Kelompok Cipayung Batam Unjuk Rasa Terkait Rangkap Jabatan Walikota

05 October 2019 08:54
Kelompok Cipayung Batam Unjuk Rasa Terkait Rangkap Jabatan Walikota
Unjuk rasa Kelompok Cipayung Batam, berlangsung depan kantor Walikota Batam, Jalan Engku Putri, Batam Centre, Kota Batam, Kepri. (Dedy/Trans89.com)

BATAM, TRANS89.COM – Unjuk rasa Kelompok Cipayung Batam diikuti sekitar 20 orang peserta aksi dipimpin Sandy Hotdiman Sinaga, Wiradi Putra, Husul Husin Mahubessy, M Yasin Fahriza dan Daniel Damanik, berlangsung depan kantor Walikota Batam, Jalan Engku Putri, Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (4/10/2019).

Massa aksi membawa spanduk dan panflet bertuliskan, tolak walikota Batam rangkap jabatan, cukup hatiku yang diabaikan, tentukan pilihan walikota atau ex officio ketua BP Batam, serta Bendera HMI, GMNI dan PMII.

Orasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Husul mendesak walikota Batam jangan merangkap jabatan dan ini adalah peringatan dari kami mahasiswa Kelompok Cipayung Batam meminta permasalahan ini harus diselesaikan secepatnya.

“Hal itu agar pejabat jangan merangkap jabatan, karena dalam Undang-Undang (UU), pejabat tidak boleh merangkap jabatan, meminta Walikota Batam mundur dari jabatan Ex Officio karena telah melanggar UU. Kami akan kawal permasalahan ini sampai ke Menteri Dalam Negeri (mendagri) dan Presiden,” desak Husul.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Wiradi Putra mengucapkan terimakasih kepada pihak Kepolisian yang menjaga aksi kami, dan menuntut walikota Batam mundur dari jabatannya, karena melanggar UU.

“Kelompok Cipayung belum menerima penyampaian wakil walikota Batam, dan kita akan berjuang kembali dengan jumlah massa lebih besar,” ucap Wiradi.

Himpunan Mahasiswa Islam, Yasin Fahriza meminta walikota Batam untuk mundur, karena walikota telah melanggar UU, dan kami menolak walikota Batam diangkat menjadi Ex-Officio, karena tidak sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengamanatkan kepala daerah tidak boleh merangkap jabatan, UU Nomr 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam Beleid ini mengamanatkan tidak boleh kepala daerah merangkap jabatan.

“Kami menagih janji kampanye walikota Batam terkait pembebasan lahan di Kampung Tua, terkait kemudahan pembuatan KTP dan menempatkan mesin pencetak KTP di setiap kantor Camat, serta memperjuangkan penghapusan UWTO,” tagih Yasin.

Wakil Walikota (Wawali) Batam Amsakar Ahcmad didampingi Asisten I Setkot Batam Yusfa Hendri dan Kepala Badan Kesbangpol Yazid menemui dan menerima pernyataan sikap dari massa aksi, setelah itu Wawali Batam menyampaikan, posisi walikota Batam saat ini adalah menjalankan regulasi bernegara sebagai walikota Batam dan ketua BP Batam.

“UU pelayanan publik pejabat daerah dilarang merangkap jabatan, namun kepala BP Batam tidak masuk dalam UU tersebut yaitu kepala daerah,” papar Amsakar.

Amsakar mengungkapkan, merangkap jabatan dalam negara tidak boleh, namun ketua BP Batam bukan jabatan dalam negara, karena sebelumnya bapak almarhum BJ Habibie juga merangkap jabatan termasuk juga bapak Ismet Abdullah.

“Meminta mahasiswa untuk lebih teliti untuk pahami UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengamanatkan kepala daerah tidak boleh merangkap jabatan, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam Beleid ini mengamanatkan tidak boleh kepala daerah merangkap jabatan,” ungkapnya. (Dedy/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya