Pelajar Islam Indonesia Aksi Depan Gedung Sate, Usut Tuntas Karhutla dan Tolak UU KPK

04 October 2019 02:01
Pelajar Islam Indonesia Aksi Depan Gedung Sate, Usut Tuntas Karhutla dan Tolak UU KPK
Aksi Pengurus Wilayah (PW) Pelajar Islam Indonesia (PII) Jabar, berlangsung di Gedung Sate Kantor Pemprov Jabar, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Bandung. (Asep DS/Trans89.com)

BANDUNG, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa Pengurus Wilayah (PW) Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Barat (Jabar), diikuti sekitar 35 orang peserta aksi dipimpin Restu Resnandi Abdilah, berlangsung di Gedung Sate Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (3/10/2019).

Tujuan aksi PW PII Jabar, dalam rangka menyikapi situasi saat ini, dimana banyak edaran larangan bagi kelompok pelajar untuk menyuarakan pendapat dimuka umum atau melakukan unjuk rasa.

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, pelajar kritis konstruk kolaboratif, stop pembungkaman terhadap suara pelajar, pelajar juga berhak memberikan aspirasi. Segera bantu saudara kita di Riau, Jambi dan Kalimantan, stop kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), segera ciptakan pendidikan ramah. Yang patah tumbuh yang hilang demokrasi, sawit tumbuh kami terbunuh, tuntaskan hak pelajar beri ruang kondusif dan nyaman, selamatkan demokrasi dari asap tebal korupsi, kurangi asap banyak cinta, kampanye mencari rakyat sudah menjabat melupakan rakyat, dDiammu tak akan hasilkan perubahan, stop Karhutla, saya belajar peduli lingkungan di bakarnya Riau bukan hoax, jangan kikis belajar kritis, hutan dibakar KPK di padamkan, asap Karhutla lebih perih, pedih dari asap gas cipanon. Tak akan diam walaupun kritik pelajar kau bungkam, lekas sembuh Indonesia-ku, hidup adalah udunan, DPR Dewan Pembungkam Rakyat.

Orasi Muhammad Nazar mengatakan, banyak yang menganggap bahwa aksi pelajar yang turun kejalan itu tidak pantas, namun anggapan mereka itu salah.

“Banyak yang menghimbau, bahwa tugas pelajar adalah disekolah bukan di jalan. Apabila seorang pelajar turun ke jalan untuk menyuarakan pendapat, dianggap bahwa akan berujung pada tindakan anarkis,” kata Nazar.

Ketua PW PII Jabar, Taufik Amirudin menuturkan dalam Undang-undang (UU) sudah dijelaskan, bahwa ada hak menyampaikan pendapat dimuka umum, namun kenyataannya banyak hak yang dibatasi.

“Pelajar adalah salah satu entitas di negeri ini yang dalam sejarahnya banyak memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia,” tutur Taufik.

Dirinya menyebutkan, fenomena gelombang aksi mahasiswa yang menyuarakan narasi perbaikan atas RUU yang dianggap kontroversi dan cenderung bertentangan dengan semangat reformasi juga diikuti dengan kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai kelompok pelajar STM.

“Maka dari itu, pelajar ikut terpanggil menyuarakan hal hak rakyat yang tergadaikan. Jika kekhawatiran terjadi bentrok di tengah lautan massa, bukan berarti aksinya yang dilarang, tapi pola penanganan aksi oleh aparat yang perlu dibenahi,” sebut Taufik.

Tidak lama kemudian, massa aksi bertambah sekitar 50 orang dan teatrikal yang dibawakan oleh Ibnu Alfaroki dari PW PII Jabar.

Pembacaan pernyataan sikap tuntutan PW PII Jabar, Restu Resnandi Abdilah mendesak Gubernur Jabar untuk mendorong Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mencabut edaran larangan kelompok pelajar turun aksi menyuarakan pendapat di depan umum.

“Kami mendesak Gubernur Jabar untuk mendorong Presiden Republik Indonesia menerbitkan Perppu KPK untuk membatalkan revisi UU KPK dan kembali ke UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dan mendorong Kapolri mengungkap dan menindak tegas korporasi yang melakukan Karhutla,” tegas Restu.

Restu juga mendesak Gubernur Jabar untuk mendorong Kapolri bertanggungjawab dan mengusut tuntas pelaku penembakan mahasiswa saat aksi demonstrasi di Kendari yang mengakibatkan korban berjatuhan dan dua orang mahasiswa meninggal dunia.

Lami menyerukan kepada Kepolisian, untuk tidak represif kepada peserta aksi dan menjaga serta memastikan keamanan kelompok pelajar saat aksi menyuarakan hak-hak pelajar dan hak-hak rakyat di depan umum. Mendesak Gubernur Jabar untuk segera mewujudkan pendidikan wajib belajar 12 tahun yang merata di Jabar, serta mendesak realisasi yang nyata terkait dengan misi Jabar Masagi,” demikian Restu. (Asep/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya