuk melakukan percepatan redistribusi area perhutanan sosial.

“Membentuk badan khusus di bawah presiden untuk melakukan percepatan redistribusi areal perhutanan sosial di Indonesia dan penataan produksi pasca SK, mengingat areal Perhutanan Sosial Indonesia mencapai lebih dari 13,8 juta hektare dan atau Presiden membentuk staf khusus Presiden untuk isu sumber daya alam, reforma agraria dan perhutanan sosial,” tuturnya

Orasi Miftahul Rochim mengatakan, kita sudah capek di janji maniskan. Kita bukan musuh Bapak Polisi, kita hanya menagih janji kepada pemerintah. Hidup Pak Jokowi. Hutan subur rakyat makmur. Kami semua adalah pendukung dan pemilih pak Jokowi di Pilpres. Kami ingin aksi di depan Istana, agar Pak Jokowi yang kami pilih melihat rakyatnya langsung.

“Petani tidak biasa lempar-lemparan batu dan molotov, petani hanya tau mengolah lahan. Kami hanya meminta IPHPS dilegalkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk 57 kelompok tani se-Jawa agar mengelola hutan, dan kami mendukung pemerintah serta pelantikan Presiden Joko Widodo,” kata Rochim.

Kemudian massa aksi bergeser jembatan penyeberangan orang (JPO) seberang depan Gedung Sapta Pesona untk menuju Istana Negara ditutup oleh aparat Kepolisian masih dihalangi kawat berduri di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

Tidak lama kemudian, perwakilan massa aksi di terima oleh Presiden RI Joko Widodo didampingi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dan Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN) Sofyan Jalil dan massa sekitar 350 orang dipimpin Miftahul Rochim dan Cecep Handoko.

Adapun peserta perwakilan audiensi dengan presiden Joko Widodo di Isnatan Negara sebanyak 350 orang, Lamongan 30 orang, Kediri 12 orang, Jombang dan Mojokerto 3 orang, Jember 4 orang, Lumajang 13 orang, Madiun 20 orang, Pati 35 orang, Nganjuk 10 orang, Kendal 25 orang, Banjarnegara 7 orang, Blora 10 orang, Boyolali 11 orang, Grobokan 3 orang, Batang 10 orang, Indramayu 20 orang, Garut 8 orang, Pemalang 24 orang, Malang dan Blitar 5 orang, Taruman 5 orang, Semarang Bancak 25 orang, Sunda Ejo 65 orang, Tim BPP Gema PS 11 orang, DPP Gema PS 22 orang.

Hasil pertemuan audensi GMPSI dengan Presiden Joko Widodo, akan dilakukam pertemuan setiap 6 bulan sekali untuk melakukan evaluasi program Perhutanan Sosial di Istana Negara. Terkait adanya laporan Pungli (pungutan liar), pihak Perhutani dan Menteri LHK akan dipanggil Presiden. Akan di bentuk Badan dibawah langsung Presiden untuk percepatan Perhutanan Sosial dan penyelesaian konflik agraria. (Bagus/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya