LDK STISIP Bima Tagih Janji Walikota dan Wakil Walikota Saat Pilkada

03 October 2019 14:03
LDK STISIP Bima Tagih Janji Walikota dan Wakil Walikota Saat Pilkada
Aksi LDK STISIP Bima, terkait program Walikota Bima NTB saat pemilihan Pilkada, berlangsung di Kantor Dinas PUPR dan Kantor Walikota Bima Jalan Soekarno Hatta, Rabadompu Barat, Raba, Kota Bima, NTB. (Dani Setiawan/Trans89.com)

BIMA, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bima, diikuti sekitar 50 orang peserta aksi dan koordinator lapangan (Korlap) M Yani.

Aksi tersebut terkait program-program Walikota dan Wakil Walikota Bima saat pemilihan kepala daerah (Pilkada), berlangsung di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Knator Walikota Bima Jalan Soekarno Hatta, Rabadompu Barat, Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (2/10/2019).

Orasi M Yani mendesak Walikota Bima segera memecat onum aparatur sipil negara (ASN) yang diduga telah melakukan tindakan represifit terhadap Ketua Umum (Ketum) UKM LDK STISIP Mbojo-Bima, mendesak Walikota Bima untuk mempercepat pembangunan masjid Al Muwahidin sebagai ikon Kota Bima, dan mendesak Walikota Bima segera berikan ambulance gratis kepada seluruh kelurahan yang berada di Kota Bima.

“Kami mendesak Walikota Bima segera menyediakan saluran air bersih terhadap masyarakat yang mengalami kekeringan atau krisis air bersih, mendesak Dinas PUPR untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan masjid Al Muwahudin Kota Bima, segera memperbaiki lampu lalulıntas di beberapa titik yang berada di Kota Bima, segera memanggil seluruh instansi Kota Bima untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dalam memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat,” desak Yani.

Yani meminta Walikota Bima untuk segera merealisasikan visi-misi sesuai dengan jargon perubahan, segera merancang peraturan daerah (Perda) tentang pemberhentian tambang galian C serta reklamasi pantai sepanjang jalan.

“DPRD Kota Bima wajib bertanggungjawab atas berjalannya ke pemerintahan selama 5 tahun Lufi-Feri memimpin serta mampu mengawasi dan mengontrol visi-misi yang di janjikan kepda seluruh rakyat Kota bima. Jikalau tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan melakukan apa yang menurut kami benar,” ujar Yani.

Massa aksi diremui Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kota Bima, Agus Purnama mengatakan, terkait penyelesaian pembangunan Masjid Raya (Masjid Agung), Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melakukan uji forensik kondisi dan kekuatan beton Masjid termasuk pondasi lainnya, namun hasilnya ada kelemahan namun layak untuk dilanjutkan dengan catatan ada pergantian beberapa pondasi.

“Ada proses penyerahan dari Yayasan Abuya ke Pemkot dalam hal penyerahan aset baik lahan dan bangunan. Pihak BPKP akan melakukan pemeriksaan terkait penggunaan anggaran, hal ini bagian dari tahapan proses pembangunan Masjid Raya,” kata Agus.

Teroisah, massa aksi ditemui Sekda Kota Bima dan mengajak massa aksi untuk melakukan Sholat Duhur berjamaah di halaman Kantor Walikota Bima.

Setelah melaksanakan Sholat Duhur berjaamaah, Sekda Kota Bima Mukhtar Landa mengajak massa aksi untuk berdialog dan menyampaikan, terkait ASN yang melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa, akan kami periksa dan jika terbukti bersalah akan kami proses.

“Untuk janji politik Walikota Bima terhadap masyarakat kini sedikit demi sedikit akan terpenuhi,” kata Mukhtar.

Ia mengungkapkan, kendala air bersih memang di musim kemarau seperti ini sudah menjadi problema tersendiri, namun akan tetap kami selesaikan dengan memberikan sejumlah bantuan lewat instansi terkait seperti BPBD dan Dinas Sosial.

“Masalah pembangunan Masjid Agung (Masjid Raya), seperti halnya yang sudahb di sampaikan oleh Dinas PUPR, kami meminta dan harap di maklumi untuk bersabarserta memberi waktu untuk menyelesaikannya,” demikian Mukhtar. (Dani/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya