Eks PSK Lokalisasi KD Tergabung di Opsi Unjuk Rasa di Kantor Walikota Kupang

05 October 2019 01:44
Eks PSK Lokalisasi KD Tergabung di Opsi Unjuk Rasa di Kantor Walikota Kupang
Aksi spontanitas Eks PSK lokalisasi Karang Dempel tergabung dalam Organisasi Pembaharuan Sosial Indonesia (OPSI), berlangsung di kantor Walikota Kupang Jalan SK Lerik, Kota Kupang, NTT. (Yudhi/Trans89.com)

KUPANG, TRANS89.COM – Aksi spontanitas 15 orang eks pekerja seks komersial (PSK) lokalisasi Karang Dempel (KD) yang tergabung dalam Organisasi Pembaharuan Sosial Indonesia (OPSI) dipimpin Adelia, berlangsung di kantor Walikota Kupang Jalan SK Lerik, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (4/10/2019).

Aksi tersebut dalam rangka meminta pertanggungjawaban Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, karena dinilai tebang pilih dalam mendata eks PSK Karang Dempel yang dibuktikan dengan masih terdapatnya 30 orang tidak terdata pada Dinas Sosial (Dinso)s Kota Kupang untuk menerima bantuan pemulangan ke daerah asalnya masing-masing.

Massa aksi membawa pamflet bertuliskan, kami diusir di negeri sendiri, urus dulu air bersih jangan urus air mani, pekerja seks juga butuh perlindungan bukan pemulangan paksa, stop tipu-tipu pekerja seks, Dini dipelihara KD ditutup, terimakasih Pemkot Kupang yang ditulis pakaina dalam.

Eks PSK KD berangkat dari kompleks lokalisasi menuju Kantor Walikota Kupang dan meminta agar bertemu dengan Walikota Kupang.

Koordinator aksi, Adelia diterima Protokoler Pemkot Kupang, Huber Mani dan Kepala seksi (Kasi) Pengembangan Kapasitas Satpol PP Kota Kupang Abdon Takape, selanjutnya menyampaikan bahwa saat ini Walikota dan Wakil Walikota Kupang tidak berada ditempat, sedangkan Sekda Kota Kupang masih ada pertemuan dengan Pemprov NTT.

“Kami sampaikan sampaikan agar kembali ke lokalisasi KD, nanti setelah datang (pejabat), kalian kembali ke kantor Walikota Kupang pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019, pukul 10.00 WITA, untuk dapat menyampaikan aspirasi dan bertemu dengan Walikota,” papar pihak perwakilan Pemkot Kupang.

Setelah mendengarkan penyampaian dari perwakilan Pemkot Kupang, pihak Satpol PP menghentikan aksi spontanitas dari eks PSK lokalisasi KD, selanjutnya dikumpulkan kembali spanduk yang dibawa massa aksi.

Massa aksi kemudian duduk di area parkir kendaraan Kantor Walikota Kupang untuk menunggu mobil angkot yang menjemputnya.

Eks PSK Lokalisasi Karang Dempel meminta Pemkot Kupang agar memberikan kepastian terhadap nasib ke 30 orang eks PSK lokalisasi KD yang belum terdata, karena dari tanggal 1 Januari 2019, Dinsos Kota Kupang sudah mendata seluruh PSK lokalisasi KD sebanyak 68 orang yang mendapatkan bantuan serta dipulangkan ke daerah asal, namun kenyataanya masih terdapat 30 orang PSK belum terdata dan belum mendapat bantuan. (Yudhi/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya