Nasir: Jika Perppu Diterbitkan, Maka Presiden Akan Offside

06 October 2019 21:49
Nasir: Jika Perppu Diterbitkan, Maka Presiden Akan Offside
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil. (Ist)

JAKARTA, TRANS89.COM – Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil mengharapkan agar semua pihak menghormati proses legislasi yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah.

“Jika ada kelompok masyarakat yang tidak puas dengan apa yang ada di dalam Undang-undang (UU), maka langkah konstitusional dengan cara melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), adalah sikap kstaria dan akademik,” ungkap Nasir melalui press rilisnya diterima Redaksi, Minggu (6/10/2019).

Hal itu disampaikan oleh Nasir terkait pro kontra penerbitan Perppu KPK oleh Presiden. Meskipun Perppu merupakan hak subjektif Presiden, tapi DPR RI juga ingin mengingatkan bahwa UU KPK hasil revisi adalah hal yang disepakati dan disahkan setelah mendapat persetujuan oleh kedua lembaga negara itu.

“Makanya, tidak elok jika presiden menolaknya dengan cara menerbitkan Perppu. Perppu KPK itu seperti kita memukul air dalam baskom. Percikan airnya pasti mengenai wajah kita. Karena itu, jika Perppu diterbitkan, maka penilaian saya, presiden akan offside,” papar Nasir.

Dikatakannya, tokoh-tokoh masyarakat yang mendesak presiden menerbitkan Perppu, disadari atau tidak, seperti menyandera presiden. Bahkan mereka juga mendikotomi dan cenderung menyederhanakan masalah.

“Yang menolak Perppu disebut pro koruptor, sedangkan yang setuju dinilai anti koruptor. Pembelahan ini cenderung menjauhkan kita dari solusi,” kata Nasir.

Nasir menyebutkan agar perdebatan pro dan kontra Perppu lebih akademis dan terhormat, maka langkah melakukan uji materi sangat dianjurkan.

“Biarlah para hakim di MK yang menilai dan memutuskan bahwa norma-norma yang diatur dalam revisi UU KPK konstitusional atau sebaliknya,” sebut.

Nasir berharap, kita harus percaya dengan MK dan menghindari saling sandera.

“Uji materi (MK) meskipun memakan waktu yang tidak pendek tapi berguna bagi pembelajaran anak bangsa, terutama kalangan terpelajar dan mahasiswa. Tunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis,” imbuh Nasir. (Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya