GMNI Unjuk Rasa di DPRD Mamuju Tuntut Wujudkan Pendidikan Berkualitas

11 October 2019 05:24
GMNI Unjuk Rasa di DPRD Mamuju Tuntut Wujudkan Pendidikan Berkualitas
GMNI Cabang Mamuju aksi wujudkan pendidikan yang berkualitas di kantor DPRD Mamuju Jalan Yos Sudarso, Binanga, Kabupaten Mamuju, Sulbar. (Bagus/Trans89.com)

MAMUJU, TRANS89.COM – Sekitar 20 orang Gerakan Mahasiswa Nasional (GMNI) Cabang Mamuju berkumpul di Pendopo Ahmad Kirang dipimpin Fathir untuk melakukan aksi wujudkan pendidikan yang berkualitas di kantor DPRD Mamuju Jalan Yos Sudarso, Binanga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (10/10/2019).

Massa aksi membawa spanduk dan pamflet bertuliskan, GMNI menggugat wujudkan pendidikan yang berkualitas. Tuntaskan masalah pendidikan, stop kriminalisasi di dunia pendidikan, pendidikan untuk mendidik bukan lahan bisnis, cukup mantan yang dilupakan Pancasila jangan, education not for sale (pendidikan tidak untuk dijual).

Massa aksi juga bagikan selembaran tuntutan yang berisikan tulisan, laksanakan amanat UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Laksanakan UU Nomor 14 Tahun 2005 pasal 17 tentang rasio guru secara adil dan merata. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan fasililtas pendidikan. Realisasikan akolasi APBD 20% untuk pendidikan sesuai amanat UU. Lahirkan Perda tentang pendidikan muatan lokal. Dorong pendidikan Pancasila masuk dalam kurikulum pendidikan. Stop kriminalisasi dalam dunia pendidikan, dan tingkatkan kualitas dan kompentensi tenaga pendidik.

Massa aksi dipersilahkan masuk di kantor DPRD Mamuju dan diterima Wakil Ketua sementara DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta menyampikan, kalau dirinya hanya mewakili sementara sebagai ketua sekaligus anggota DPRD dan sudah menerima data-data pokok dar massa aksi.

“Mulai kemarin sudah kordinasi dengan baik dengan Dinas Pendidikan Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Mamuju. Anggota DPRD mengapresiasi aksi ini dan mengundang Dinas Pendidikan untuk mewadahi apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. DPRD menjalankan fungsinya dan melakukan pengawasan terhadap kualitas dan kuatintas dunia pendidikan di Kabupaten Mamuju. Untuk APBD harus di utamakan kesehatan dan pendidikan,” papar Syamsuddin.

Dinas Pendidikan Mamuju, Murnaini mengucapkan permohonan maaf, kami datang terlambat di karenakan banyak kegiatan dan sebenarnya tidak mau di kritik, tapi bagaimana, ada masukan dan aspirasi dari adik-adik mahasisawa yang perlu dibicarakan.

“Perlu di ketahui, di Kabupaten Mamuju ini masih kurangnya tenaga pengajar guru. Kita sadari, guru yang ada di Kabupaten Mamuju hanya sedikit. Tahun yang lalu 2018, kami menggangkat guru yang ada di daerah dengan syarat guru di wilayah daerah masing-masing agar guru setempat tidak kosong,” ucap Murnaini.

Dirinya menyadari, tahun ini di daerah terpencil sudah banyak yang pensiun, maka terjadi kekosongan tenaga pengajar, dan perlu diketahui untuk distribusi guru di wilayah-wilayah daerah terpencil yang kendalanya membutuhkan anggaran.

“Kami menganalisis mutu pendididkan sesuai dengan rapor mutu sesuai dengan 8 standar pendidikan yang langsung di awasi oleh BPK. Kami dapat bantuan dari pemerintah pusat Banpen (bantuan pendidikan), tapi sampai saat ini belum ada realisasinya,” ujar Murnaini.

Ia mengatakan, kami selalu mengusulkan tempat sekolah, tapi kebanyakan lokasinya belum ada, dan kami langsung juga dapat bantuan Unit Sekolah Bank (USB) tapi juga belum ada realisasinya.

“Kami juga setuju dengan rekan-rekan adik-adik mahasiswa tentang kriminalisasi itu harus di tindak keras. UNBK (ujian nasional berbasi komputer) sebanyak 13 SMP, itupun masih kami meminjam (komputer) ke sekolah-kesekolah lain,” kata Murnaini.

Menurut Murnaini, perhitungan kita sudah sampai 28% anggaran yang sudah di gelontorkan ke pendidikan, di Sumatera yang mencapai 20%, Jakarta 19%, apalagi hanya yang ada di Mamuju sangatlah minim.

“Saya mengaharapkan tenaga kontrak ini di angkat P3K karena prihatin dengan upahnya yang sangat minim. Diknas mendorong, memonitoring dan melakukan evaluasi dengan 8 standar pendidikan Kabupaten Mamuju yang memiliki program TIM Penjamin Mutu Daerah (TPMD) dalam pendidikan,” demikian Murnaini. (Bagus/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya