Aliansi Gerakan Pancasila Unjuk Rasa di Kantor Walikota Ternate Tolak RUU Tidak Pro Rakyat

08 October 2019 17:04
Aliansi Gerakan Pancasila Unjuk Rasa di Kantor Walikota Ternate Tolak RUU Tidak Pro Rakyat
Aksi Aliansi Gerakan Pancasila (AGP) beranggapan demokrasi Indonesia darurat sehingga rakyat mengugat, berlangsung di depan kantor Walikota Ternate di Muhajirin, Ternate Tengah, Kota Ternate, Malut. (Warta Iksani/Trans89.com)

TERNATE, TRANS89.COM – Unjuk rasa Aliansi Gerakan Pancasila (AGP) beranggapan demokrasi Indonesia darurat sehingga rakyat mengugat, diikuti sekitar 50 orang peserta dipimpin Muid Musapao, berlangsung di depan kantor Walikota Ternate di Muhajirin, Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), Senin (7/10/2019).

Massa aksi membawa Bendera Merah Putih, Bendera LMND, Bendera IPMAS (Ikatan Pelajar Mahasiswa Sebeley), Bendera HPPMS (Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sangapati), Bendera HMK UMMU, Bendera SPMMT (Solidaritas Pelajar Mahasiswa Morotai Timur), Bendera MANO (Mahasiswa Obi Selatan), Bendera GEMTAR (Gerakan Mahasiswa Tabaru), dan spanduk bertuliskan reformasi di perkosa DPR, DPR tak pro rakyat.

Massa aksi bagikan selebaran dan dibacakan Muid Musapao mengatakan, Indonesia adalah negara yang menganut ideologi Pancasila yang menjadi bintang pengarah bangsa. Dalam Pancasila mengandung nilai-nilai demokrasi, antara demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi, artinya, segala keputusan kebijakn politik dan ekonomi harus bersentuhan dengan kepentingan publik (rakyat).

“Poros demokrasi sebagai instrumen rakyat untuk menuju ke konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai pihak yang memegang kedaulatan. Namun baru-baru ini kita di kagetkan dengan sebuah kebijakan Kementiran Keuangan (Kemnkeu) yang menaikan iuran BPJS yang berkisar 100%, dengan alasan deflsit anggaran BPJS. Dengan adanya kebijakan yang konyol ini, setidaknya pemerintah menyelesaikan problematika bangsa dan sosial, malah menambah masalah yang sangat mengundang amarah rakyat,” kata Muid.

Menurutnya, dengan kebijakan DPR yang merevisi Undang-Undang (UU) KUHP, KPK dan Pertanahan, maka dengan adanya kebijakn yang di buat oleh pihak DPR, sangat mendiskriminasi dan mengekspolitasi rakyat. Negara Indonesia yang mengandung sistem demokrasi seharusnya memberikan kedaulatan di tangan mayoritas (rakyat), bukan mencederai nilai demokrasi atau Pancasila.

“Ini sangat menghambat kesejahteraan dan keadilan rakyat Indonesia dan banyak lagi isi UU yang kontroversial KPK. Dalam catatan historinya di masa orde baru (Orba), dengan lajunya perkembangan korupsi, negara Indonesia membentuk sebuah lembaga yang memburu korupsi, di bentuklah sebuah lembaga yang independen pada tahun 2002. Tetapi baru-baru ini kebijakan yang di buat oleh pihak DPR yang merevisi UU KPK, sangat berpotensi intervensi oleh kekuasan yang lain. Di tambah lagi dengan hadirnya RUU Pertanahan yang sangat mencederai nilai demokrasi,” tutur Muid.

Ia menjelaskan, RUU Pertanahan sangat berbau kolonialis, sebab akan ada kekuasan tanah yang di pegang oleh pihak kapitalis. Di saat ada proses pengusuran yang di lakukan oleh pihak kepolisian dan kemudian ada sebuah perlawanan yang di lakukan oleh rakyat yang menolak proses pengusuran, maka akan di pidana. Dengan kebijakan yang tidak berprikemanusian ini telah melumpuhkan demokrasi Indonesia, dalam hal ini demokrasi politik dan ekonomi.

“Demokrasi yang penuh masalah adalah sebuah kehancuran negara dalam sisi kesejahteraan dan keadilan, sebab kebijakan yang sangat berdampak negatif. Konflik agraria yang semakin melaju bukanya meredamkan konflik ini, tetapi malah mengundang konflik agraria. Revisi UU yang pro neoliberalisme, telah melenyapkan dan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Proses pendominasian tanah oleh penguasa sangat berbau kolonialis kapitalis. pihak DPR yang membuat kebijakan sangat berdampak buruk terhadap asas demokrasi politik dan ekonomi yang seperti di anjurkan dalam Pancasila sebagai filosofli Indonesia sebagai dasar negara yang menjadi pedoman berbangsa dan bernegara,” jelas Muid.

Muid mengungkapkan, otoritas rezim Jokowi tidak mampu menerapkan konsep Pancasila sebagai poros yang memberikan hak penuh kepada rakyat, melainkan hanya menjalankan kebijakan yang bersifat eksklusif untuk kepentingan kapitalis internasional dan kapitalis nasional, yang berkuasa untuk mengakumulasi kapital dan kepentingan mereka dengan melihat dinamika bangsa yang carut marut.

“Kami menyatakan sikap, tolak RUU KUHP, tolak RUU Pertanahan, cabut UU KPK, selesaikan konflik agraria, naikan harga komoditi pertanian dan perikanan, bubarkan BPJS kembali ke Jamkesmas, cabut UU Nomor 25 tahun 2007, cabut UU pro neolib, sahkan RUU PKS, menangkan Pancasila, stop penggusuran lahan, stop kekerasan terhadap perempuan, tolak perusahaan kelapa sawit, stop intimidasi hak mahasiswa, , tolak kenaikan iuran BPJS, laksanakan pasal 33 UUD 1945, laksanakan pasal 34 UUD I945, cabut UU Nomor l tahun 1967, tolak PT Pasir Besi di Pulau Morotai, tolak investor asing, save Ake Jira, stop penyempitan ruang demokrasi rakyat,” ungkap Muid.

Selanjutnya massa aksi membakar ban mobil bekas depan gerbang eks kantor Walikota Ternate. (Iksani/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya