Mahasiswa UPR Tolak RUU Tidak Berpihak ke Rakyat

01 October 2019 13:25
Mahasiswa UPR Tolak RUU Tidak Berpihak ke Rakyat
Aksi mahasiswa Universitas Palangkaraya (UPR) terkait pasal RUU yang dianggapnya tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Kalteng, Jalan S Parman, Kota Palangkaraya. (Cakra/Trans89.com)

PALANGKARAYA, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Palangkaraya (UPR) terkait pasal RUU yang dianggapnya tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, sehingga menciderai nilai demokrasi dan juga mahasiswa menjadi korban yang memperjuangkan kepentingan rakyat.

Aksi tresebut diikuti sekitar 400 orang peserta aksi dan dipimpin Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPR Karuna Mardiansyah, berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Jalan S Parman, Kota Palangkaraya, Senin (30/9/2019).

Massa aksi membawa keranda mayat bertuliskan api neraka panas, RIP demokrasi, Bendera BEM UPR, bendera BEM Fisip UPR. Spanduk bertuliskan, kami yang minum DPR yang mabuk, Mas Fathur i love you, turunkan harga indomie telur, KPK lemah, masyarakat yo wegah Indonesia yo klenger, rakyat yo nda kuat #Jawa UPR, rerima jasa instal ulang leptop, hp, dan anggota DPR, setan apa yang merasuki DPR, aku kesini cari cewe bukan demo #eks bocah Lawu #demi instastory #duar, tolak RUU KUHP, kerja tidur pas bangun bikin masalah yang DPR, jangan biarkan koruptor tertawa bahagia, jangan biarkan rakyat menangis duka. #Tolak RUU KPK #Save KPK #Save Indonesia.

Orasi Karuna Mardiansah mengatakan, pemuda merupakan pilar kebangsaan, pilar terdepan hidup mahasiswa. Atas perjuangan kita hidup masyarakat Indonesia, merdeka.

“Disini kita berdiri semua atas tuntutan rakyat Indonesia. Ketika elit politik menunjukan susunan pemisahan, akan tetapi peraturan di dalamnya tidak berpihak kepada rakyat, itu yang membuat kita bingung, apakah itu keadilan kepada rakyat. Banyak skali pasal-pasal bukan hanya pertanahan ada juga KPK merupakan lembaga yang berdiri memberantas korupsi, mau jadi apa negara kita kawan-kawan.

“Dari zaman-zaman sebelumnya, kaum mahasiswa turun serta, jikalau pada saat ini praturan itu tidak pro dengan rakyat kita tidak segan untuk gulingkan,” kata Karuna.

Manurutnya, kawan sekalian, 23 Oktober mulai berjuang, pada hari ini ini, seluruh daerah di Kalimantan melaksanakan aksi yang sama. Gerakan dari kita dan saudara kita sudah sekarat, tidak lain dan tidak bukan untuk kepentingan masyarakat.

“Kita masyarakat terpelajar, kita sampaikan sekali lagi kata-kata yang paling saya dengar tidak pernah ada perubahan tanpa ada perubahan, tinggal kita ambil sikap, kita harus merdeka di tanah kita sendiri. Sekarang ini zaman reformasi, mana zaman reformasi, mana buktinya. Ketika kita liat bulan berdarah G30SPKI dan Tanjung Priok, sekarang ini terjadi lagi kepda saudara kita, kita tetap tertib dan jangan sampai terprovokasi,” tutur Karuna.

Orasi Wawan Nopardo AS menjelaskan, kita berdiri disni atas kepentingan rakyat, tolong wakil rakyat, jangn pernah gerakan kami ini dianggap ditunggangi, gerakan kita ditunggangi betul ditunggangi yaitu ditunggangi oleh kepentingan rakyat.

“Percuma kita kuliah dan belajar ketika kita menyampaikan aspirasi tapi dilarang. Reformasi kita di korupsi kawan-kawan. Mereka yang keluar, bukan kita yang masuk ke DPRD kawan-kawan,” jelas Nopardo.

Ia menyebutkan, apakah ini yang dinamakan reformasi, bgaimana dengan mahasiswa kawan-kawan, kita di luar sana dipukul, di tembak, apakah ini yang dinamakan reformasi.

“Mahasiswa turun ke jalan, rakyat turun ke kalan untuk kepentingan rakyat yang katanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, itu dimana kawan-kawan. Kepada pihak keamanan, disni kami percaya aparat, jangan sampai mahasiswa diadili dipukul sampai mati. Oleh karena itu, wakil rakyat DPRD Provinsi Kalteng keluar kesini,” sebut Nopardo.

Orasi Mulawarman menyatakan, kami menuntut keadilan disini kawan-kawan. Disni kita tidak mencari keributan. Hari ini kita tidak tinggal diam, kita butuh keadilan dengan adanya rancangan KUHP dan UUKPK, semuanya merusak.

“Hari ini apakah kawan-kawan masih ingat orde baru (Orba) gugur atas dasar mahasiswa turun kejalan, masyarakat turun ke jalan, dan hari ini kita turun ke jalan untuk menuntut keadilan,” ujarnya.

Orasi Wendri mengucapkan terimakasih kepada Polisi telah mengamankan kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini didengar oleh DPR hari ini. Selama ini kami menyuarakan tapi tidak didengar, apakah teman-teman mempercayai DPR.

“Disni kami bukan maksud menggulingkan Presiden tetapi tentang UU KPK yang melemahkan aspirasi, yang melemahkan masyarakat. UUD yang dibuat bukan mensejahterakan rakyat, tapi menyengsarakan rakyat, Orba sudah tumbang, mohon tidak dihidupkan kembali,” ucapnya.

Tuntutan mahasiswa UPR, mendesak Presiden untuk diterbitkannya atau dikeluarkan Perpu terkait UU KPK. Mendesak DPR untuk memperbincangkan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang terkait dalam RKUHP. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menolak RUU Pertanahan, karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, UU PA nomor 5 Tahun 1960 dan TAP MPR Nomor tentang reforma agraria, dan jalankan reforma agraria yang sesuai dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Stop tindakan represif aparat terhadap pelajar dan mahasiswa serta bebaskan dialog demokrasi diambil. Pemerintah harus bertanggungjawab dan hanya menyelesaikan dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari, Sultra yang meninggal.

Massa aksi ditemui Wakil Ketua DPRD Kalteng Dawil Rawing dengan tanggapan, apa maksud dan tujuan 4 RUU dibuat dan diantaranya sudah di sahkan. Silahkan sampaikan saja, kami memang mempunyai tugas menampung aspirasi, kalau disampaikan tentang UU bukan kewenangan kami, yang kita buat di daerah hanya Perda saja. Kami hanya bsa menyampaikan kepada yang membuat, yaitu DPR RI.

“Jikalau dipertanyakan kepada kami tadi, bukan kami yang memproses UU. Silahkan saja sampaikan kepada kami dan kami mempunyai kepercayaan, kami siap menyampaikan kepada DPR RI. Mahasiswa pasti tahu, UU bukan DPRD yang membuat, karena kami hanya membuat Perda saja, yang membuat yaitu di Jakarta (DPR RI). Mereka yang baru, besok akan dilantik sebagai anggota DPR RI, mudah-mudahan dapat bekerja dgn baik. Kami siap menampung aspirasi dan menyampaikannya ke Jakarta,” ujar Dawil.

Dawil menjelaskan, pertama terkait dengan aspirasi, tugas kami menjamin menampung dan menyalurkan aspirasi sesuai dengan kewenangan kami. Terkait UU kami bisa menyampaikan aspirasi, jangan terlalu mengada-ngada terkait orasi lidah di potong tidak bisa bersuara.

“Terkait dengan UU, tentu saja ada proses dan prosedur untuk menyusun dan merubah, jadi bukan kewenangan memproses dan menyusun UU, sama seperti anak-anak sekalian, kita berjuang bersama-sama untuk kepentingan rakyat, kita jangan takut berjuang seperti pahlawan berjuang dengan rakyat, tapi segala sesuatu ada prosesnya, ada prosedurnya, kami akan sampaikan apa yang di tuntut dan kami akan kirim kepada mereka (DPR RI). Apabila kalian ingin langsung, silahkan saja, kami tidak menuntut untuk kalian berangkat ke Jakarta. Aspirasinya kami tampung dan kami sampaikan yakin saja. Disini kalian bukan dialog, disni kalian menyampaikan aspirasi, dan aspirasi akan kami sampaikan,” jelasnya.

Anggota DPRD Kalteng, Sudarsono menyampaikan, sikap apa yang kita ambil kita paham sekali, tetapi DPR RI akan dilantik besok, untuk apa kita hari ini kita sampaikan kesana tapi besok dilantik DPR RI. Kita sama, kita ingin negara kita lebih bagus.

“Yakinlah, kami akan sampaikan kepada DPR RI yang baru. Kajian kalian salah satu yang harus kita sampaikan, kami ingin apa yang kalian sampaikan hari ini akan kami sampaikan disana. Terkait penyampaian waktu, penyampaian aspirasi kawan-kawan untuk sementara jadwal direncanakannya tanggal 7 Oktober 2019, baru pelantikan pimpinan DPRD, setelah itu baru ada pembicaraan tentang ini. DPR RI besok juga di lantik tanggal 1 Oktober 2019 tapi belum pimpinannya,” paparnya. (Cakra/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya