Hippma Kolsel Pertanyakan Progres Tim Pemekaran di DPRD Kolaka

03 October 2019 17:48
Hippma Kolsel Pertanyakan Progres Tim Pemekaran di DPRD Kolaka
Aksi Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Kolaka Selatan (Hippma Kolsel) mendesak tim pemekaran untuk mempercepat proses pemekaran Kolsel, berlangsung di Kantor DPRD Kolaka, Jalan Pemuda, Laloeha, Kabupaten Kolaka, Sultra. (Rony Wijaya/Trans89.com)

KOLAKA, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Kolaka Selatan (Hippma Kolsel) diikuti sekitar 50 orang peserta aksi dipimpin Sujardin Tridatu dalam rangka mendesak tim pemekaran untuk mempercepat proses pemekaran Kolsel dan melibatkan mahasiswa dalam prosesnya, berlangsung di Kantor DPRD Kolaka, Jalan Pemuda, Laloeha, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (3/10/2019).

Orasi Sujardin Tridatu mengatakan, kehadiran kami disini mewakili masyarakat hanya ingin meminta kejelasan tim soal progres pemekaran Kolaka Selatan.

“Tim yang sudah dibentuk dapat menunjukkan kinerjanya dengan merealisasikan pemekaran Kolaka Selatan. Dari mahasiswa UHO sudah melakukan kejian terkait pemekaran di Kolaka Selatan. Olehnya itu, daerah tersebut (Kolsel) sudah layak dimekarkan,” kata Sujardin.

Pernyataan massa aksi dibacakan Sujardin, meminta kepada DPRD Kolaka untuk segera mengagendakan pembahasan pemekaran Kolaka Selatan, meminta kepada DPRD Kolaka untuk membuat surat rekomendasi persetujuan DPRD Kolaka dalam pemekaran DOB (daerah otonom baru) Kolaka Selatan ditembuskan kepada Bupati Kolaka, DPRD dan Gubernur Sultra.

“Kami meminta DPRD Kolaka dan Pemkab Kolaka untuk menganggarkan agenda pemekaran DOB Kolaka Selatan di Tahun 2020 dan mendesak Pemkab serta DPRD Kolaka mengevaluasi tim pemekaran Kolaka Selatan. Mendesak tim pemekaran Kolaka Selatan segera melakukan rapat evaluasi percepatan DOB Kolaka Selatan. Meminta pemerintah dan forum pemekaran menentukan Sekretariat Forum Pemekaran DOB Kolaka Selatan, serta DPRD Kolaka membuat surat permohonan pencabutan moratorium yang ditujukan ke pemerintah pusat dalam hal Kemendagri,” pinta Suhardin.

Ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir didampingi Ketua dan Anggota Komisi I DPRD Kolaka, Bakri Mendong dan Rusman menemui massa aksi kemudian dilaksanakan dialog, namun tanggapan DPRD tidak direspon massa aksi, mereka menginginkan dialog dilaksanakan di dalam gedung DPRD Kolaka.

Selanjutnya dialog berlangsung di aula DPRD Kolaka untuk dilakuka rapat dengar pendapat (RDP).

Sujardin Tridatu menyatakan, bahwa pihaknya belum ada kejelasan terkait pemekaran Kolaka Selatan.

“Isu pemekaran gencar di bahas pada saat Pilcaleg lalu, akan tetapi pembahasannya terhenti. Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan masyarakat, sejauh mana tim pemekaran menyikapi hal tersebut,” tegas Sujardin.

Tanggapa Ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir merespon apa yang menjadi aspirasi massa aksi, dimana poin dari tuntunannya akan memberikan solusi, namun tidak hari ini, karena tentunya juga melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat.

“Kami akan menindaklanjuti tuntutan saudara-saudara sekalian. DPRD merencanakan RDP bersama seluruh stakeholder pada Jumat 4 Oktober 2019 Pukul 09.00 WITA, di Kantor DPRD Kolaka,” demikian Parmin. (Rony/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya