GSBI Unjuk Rasa Depan Istana Negara, Tolak RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RKUHP

04 October 2019 17:53
GSBI Unjuk Rasa Depan Istana Negara, Tolak RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RKUHP
Aksi Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) di Taman Pandang depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. (Bagus Prasetyo/Trans89.com)

JAKARTA, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) diikuti 15 orang peserta aksi dipimpin Sujak Supriyadi di Taman Pandang depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2019).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, GSBI mendukung aksi yang dilakukan pelajar dan mahasiswa yang menolak kebijakan Jokowi yang anti rakyat. GSBI menolak RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RKUHP dan kenaikan iuran BPJS, Jokowi rezim fasis, hentikan pemberangusan demokrasi.

Tuntutan massa aksi, Sujak Supriyadi mengatakan, hentikan pecah belah pemerintah atas buruh dengan program-program palsu pro-buruh dan yang tidak sesuai aspirasi sejati kelas buruh.

Kami menolak revisi RUU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang mengintensifkan perampasan upah, fleksibilitas ketenagakerjaan, membatasi hak berserikat, mogok dan berunding. Cabut dan batalkan PP Nomor 78 tahun 2015 dan bukan revisi,” kata Sujak.

Ia meminta batalkan rencana kenaikan seratus persen iuran BPJS Kesehatan tanpa syarat di semua kelas, dan segera naikkan upah buruh serta turunkan harga sembako (sembilan bahan pokok).

“Segera padamkan api kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera dan Kalimantan, serta selamatkan korban asap!. Batalkan HGU dan hentikan perpanjangan izin perusahaan perkebunan besar pelaku Karhutla,” pinta Sujak.

Sujak menyebutkan, tangkap dan adili pemilik perusahaan perkebunan besar pelaku pembakaran dan pemberi HGU bagi perkebunan besar tersebut!. Bebaskan kaum tani yang ditangkap dan hentikan penangkapan atas petani.

:Hentikan kekerasan terhadap rakyat Papua dan politik pecah belah terhadap masyarakat di tanah Papua!. Hentikan penambahan pasukan TNI/Polri dan tarik segera, karena membuat rakyat Papua semakin sengsara,” sebutnya.

Sujak menyampaikan, penuhi tuntutan rakyat Papua tentang hak menentukan nasib sendiri sebagai jalan rakyat Papua menentukan masa depan secara mandiri dan sesuai aspirasinya.

“Kami meminta jalankan landreform sejati dan industri nasional,” papar Sujak. (Bagus/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya