APP Minta Pasar Ilegal di Bone Bolango di Tutup

10 October 2019 02:14
APP Minta Pasar Ilegal di Bone Bolango di Tutup
Aksi Aliansi Pemerhati Pasar (APP) di kantor DPRD Bone Bolango, Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. (Rian Cakra/Trans89.com)

BONE BOLANGO, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa Aliansi Pemerhati Pasar (APP) diikuti sekitar 50 orang peserta dipimpin Ramlan Daaliuwa, Himawan Umar, Frans Yunus, Fikran Abdulah dan Yusmanto Bouty di kantor DPRD Bone Bolango (Bonbol), Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Rabu (9/10/2019).

Orasi Yusmanto Bouty mengatakan, tutup pasar ilegal yang berada di Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, apabila pihak Satpol tidak mampu untuk menindak tegas pasar yang ada di Desa Poowo lebih baik Kasatpol PP mundur dari jabatannya.

“Pihak pemilik tanah, apabila tetap mengijinkan para pedagang untuk melakukan aktivitas jual beli di tempat tersebut, agar di proses sesuai hukum yang berlaku. Mendesak pihak Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap pasar-pasar ilegal yang berada di Kabupaten Bone Bolango,” kata Yusmanto.

Massa aksi di terima Wakil Ketua DPRD Bone Bolango, Azan Piola di dampingi Asisiten I Setda Kabupaten Bone Bolango Taufik Sidiki, Kasatpol PP Bonbol Hasan Limonu, Kasat Reskrim Polres Bonbol Iptu Laode Irwansyah.

Azan Piola menyampaikan, pasar Selasa yang di tempati saat ini merupakan pasar resmi dan untuk pasar ilegal yang berada di Desa Poowo Barat di beri kesempatan selama 1 bulan untuk pindah ke pasar Selasa, jika hal tersebut tdk diindahkan, maka kami selaku perwakilan rakyat akan berkoordinasi dengan pihak Pemda Bonbol agar segera menurunkan Satpol PP untuk melakukan penggusuran terhadap pasar ilegal tersebut.

“Hari ini kita akan merumuskan terkait dengan pemasalahan pasar ilegal di Desa Poowo Barat dan kami juga sudah mengundang perwakilan dari aliansi Ampera untuk membahas masalah pasar Desa Poowo Barat, serta akan tetap merelokasi pasar Poowo Barat ke pasar Selasa yang berada di Kelurahan Oluhuta Utara,” papar Azan.

Menurutnya, pasar Selasa harus tetap eksis, karena uang Pemerintah Daerah (Pemda) Bonbol sudah sekitar Rp10 miliar yang habis digunakan untuk membangun pasar tersebut.

“Saya menganggap permasalahan pasar Poowo Barat sudah selesai, sebagaimana hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Bone Bolango dan para pedagang pasar Poowo Barat beberapa minggu yang lalu, sehingga bila perlu pihak Satpol PP Bondol segera eksekusi pasar ilegal Poowo Barat. Jangan sampai kita selaku anggota DPRD Bonbol di benturkan dengan pihak Pemda Kabupaten Bone Bolango,” tutur Azan.

Perwakilan massa aski, Himawan Umar menyebutkan, kiranya pihak DPRD mengambil langkah tegas untuk segera melakukan penggusuran terhadap pasar Poowo Barat.

“Apabila tidak segera digusur, maka para pedagang yang ada di pasar Selasa Oluhuta Utara akan segera pindah dan membuat pasar baru di pinggir jalan umum,” sebutnya.

Anggoat DPRD Bonbol, Paris Djsali menjelaskan, dirinya selaku perwakilan dari fraksi Nasdem segera dilakukan police line di pasar Poowo Barat.

“Namun hal itu dengan catatan kita harus mengambil langkah-langkah yang persuasif,” jelasnya.

Asisten I Setda Kabupaten Bondol, Taufiq Sidiki menuturkan, selaku Pemda Kabupaten Bone Bolango agar pasar ilegal Poowo Barat segera di tertibkan dan dipindahkan ke pasar Selasa.

“Apbila hal ini tidak dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi pasar-pasar ilegal di wilayah kabupaten Bone Bolango,” tuturnya.

Ketua Asosiasi Pemerhati Pasar, Yakub Tangahu menyampaikan, yang bersangkutan berharap kepada pihak Satpol PP maupun pihak Kepolisian untuk segera melakukan penindakan hukum terhadap para pedagang pasar Poowo Barat, agar hal tersebut tidak diikuti oleh desa-desa yang lain.

“Mengingat hari ini dari aliansi Ampera sudah di undang oleh pihak DPRD, namun dari aliansi Ampera tidak memenuhi undangan tersebut dan terkesan hanya memperpanjang masalah pasar yang ada di Desa Poowo Barat, sehingga DPR maupun Pemda Bonbol harus tegas dalam terkait dengan permasalahan tersebut,” papar Yakub.

Kasat Reskrim Polres Bonbol, Iptu Laode Irwansyah mengatakan, kami dari pihak Kepolisian sudah menaikan kasus tersebut sampai ke tahap penyidikan, dan kami berpendapat kasus ini belum sampai ke pidana, namun kami akan berupaya agar dapat di proses sesuai hukum yang berlaku.

“Kasus ini sudah kami gelarkan di Mapolres Bone Bolango, namun dari hasil rapat tersebut belum adanya putusan sampai ke tahap police line dan akan di mintai petunjuk kembali kepada Kapolres Bone Bolango,” katanya.

Kastapol PP Bonbol, Hasan Limonu menjelaskan, dari Dinas Perdagangan sudah melayangkan surat kepada pihak Satpol PP.

“Apabila hari ini pihak Satpol sudah menerima surat tersebut, esok harinya kami dari pihak Satpol PP akan melakukan penertiban terhadap pasar Desa Poowo Barat,” jelasnya.

Sementara massa aksi dari Aliansi Pemerhati Pasar merupakan massa tandingan dari massa aksi Aliansi Ampera yang melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Bone Bolango hari Selasa tanggal 8 oktober 2019 kemarin.

Apabila Pemda Kabupaten Bone Bolango tidak menutup pasar ilegal yang berada di Desa Poowo Barat, maka massa aksi akan kembali melakukan aksinya hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 di DPRD Bonbol. (Rian/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya