Kasdim 0306/50 Kota Dampingi Tim Kejari Kota Payakumbuh Penyuluhan Hukum di TMMD

11 October 2019 05:16
Kasdim 0306/50 Kota Dampingi Tim Kejari Kota Payakumbuh Penyuluhan Hukum di TMMD
Kasdim 0306/50 Kota, Mayor Czi Manat Sianturi bersama Kadis PMD Lima Puluh Kota dampingi tim penyuluhan hukum tim Kejari kota Payakumbuh di TMMD Kodim 0306/50 Kota di Nagri Ladang Laweh, Kecamatan Situjuah, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumbar. (Hendro Wijaya/Trans89.com)

LIMA PULUH KOTA, TRANS89.COM – Kasdim 0306/50 Kota, Mayor Czi Manat Sianturi bersama Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lima Puluh Kota mendampingi tim penyuluhan hukum tim Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Payakumbuh.

Sesuai schadule waktu yang disusun Dinas PMD Lima Puluh Kota dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-106 Tahun 2019 Kodim 0306/50 Kota, tim Kejari Kota Payakumbuh memberikan penyuluhan hukum dengan materi pencegahan korupsi maupun hoax di Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Situjuah, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (10/10/2019).

Penyuluhan oleh Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Kota Payakumbuh, Nazif Firdaus mengatakan, agar semua aparatur pemerintahan yang ada di Nagari Ladang Laweh dan Tungkar untuk tidak melakukan praktek korupsi.

“Korupsi adalah perbuatan untuk menguntungkan pribadi maupun orang lain dengan menggunakan uang negara dan itu merugikan negara, baik itu dana APBD atau APBN. Contoh, oknum koruptor belanja barang dengan menggunakan belanja fiktif atau memark up harga barang yang dibelanjakan,” kata Nazif.

Menurutnya, suap adalah tindakan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya.

“Contohnya, para pejabat dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang,” tutur Nazif.

Ia menjelaskan, gratifikasi bukan tindakan menyuap, apa bila maksud dari gratifikasi tersebut tidak berhubungan dengan jabatan dan tindakan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

“Gratifikasi dikatakan sebagai tindakan suap jika berhubungan dengan jabatan dan tindakan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas penyelenggara negara atau pegawai negeri,” jelas Nazif.

Nazif menyebutkan, pungutan liar (Pungli) yaitu tindakan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran uang yang tidak sesuai atau tidak ada aturan yang berhubungan dengan pembayaran tersebut.

“Hal ini biasanya disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi,” sebut Nazif.

Nazif membeberkan, hoax adalah kabar atau berita palsu yang memiliki tujuan untuk menyebarkan kepanikan dan ketakutan massal.

“Kegiatan (hoax) yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggungjawab, dan cara mengatasinya agar benar-benar memahami berita yang diterima dan memahami Undang-Undang (UU) Informasi Transaksi Eletronik (ITE),” beber Nazif.

Hadir di kegiatan penyuluhan hukum tersebut diantarnya Kasdim 0306/50 Kota, Babinsa Ramil 04/Luak, Kadis PMD dan staf serta perangkat pemerintahan Nagri Ladang Laweh dan Tungkar serta masyarakat lainnya. (Hendro/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya