Aksi Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia Sumut, Ini Tuntutannya

08 October 2019 02:32
Aksi Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia Sumut, Ini Tuntutannya
Aksi DPD Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia Sumut, di kantor Gubernur, DPD Golkar dan Mapolda Sumut Jalan SM Raja, Kota Medan. (Rikki/Trans89.com)

MEDAN, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia (PKANI) Sumatera Utara (Sumut) diikuti 15 orang peserta aksi dipimpin Waldun Sholeh, berlangsung di kantor Gubernur Jalan Pangeran Diponegoro, kantor DPD Golkar dan Mapolda Sumut Jalan SM Raja, Kota Medan, Senin (7/10/2019).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, pecat Sangkot Sirait dari pengurus Golkar Sumut, usut tuntas dana BOS di Disdik Sumut. Usut dugaan nepotisme oknum Kadis membuat jabatan Plt Sekretaris tidak sesuai Duk dan dugaan berbau KKN. Usut dana DAK tahun 2018 dan 2019 di Dinas Pendidikan Sumut. Usut anggaran sewa menyewa gedung UPT/KACABDIS Rp10 miliar di kabupaten/kota se-Sumut.

Tuntutan massa aksi, Waldun Sholeh meminta kepada DPRD Sumut agar segera melakukan Pansus terkait persoalan di Dinas Pendidikan Sumut, dan meminta kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumutara untuk melakukan pulbaket atau pengumpulan bahan keterangan terkait persoalan yang marak di Dinas Pendidikan tentang adanya dugaan korupsi dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Meminta kepada seluruh penegak hukum agar turut serta untuk menyelesaikan persoalan kasus dugaan korupsi ini. Usut tuntas dugaan nepotisme oknum Kadis membuat jabatan Plt Sekretaris tidak sesuai dengan daftar Urut kepangkatan (DUK) dan diduga berbau KKN,” pinta Waldun.

Di depan kantor Gubernur Sumut, massa aksi diterima staf Humas Pemprov Sumut, Salman menyampaikan aspirasi diterima.

“Kami akan sampikan tuntutan massa kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti,” paparnya.

Mass aksi di kantor Golkar Sumut meminta pemecatan Sangkot Sirait salah satu pengurus Partai Golkar Sumut terkait dugaan penipuan proyek tarup atau tembok penahanan tanah (TPT) di Kabupaten Batu Bara.

Mass aksi diterima diruang rapat kantor Golkar Sumut oleh Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Muchrid Choky Nasution dan Sekretaris Bid Organisasi Ramli.

Waldun kembali meminta kepada ketua DPD Golkar Sumut agar memberhentikan Sangkot Sirait, karena diduga membuat citra buruk partai terkait kasus TPT.

“Kami meminta Kapolda Sumut untuk segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terkait surat laporan yang ada nomor R/Li-63/II/2019/Ditresmum, tanggal 27 Februari 2019 dan sudah keluarnya perintah penyelidikan Nomor SP Lidik/208/11/2019/Ditreskrimum tanggal 28 Februari 2019,” pinta Waldun.

Tanggapan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Muchrid Choky Nasution menyampaikan, aspirasi pengunjuk rasa diterima dan akan disampaikan kepada Ketua Partai untuk dibahas dalam rapat internal partai.

“Terhadap adanya dugaan penipuan yang dilakukan Sangkot Sirait yang saat ini dalam tahap proses penyelidikan di Mapolda Sumut, mari kita sama-sama menunggu hasilnya. Terkait permintaan pemecatan Sangkot Sirait dari Partai Golkar, semua ada mekanisme di internal partai,” papar Muchrid.

Selanjutnya massa aksi menuju kantor Polda Sumut dan diterima oleh staf Humas Polda Sumut, Kompol T Matanari menyampaikan aspirasi pengunjuk rasa diterima.

“Aspirasi massa aksi akan diteruskan kepada penyidik yang menangani kasus tersebut,” ujar Kompol Matanari. (Rikki/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya