FUI Unjuk Rasa di DPRD Sulteng Terkait Kerusuhan di Wamena dan Meninggalnya Mahasiswa Kendari

05 October 2019 08:04
FUI Unjuk Rasa di DPRD Sulteng Terkait Kerusuhan di Wamena dan Meninggalnya Mahasiswa Kendari
Unjuk rasa HMI, MADINA, ACT, One Care, AMM, IMM dan Syam Organiser tergabung dalam Forum Ummat Islam (FUI) Sulteng, berlangsung di kantor DPRD Sulteng, Jalan Samratulangi, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu. (Derry/Trans89.com)

PALU, TRANS89.COM – Unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Majelis Dakwah Islam Indonesia (MADINA), Aksi Cepat Tanggap (ACT), One Care, Angkatan Mudah Muhammadiyah (AMM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Syam Organiser tergabung dalam Forum Ummat Islam (FUI) Sulawesi Tengah (Sulteng).

Aksi tersebut, sehubungan dengan peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada aksi mahasiswa di Kendari serta kerusuhan yang terjadi di Wamena dan beberapa daerah lainnya di papua.

Unjuk rasa diikuti sekitar 150 orang peserta aksi dipimpin Imam Sudirman simpatisan, berlangsung di kantor DPRD Sulteng, Jalan Samratulangi, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Jumat (4/10/2019).

Massa aksi menggunaka 2 unit mobil komando lengkap sound sytem, 1 Bendera Merah Putih, 8 Bendera IPM, 7 Bendera IMM, 2 Bendera Putri Muhammadiyah (PM), dan 4 Bendera Tauhid.

Orasi Imam Sudirman mengatakan, saudara-saudara kita, pada tanggal 23 September 2019, rusuh di Wamena bermula, namun terkesan lamban penanganannya dari pemerintah, dan sekarang ini yang kita lawan adalah oligarki yang terlalu rakus dengan kekuasaan.

“Negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Republik ini sedang diurus dengan semborono oleh mereka penguasa gila harta dan jabatan. Kita benci kezaliman ini. Kita tidak pernah ridha pada darah yang mengalir tanpa pertanggungjawaban,” kata Imam.

Menurutnya, data yang dihimpun oleh One Care, sedikitnya ada 33 korban meninggal dunia, 82 korban luka-luka, dan 6.584 orang mengungsi yang tersebar di lebih 15 titik pengungsian, dan belum lagi kerugian materi.

“Masih dengan sumber data yang sama, bangunan yang terbakar adalah 10 kantor pemerintahan, 351 ruko, 27 rumah, serta sekitar 100 mobil dan 150 sepeda motor ikut terbakar. Sudah hampir 10 hari lebih penderitaan saudara-saudara kita disana seakan belum menemui perhatian lebih dari mayoritas masyarakat Indonesia,” tutur Imam.

Ia menjelaskan, kita memahami bahwa dalam negara demokrasi sangat penting untuk melakukan kontrol terhadap penguasa, seperti protes tentang beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai kurang cocok. Tapi kemudian, kesibukkan ini tidak boleh mengalihkan perhatian kita, bahwa disudut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini sedang terjadi tragedi kemanusiaan yang luar biasa.

“Bila kita bayangkan, ada dokter yang telah mengabdi 15 tahun tewas terbakar di sana. Ada guru yang tewas karena luka parang dan panah. Ada anak kecil yang tak tahu apa-apa harus meregang nyawa karena luka menganga di Kepala yang diduga pelakunya menggunakan kapak. Kemudian korban lainnya yang kondisinya kurang lebih sama mengenaskan. Wamena masih dalam kondisi mencekam,” jelas Imam.

Dirinya menyebutkan, 26 September 2019 aksi demontrasi mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali jatuh korban. Gugurnya Randi akibat tertembak dan Yusuf Kardawi yang menghembuskan nafas terakhir pada subuh 27 Sept 2019 akibat luka-luka di bagian kepala. Maka dengan banyaknya korban yang terjadi di Papua, berarti negara gagal dalam melindungi negara NKRI ini.

“Pernyataan sikap kami, mengutuk keras atas pembunuhan secara biadab yang dilakukan gerombolan separatis Papua terhadap WNI yang beragama Islam. Mendesak aparat Polri untuk menangkap dan memproses hukum serta mengajukan ke pengadilan pelaku pembunuhan dan memberi sanksi yang tegas. Mengecam keras atas tindakan oknum Polri yang melakukan tindakan brutal sehingga mengakibatkan kematian mahasiswa yang melakukan unjuk rasa penolakan RKUHP, UU KPK dan RUU lainnya. Mendesak Presiden RI untuk mencopot Tito karnavian dari Kapolri dan Wiranto dari Menkopolhukam karena dinilai lalai melindungi hak hidup WNI. Mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan aksi teror di Papua. Meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat yang terusir dari Wamena dan beberapa daerah di Papua,” sebut Imam.

8 orang perwakilan masa aksi di terima di ruang VIP B kantor DPRD Sulteng dan di terima Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira di dampingi beberapa anggota DPRD lainnya Hasan Patongai, Ibrahim Hafid, Nurrahmatu, Abdul Karim Aljufri dan Fairus Husen Maskati.

Penjelasan Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira menyampaikan, DPRD akan menaggapi tuntutan dari aksi dan akan memfasilitasi dan melanjutkan tuntutan aspirasi dan pernyataan sikap ke pemerintah pusat dan akan segera meneruskan tuntutan dari FUI dan AMM ke pemerintah pusat.

“Salah satunya, kami akan kirim tuntutan melalui fax, karena ini adalah salah satu tanggungjawab kami sebagai anggota DPRD, sebab ini juga termasuk kategori pelanggaran HAM. Kami dari DPRD Sulteng juga mengucapkan bela sungkawa atas korban yang terjadi di Wamena dan apa yang jadi aspirasi serta tuntutan itu intinnya sama dengan isi hati kami para anggota dewanm” papar Nilam. (Derry/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya