Alaram Bima Unjuk Rasa di Kementan Terkait Anjloknya Harga Bawang Merah dan Pertanyakan Bantuan Rp60 Miliar

08 October 2019 02:29
Alaram Bima Unjuk Rasa di Kementan Terkait Anjloknya Harga Bawang Merah dan Pertanyakan Bantuan Rp60 Miliar
Aksi Aliansi Masyarakat Pemuda dan Mahasiswa (Alaram) Bima, di kantor Kementan RI Jalan Harsono RM, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. (Andre Handrianto/Trans89.com)

JAKARTA, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pemuda dan Mahasiswa (Alaram) Bima diikuti sekitar 30 orang peserta aksi dipimpin M Nur Dirham dan Sahrul Rizal, di kantor Kementerian Pertanian (Kementan) RI Jalan Harsono RM, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019).

Massa aksi membawa poster bertuliskan, tangkap dan adili para penangkal dan para tengkulak bawang merah yang ada di Kabupaten Bima, karena dinilai sebagai sarana utama mafia bawang merah. Naikan harga bawang merah, turunkan harga obat-obatan. Pemda Kabupaten Bima harus menyediakan regulasi untuk menumbuhkan optimisme masyarakat petani Bima.

Tuntutan massa aksi dibagikan melalui press rilisnya, turunkan harga obat-obatan seperti peptisida, pestisida, fungisida. Hapus penangkar dan para tengkulak bawang merah yang ada di Kabupaten Bima, karena dinilai sebagai sarana utama bagi mafia bawang. Stabilkan harga bawang merah sesuai dengan aturan dan Undang-Undang (UU) yang berlaku. Stopkan impor bawang merah. Pemda Kabupaten Bima harus mampu dan serius untuk mempromosikan dan menyediakan narasi, menyediakan regulasi, dan infrastruktur untuk menumbuhkan optimisme masyarakat petani Bima. Negara melalui Kementan RI harus memperhatikan kondisi kebijakan pemerintah daerah dan jangan biarkan petani jadi korban keganasan pasar atas anjloknya harga bawang merah. Kementan RI harus lebih peka, lebih visioner, dalam rangka meminimalisir problem yang sedang dihadapi oleh masyarakat petani Kabupaten Bima. Mendesak Mentan RI untuk mengintruksikan ke Bulog agar segera menyerap hasil pertanian bawang merah Kabupaten Bima sesuai dengan Permendag Nomor 27 tahun 2017.

Orasi M Nur Dirham mengatakan, kami datang dari Nusa Tenggara Barat (NTB) hanya ingin menyampaikan aspirasi, dimana petani di Indonesia ini lebih dari 60% karena Indonesia ini sebagaian besar agraria. Kepada Kementan, Amran Sulaiman hadir didepan petani. Kami mengajak seluruh rakyat dan petani hari ini untuk menyampaikan aspirasinya.

“Kami satu komando jangan terprovokasi. Kami hadir disini atas panggilan hati, panggilan jiwa. Kami petani bawang merah menuntut anjloknya harga bawang. Kami atas nama rakyat siap menduduki kantor Kementan ini, dan kami tidak ada kesejahteraan dari Kementan RI,” kata Dirham.

Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Prayitno melakukan mediasi dengan massa aksi untuk bertemu dengan pihak Kementan.

14 orang perwakilan massa diterima Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Holtikultura Kementan RI, Yasid Taufik dan Kepala Seksi (Kasi) Penanganan Bawang Merah Dirjen Holtikultura Kementan RI, Subardi.

Sementara perwakilan massa, M Nur Dirham, Syahrul Rizal, Epink Yusriel, Iskandar, Yasin Awahab, Ismail Yahya, Ridwan, Ibrahim, Yasin, Gufran, Yamin, M Sidiq, Abdul Malik dan Abi Kun. Audiensi tersebut berlangsung di Auditorium Gedung D Kementan RI.

Di audiensi tersebut, Iskandar menuturkan, petani Bima belum menerima kepastian harga pasar dari pihak Kementan. Anjloknya harga bawang merah seharga Rp500-Rp700, hingga petani mengalami kerugian ratusan juta perkepala.

“Kami menginginkan bagaimana fungsi kontrol pusat terhadap daerah dalam pengaturan harga bawang merah. Bebarapa solusi yang kami sampaikan bagaimana pemerintah mengatasi persoalan harga pasar, karena tidak ada kepastian harga pasar,” tutur Iskandar.

M Nur Dirham menjelaskan, kami hanya meminta kepastian dan kesejahteraan untuk para petani, karena selama beberapa tahun terakhir mengapresiasi Amran Sulaiman, dan kami minta bantuan dan yang salama ini diberikan hanya memberikan jeritan kepada petani, baik bibit bawang dan alat-alat lain, salah satu sebab harga anjlok sehingga masyarakat petani menjerit.

“Ketika rencana penanaman bawang dimulai sekitar 3 bulan masa tanam bawang menerima anggaran Rp1 juta-Rp1,5 juta perhari untuk biaya obat-obatan, tidak terdistribusi dengan baik, dimana justru mencekik rakyat. Kami meminta kepastian dan jaminan kepada petani, baik dimasa penceklik bawag dan panen bawang, jika bantuan hanya mencekik rakyat lebih baik ditiadakan,” jelas Dirham.

Ia menyebutkan, dirinya datang kesini pada hari Jumat kemarin bersama teman-temannya, kami berasumsi ada rentetan mafia-mafia Kementan hingga tingkat bawah.

“Katanya harga Rp9.000 itu bohong, jika ditingkat kosumen harga bawang diangka saat ini Rp700 ribu/kwintal itu pun pedagang tidak membeli jika ada diambil bawangnya dengan sisitem hutang. Jika bantuan pemerintah hanya mencekik, lebih baik tidak, dimana sama sekali belum menerima bantuan hingga saat ini di Kecamatan Belo,” sebut Dirham.

Dirham mengatakan, agar kita terbuka, meski harus ada kejujuran, harus diberikan informasi secara terbuka dari Kementan. Kami sangat memberikan apresiasi atas bantuan Kementan, namun jika sampai ada permainan oleh oknum-oknum, kami dengan keras meminta hentikan bantuan.

“Kementan sistem kontrolnya kurang tepat, kami sangat memahami sistem regulasi. Harapan kami ketika hasil panen over, seperti Bulog bisa hadir memberikan kepastian harga bawang kepada petani. Saya pastikan harga diatas Rp9000 itu bohong, sampai saat ini diangka Rp700 ribu/kwintal super philips,” kata Dirham.

Sahrul Rizal dari Desa Nali, Kecamatan Belo mengungkapkan, salah satu pemasok terbesar bawang di kabupaten Bima yakni kecamatan Belo, dan terkait anggaran tahun 2016 kenapa ada protes dari mahasiswa yang ada di Jakarta, karena memang yang disampaikan teman-teman, uang Rp60 miliar untuk petani dan tengkulak itu membuat kelompok petani fiktif.

“Pemerintah tidak pernah memberikan anggaran kepada masyarakat dan petani. Kami menuntut Kementan RI untuk turun langsung mengutus melihat petani di Bima. Rp46 miliar diprotes mahasiswa, karena uang itu dimakan oleh pemerintah daerah disana. Jika 2020 ada bantuan untuk petani akan terjadi aksi besar-besaran,” ungkapnya.

Sahrul menegaskan, jangan kalian memberikan narasi, petani tidak puas menerima bantuan dari pemerintah pusat. Desa Nali pemasok daerah terbesar bawang merah di Bima, dan ada beberapa oknum mahasiswa yang hadir hanya untuk mementingkan dirinya sendiri.

“Segera utus orang Kementan ke Bima untuk melihat dan mendengar petani secara langsung. Dirjen Holtikultura bertanggungjawab atas anggaran tersebut. Kami sudah berkonsolidasi untuk menolak menerima anggaran pemerintah, sediakan pupuk bersubsidi untuk petani dengan gratis. Dari jaman penjajahan masyarakat Bima sudah bertani. Stabilkan harga bawang, masyarakat tidak butuh bantuan peralatan, namun obat-obatan sangat dibutuhkan petani setiap hari. Terkait bawang super dan unggul bukan bagian tuntutan kami. Berikan kami solusi terkait nasib nasib para petani,” tegas Sahrul.

Epink Yusril menyebutkan, kehadiran kami sebagai anak petani ingin mendengarkan solusi yang diutarakan Kementan, dengan tujuan hapus champion yang ada Kabupaten Bima.

“Champion sebagai mafia bawang merah di Kabupaten Bima, yang kita dengar ini upaya mengatasi anjloknya harga bawang,” sebutnya.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Holtikultura Kementan RI, Yasid Taufik menyampaikan, Bima merupakan pemasok ranking 4 penghasil bawang merah, namun dalam perjalanan program untuk swasembada bawang merah tahun 2016 sudah tercapai, dan salah satu yang pemasok bawang merah diproriataskan adalah Bima.

“Mahasiswa harus memahami komoditas bawang merah Bima. Pasar ekspor itu dari Bima melihat potensi yang sangat bagus. Tahun 2016, anggaran untuk Bima Rp60 miliar dari 1.300 hektar (ha) untuk pengembangan bawang merah yang melonjak kemudian di ekspor. Kita alokasikan anggaran ke Bima sebagai sentra bisa dikembangkan kemana saja. Masih banyak yang dijadikan sentra bawang, namanya produksi itu natural, namun proses natural tidak seperti Bima. Kita sangat konsen dengan masalah harga jatuh konsumen di Bima,” papar Yasid.

Menurut Yasid, sejak 2016, kami sudah memperhatikan Bima. Sejak 2017 sampai 2019 sudah stop, tidak ada anggaran untuk petani ke Bima. Untuk semua kebutuhan petani ini semua gratis, agar bagaimana bawang merah kita bangkit kembali dari APBN yang kita sasar adalah petani. Sesuai dengan peraturan Kementan dari sisi produksi sudah cukup bagus, permasalahan pupuk kita semua harus berusaha.

“Eksportir kita memasarkan bawang super pilip untuk di ekspor dan bagi kami itu ada prestasi. Kalau produksinya meningkat, Kementerian berprestasi. Posisi sekarang memang turun, namun tidak menyebabkan ratusan juta hilang. Kementan setiap saat coolling. Dari seluruh Indonesia kita memiliki champion-champion. Bima masih Rp9.000 perkilo dan di Brebes Rp12.000, dan proses fluktuasi masi berlangsung,” tutur Yasid.

Ia menjelaskan, pemerintah masih konsen mengenai permasalahan ini. Dalam Permendag, kalau harga dibawah acuan Rp15 ribu, maka ini tanggungjawab Bulog untuk menyerap bawang merah, tetapi dalam UU Bulog, bertindak harus mendapat instruksi dari Menetri BUMN dan Menteri BUMN mengeluarkan surat dari Menteri Perdagangan. Ada aturan main jika ditbarak berbahaya, kita sudah melakukan aksi pada level saat ini turunnya harga bawang.

“Kita sering konsolidasi hampir setiap hari. Kondisi pertanian itu tergantung dari alam, adn perlu dipahami, kondisi lapang bahwa informasinya tidak terekstrim seperti sekarang. Program Kementan berjenjang dan sudah berjalan. Anggaran sudah diberikan di pemerintahan daerah masing-masing. Pusat tidak mengetahui kondisi petani di daerah-daerah, karena sudah dikelola dan dialokasikan pemerintahan daerah masing-masing. Kami meminta kalian untuk membantu mengawasi anggaran yang sudah dialokasikan di pemerintah daerah masing-masing,” jelas Yasid.

Kasi Penanganan Bawang Merah Dirjen Holtikultura Kementa RI, Subardi memaparkan, sampai dengan saat tidak ada impor bawang merah. Mengenai stabilkan harga, tidak bisa disampaikan hari ini, karena harus dikoordinasikan.

“Mengenai tuntutan yang lain, kami perlu koordinasikan dengan bersurat dengan Bulog,” papar Subardi.

Pihak massa rencananya akan bertatap langsung bertemu dengan instansi yang terkait dengan permasalahan bawang merah, diantaranya Bulog dan Kementan, namun waktu belum dapat ditentukan.

Massa yang hadir sebagian berasal dari Bima dan berstatus mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) di Jalan TB Simatupang-Jalan Nangka Raya, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. (Andre/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya