LSM LP KPK Minta Hentikan Sementara Renovasi Pembangunaan Labkes Sulbar, Ini Alasannya

02 October 2019 18:41
LSM LP KPK Minta Hentikan Sementara Renovasi Pembangunaan Labkes Sulbar, Ini Alasannya
Ketua LSM LP KPK Komda Sulbar, Rusdin Ahmad saat tinjau renovasi pengembangan bangunan Balai Laboratorium Kesehatan (Labkes) dan Transfusi Darah yang melekat di RSUD Provinsi Sulbar. (Adhy Putra Siregar/Trans89.com)

MAMUJU, TRANS89.COM – Renovasi pengembangan bangunan Balai Laboratorium Kesehatan (Labkes) dan Transfusi Darah yang melekat di RSUD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dengan nilai pagu anggaran dekitar Rp14.338.000.000 menggunakan dana alokasi khusus (DAK) Tahun 2019, menuai sorotan dari LSM Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP KPK) Komisariat Daerah (Komda) Sulbar.

Ketua LSM LP KPK Komda Sulbar, Rusdin Ahmad mengatakan, proyek tersebut diduga tidak memenuhi persyaratan dokumen pengajuan proposal pembangunan Labkes dan Transfusi Darah Balai Labkes Sulbar sesuai dengan persyaratan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Nomor 605/ Menkes/ VII/2008 dan tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai mana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 50/PP 27/2012.

“Renovasi dan pengembangan bangunan Balai Labkes dan Transfusi Darah dimenangkan oleh PT Tiga Bintang Griyasarana, dan diduga tidak bersyarat dalam hal pembangunan Labkesda dan Transfusi Darah, kerena tidak memakai system SMK3, berdasarkan KAK Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar tahun anggaran 2019,” kata Rusdin.

Menurutnya, pembangunan diduga di kerja di luar dari pada bestek berdasarkan KAK, dimana harus menggunakan baja ringan, sementara di lokasi proyek ditemukan puluhan ribu batu merah.

“Parahnya lagi, nama paket renovasi dan pengembangan bangunan Balai Labkes dan Transfusi Darah kenyataannya di lokasi proyek nampak gedung laundry dan gedung gizi, nyata di lapangan tidak ada kegiatan renovasi yang ada adalah murni pembangunan baru gedung Labkesda,” tutur Rusdin di Mamuju, Rabu (2/10/2019).

Dirinya mengungkapkan, patut diduga kuat adanya unsur pelanggaran penataan ruang, yaitu adanya unsur kesengajaan menghilangkan fungsi gedung laundry dan gedung gizi.

“Proyek dari Kemenkes RI tersebut sejak awal kami nilai bermasalah, karena mestinya Dinkes Sulbar yang mengusulkan dan juga sebagai kuasa pengguna justru dititipkan ke RSUD Provinsi Sulbar. Hal itu tidak terpenuhi syarat sebagaimana yang diisyaratkan oleh Kemenkes RI untuk syarat pendirian Labkes,” ungkap Rusdin.

Lanjut Rusdin, pembangunan Labkes dan Transfusi Darah diduga tidak direncanakan secara matang.

“Olehnya itu, kami meminta kepada aparat berwenang untuk menghentikan sementara proyek tersebut, sambil menunggu kelengkapan administrasi,” terang Rusdin. (Adhy/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya