Kesbangpol Sulbar Gelar Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia

04 October 2019 19:44
Kesbangpol Sulbar Gelar Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia
Kegiatan pengembangan indeks demokrasi Indonesia digelar Badan Kesbangpol Sulbar, berlangsung di Hotel Pantai Indah, Jalan Badau, Rimuku, Kabupaten Mamuju. (Bagus/Trans89.com)

MAMUJU, TRANS89.COM – Kegiatan pengembangan indeks demokrasi Indonesia digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Barat (Sulbar), dihadiri sekitar 30 orang berlangsung di Hotel Pantai Indah, Jalan Badau, Rimuku, Kabupaten Mamuju, Jumat (4/10/2019).

Laporan panitia pelaksana, Kepala Bidang (Kabid) Politik Dalam Negeri Kesbangpol Sulbar Barnawi mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan.

“Kegiatan ini bertujuan untuk perkembangan yang harus mendapatkan apresiasi yang serius, karena merupakan kegiatan pengembangan indeks demokrasi ke depan dengan menggunakan anggaran dari APBD Sulbar,” katanya.

Sambutan dan sekaligus membuka acara, Asisten I Setprov Sulbar M Natsir menyampaikan, indeks demokrasi yang saat ini sangat marak di perbincangkan perkembangan situasi saat ini, apa lagi isu tentang RUU KUHP.

“Dasar peraturan ini berdasarkan aturan presiden, dimana dalam pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan 3 aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan tentang demokrasi,” papar Nasir.

Menurutnya, lembaga yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Bagaimana kondisi indeks demokrasi di Sulbar di mulai tahun 2017 sampai sekarang mengalami kategori baik. Secara umum, indeks demokrasi di Sulbar, adanya peningkatan yang cukup signifikan pada aspek kebebasan sipil,” tutur Nasir.

Nasir mengungkapkan, sebanyak 4 dari 10 indikator pada aspek kebebasan sipil meningkat.

“Mulai dari aspek hak-hak politik menurun disebabkan oleh kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik dan masukan kepada penyelenggaraan pemerintah. Sebanyak 3 dari 11 indikator pada aspek lembaga demokrasi meningkat,” ungkapnya.

Kepala Seksi (Kasi) Kependudukan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Menzi Ganova menjelaskan, manfaat untuk pengembangan indeks demokrasi Indonesia di Sulbar, yaitu menunjukkan tingkat dan perkembangaan demokrasi di tingkat Sulbar dan membantu perencanaan pembanggunan di bidang politik tingkat provinsi.

“Data indeks demokrasi Indonesia menunjukkan aspek variabel atau indikator yang kurang berkembang sebagai penghambat tumbuh kembangnya nilai-nilai demokrasi, sehingga perlu mendapat perhatian dan prioritas oleh pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah, sehingga pemerintah maupun masyarakat dapat mengambil langkah-langkah konkrit berdasar kajian ilmiah untuk memperbaiki kinerja pemerintah di massa mendatang,” jelasnya.

Hadir dikegiatan tersebut, Kepala Kesbangpol Sulbar Muhammad Rahmat, Sekretaris Kesbangpol Sulbar Muhammad Salil, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten se-Provinsi Sulbar, perwakilan partai politik (Parpol) di Sulbar. (Bagus/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya