Pemuda Gerakan 30 September Aksi di Polres dan DPRD Pasangkayu, Tolak RUU Yang Dianggap Kontroversial

01 October 2019 01:21
Pemuda Gerakan 30 September Aksi di Polres dan DPRD Pasangkayu, Tolak RUU Yang Dianggap Kontroversial
Aksi dirangkaikan dengan Sholat Ghaib secara berjamaah Pemuda Gerakan 30 September, berlangsung di Polres dan DPRD Pasangkayu, Jalan Ir Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar. (Sarwo Kartika Rony/Trans89.com)

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa dirangkaikan dengan Sholat Ghaib secara berjamaah tergabung dalam Pemuda Gerakan 30 September, diikuti sekitar 25 orang peserta aksi dipimpin Ketua HMI Cabang Manakarra Komisariat Persiapan Pasangkayu Muh Rabbi.

Aksi tersebut dalam rangka merespon adanya tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dan insan pers yang diduga dilakukan oleh oknum aparat keamanan di beberapa wilayah, serta merespon adanya UU maupun RUU yang dianggap kontroversial, berlangsung di Mapolres Mamuju Utara (Matra) Jalan Ir Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (30/9/2019).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, Gerakan 30 September tolak RUU Kontroversial, jika engkau merasakan penderitaan berarti engkau manusia. DPR, Dewan penghianat rakyat, tolak RUU kontroversi. Mendesak Kapolri usut tuntas oknum Polisi yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis, stop kekerasan. Pak Polisi, jangan lakukan kriminalisasi kepada mahasiswa, lakukan saja kepada DPR yang korupsi.

Orasi Muh Rabbi mengatakan, jumlah, niat, dan tujuan kita hanya satu yaitu keadilan. Untuk itu, pemuda Pasangkayu turun ke jalan dalam rangka menyuarakan apa yang menjadi keresahan rakyat.

“Kami menolak UU Pertanahan, menolak UU yang melemahkan KPK, dan menolak UU yang memberikan kebebasan kepada birokrat untuk berselingkuh memungut pundi-pundi kekayaan negara untuk dirinya sendiri,” kata Abi.

Dirinya juga mengecam adanya dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian terhadap Pers, serta peristiwa di Kendari dimana ada mahasiswa yang meninggal tertembak tepat di dadanya.

“Olehnya itu, untuk menunjukkan rasa solidaritas atas peristiwa tersebut, kami turun ke jalan dan meminta kepada seluruh anggota Polres Matra dibawah pimpinan Kapolres untuk melakukan Sholat Ghaib bersama,” pinta Abi.

Adapun pernyataan sikap massa aksi, Abi membacakan, mendorong dikeluarkannya Perppu untuk membatalkan UU KPK. Menolak revisi UU KUHP. Menolak revisi UU Ketenagakerjaan. Menolak revisi UU Pertanahan. Menolak rencana kenaikan iuran BPJS.

“Kami meminta dihentikannya kriminalisasi terhadap aktivis dan pelajar. Meminta militerisme di Papua dihentikan. Hentikan kekerasan terhadap Pers. Selesaikan kasus agraria yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Mendorong agar segera disahkan RUU PKS. Dan yang paling penting adalah mengusut tuntas dan penjarakan oknum aparat yang melakukan kekerasan terhadap mahasiswa dan pers,” ujar Abi.

Massa aksi diterima Kapolres Matra, AKBP Made Ary Pradhana mengucapkan terimakasih atas penyampaian aspirasi yang sudah dilaksanakan dengan cukup baik, damai, dan tertib mulai dari berangkat sampai tiba di Polres.

“Saya mengucapkan selamat datang di kantor masyarakat. Apa yang menjadi aspirasi pengunjuk rasa secara umum sudah diapresiasi oleh pemerintah, sedangkan beberapa RUU kita tinggal memonitor dari sini,” papar Kapolres.

Menurutnya, mengenai beberapa kejadian seperti di Makassar dan Kendari, kami cukup prihatin dan mari kita jadikan hal tersebut sebagai pelajaran supaya tidak terulang di sini.

“Kami jajaran Kepolisian Polres Matra tetap mengupayakan yang terbaik untuk membantu pengunjuk rasa dalam menyampaikan aspirasi,” tutur AKNP Made.

Usia dilaksanakan Sholat Ghaib secara berjamaah oleh pengunjuk rasa bersama aparat Kepolisian, mass aksi bergerak menuju gedung DPRD Pasangkayu, Jalan Ir Soekarno dengan menggunakan kendaraan roda dua dan empat dikawal oleh Satlantas Polres Matra.

Massa aksi diterima oleh sekitar 15 Anggota DPRD Pasangkayu yang dipimpin Wakil Ketua DPRD pasangkayu, Yaumil Ambo Djiwa menanggapi tuntutan ataupun orasi-orasi dari pengunjuk rasa, menyatakan bahwa akan membuat surat resmi ke DPR RI dan ke Kapolri dalam rangka meneruskan apa yang menjadi tuntutan pengunjuk rasa.

“Kami akan menyurat ke DPR RI dan Kapolri untuk meneruskan tuntutan saudara-saudara sekalian,” sebut Yaumil.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Matra AKBP Made Ary Pradhana dan Wakil Ketua DPR Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa, turut serta menandatangani petisi yang berisi 11 poin tuntutan pengunjuk rasa. (Sarwo/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya