Masyarakat Desa Borong Loe Protes Incumbent Gugur Administrasi di Pilkades Bantaeng

02 October 2019 04:06
Masyarakat Desa Borong Loe Protes Incumbent Gugur Administrasi di Pilkades Bantaeng
Warga Desa Borong Loe, menggelar aksi unjuk rasa terkait proses pelaksanaan Pilkades serentak Tahun 2019, berlangsung di Kantor Dinas PMD Bantaeng, Jalan Andi Mannapiang, Lamalaka, Kabupaten Bantaeng, Sulsel. (Erwin Pratama/Trans89.com)

BANTAENG, TRANS89.COM – Sekitar 100 orang dipimpin Hamri dari warga masyarakat Desa Borong Loe, menggelar aksi unjuk rasa terkait dengan adanya dugaan kecurangan yang di lakukan oleh oknum panitia terhadap Hasyim dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak Tahun 2019, berlangsung di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bantaeng, Jalan Andi Mannapiang, Lamalaka, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (1/10/2019).

Massa aksi membawa pamflet bertuliskan, jangan membodoh-bodohi kami terus, tegakkan keadilan di Bantaeng.

Hamri meminta pemilihan Desa Borong Loe di tunda dan usut tuntas, serta meminta ada seleksi ulang dalam Pilkades di hadapan seluruh masyarakat Bantaeng, jika benar Hasyim bodoh, maka kami berhenti mempersoalkan dugaan kecurangan panitia Pilkades.

“Kami mempertanyakan sistem penilaian pada ujian yang dinilai sangat tidak adil dan tidak mencerminkan persamaan hak dalam berkompetisi. Mengapa ada incumbent jatuh (gugur), sedangkan beliau sudah pernah menjabat sebagai Kepala Desa (Kades),” tanya Hamri.

Hamri menybeutkn, kami menganggap pola penilaian yang dilakukan panitia penyelengara sangat tidak adil dan tidak berkompeten serta sangat merugikan incumbent.

“Kami merasa ada money politik disini, seolah meskipun incumbent menjawab benar pertanyaan-pertanyaan pada tes tersebut. Aturan yang dipakai panitia seleksi dari Dinas PMD Kabupaten Bantaeng sangat tidak adil dan seolah ini dipaksakan dalam artian incumbent dari Desa Borongloe sengaja dijatuhkan,” sebut Hamri.

Massa aksi diterima Kepala Dinas (Kadis PMD Bantaeng Chaeruddin Arsyadoleh serta Kabag Hukum dan HAM Setda Jabupaten Bantaeng Muh Rifai M Nur dengan tanggapan, Pilkades 2019 tidak bisa di tunda, karena itu sifatnya final dan mengikat.

“Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi rujukan proses suatu pemilihan. Kepala Dinas PMD tidak mempunyai wewenang untuk menunda pemilihan, sebab ada aturan yang mengatur. Dan penyampaian aspirasi ini kami akan sampaikan kepada Bapak Bupati Bantaeng,” ujar Rifai. (Erwin/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya