Bongkar Aset RSUD Sulbar Untuk Bangun Labkes dan Transfusi Darah Senilai Rp14,3 Miliar

05 October 2019 15:39
Bongkar Aset RSUD Sulbar Untuk Bangun Labkes dan Transfusi Darah Senilai Rp14,3 Miliar
Pembangunan UPT Balai Labkes dan Transfusi Darah Provinsi Sulbar, berpotensi tindak pidana pengrusakan BMN berupa gedung gizi dan laundry aset RSUD Sulbar. (Adhy Putra Siregar/Trans89.com)

MAMUJU, TRANS89.COM – Renovasi dan pengembangan bangunan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Laboratorium Kesehatan (Labkes) dan Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), berpotensi tindak pidana pengrusakan Barang Milik Negara (BMN).

Proyek dengan nilai pagu anggaran Rp14.338.000.000, bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) Tahun 2019 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut, diperuntukkan untuk renovasi pengembangan bangunan Labkes dan Transfusi Darah bukan untuk pembangunan gedung baru.

Menurut Ketua LSM Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP KPK) Komisariat Daerah (Komda) Sulbar, Rusdin Ahmad mengatakan, proyek tersebut dilakukan pembangunan gedung baru dengan membongkar gedung gizi dan laundry merupakan aset RSUD Sulbar atau BMN yang masih sangat layak digunakan.

“Diduga kuat, tidak adanya kontrol terhadap eksistensi BMN yang dilakukan pihak terkait pada daftar aset barang, sehingga terjadi alih fungsi dari gedung gizi dan laundry dialihkan menjadi gedung Labkes dan Transfusi Darah,” kata Rusdin di Mamuju, Sabtu (5/10/2019).

Ia menjelaskan, ketika BMN bertambah, dengan sendirinya juga terjadi penambahan pada daftar barang dan aset di neraca. Namun sebaliknya bila BMN berkurang, maka akan terjadi penghapusan BMN dari daftar barang dan aset di neraca.

“Konsekuensi penghapusan adalah membebaskan pengelola barang, pengguna barang, atau kuasa pengguna barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya pada Pasal 1 Poin 23 PP 27/2014,” jelas Rusdin.

Rusdin mengungkakan, penyebab penghapusan BMN dapat dilakukan bila ada penyebabnya yang jelas sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.06/2016, mengingat dampaknya begitu penting, karena penghapusan tersebut harus di dasari oleh sebuah keputusan resmi dari pejabat yang berwenang.

“Tapi permasalahannya, disebabkan keengganan para pihak terkait untuk menginisiasi prosesnya sebelum anggaran atas proyek Labkes dan Transfusi Darah tersebut diproses untuk dijalankan,” demikian Rusdin. (Adhy/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya