Alinasi Garuda Mulawarman Tolak UU KPK dan RKUHP Depan Gedung DPRD Kaltim

01 October 2019 23:23
Alinasi Garuda Mulawarman Tolak UU KPK dan RKUHP Depan Gedung DPRD Kaltim
Aksi Aliansi Garuda Mulawarman terkait revisi RUU KPK dan RKUHP, berlangsung depan Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar, Loa Bakung, Sungai Kunjang, Kota Samarinda. (Mas Ole/Trans89.com)

SAMARINDA, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa dari Aliansi Garuda Mulawarman terkait Undang-Undang KPK yang sudah di revisi dan Rancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), diikuti sekitar 80 orang peserta aski dipimpin Dedy dan Reza M, berlangsung depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Teuku Umar, Loa Bakung, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Selasa (1/10/2019).

Setelah tiba di depan Gedung DPRD Kaltim, langsung melakukan Sholat Duhur berjamah dilanjutkan Sholat Goib di depan pintu gerbang DPRD Kaltim.

Massa aksi membawa spanduk dan pamflet bertuliskan, tolak pasal-pasal dalam Undang Undang (UU) KPK yang melemahkan KPK, tolak pasal-pasal RKUHP yang tidak pro rakyat, mengecam tindakan represifitas aparat kepolisian terhadap rakyat, mendesak Kapolri untuk segera mundur dari jabatannya, turut berdukacipta atas matinya demokrasi di negara ini #stop tindakan prepensif. Lebih baik pidana teman yang minta desain gratis trus banyak revisi pak, dukup desain revisian yang ngeselin DPR jangan, itu yang suka bikin Undang-undang ngawur, Kapolri segera mundurkan diri dari jabatan!.

Orasi Dedy mengatakan, dalam sejarahnya, Nawacita reformasi untuk menuntaskan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih hangat ditelinga, namun disahkannya RUU KPK dan RKUHP yang banyak menimbulkan pertanyaan dan keanehan, karena disahkan tepat di akhir periode jabatan. Isi dari pengesahan tersebut menimbulkan perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia.

“Banyak poin-poth yang hari ini tidak lagi pro rakyat dan menunjukkan demokrasi Indonesia hari ini patut dipertanyakan, karena telah tidak sesuai lagi dengan apa yang diamanatkan reformasi bangsa ini,” kata Dedy.

Menurutnya, pada Tahun 2015 atas inisiatif DPR RI, revisi UU KPK kembali masuk dalam Prolegnas untuk di bahas dalam masa sidang tahun 2016 (draf edisi 2016), dalam beberapa minggu terakhir belum terjawab tuntutan publik untuk mencoret nama-nama calon pimpinan (Capim) KPK hasil seleksi bermasalah.

“Beberapa hal krusial dalam rancangan revisi tersebut adalah berkaitan dengan independensi KPK terancam, Dewan Pengawas (Dewas), penyadapan dipersulit dan dibatasi, surat penghentian penyidik, penuntutan (SP3), perekrutan penyidik KPK, hingga kewenangan yang dipangkas. Dalam suatu rancangan yang sama, RKUHP sebagai solusi sistem tatanan hukum pidana menuai berbagai macam respon yang negative dan positive. Padahal kalau kita sama sama kaji, bahwasanya rancangan ini banyak pasal yang mampu memperbaiki sistem hukum di Indonesia dan beberapa pasal yang tidak pro rakyat,” tutur Dedy.

Ia mengungkapkan, tindakan represifitas oknum aparat Kepolisian hari ini kita rasakan, baik di Kaltim dan seluruh Indonesia, yang artinya amanat reformasi kembali patut dipertanyakan pada pemerintah kita saat ini, serta hak-hak demokrasi kita di kebiri dengan dalih mengayomi masyarakat, padahal kita sama-sama mengetahui, hanya kepentingan yang mereka ayomi tanpa di atas nilai kemanusiaan.

“Kapolri mempunyai tanggujawab utama agar kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia seharushya di lindungi bukannya di kebiri, serta melindungi para pejuang demokrasi agar tidak gugur, karena hanya memegang toa dan menyampaikan keresahan, dan jika itu semua terjadi, berarti hari ini Kapolri telah gagal menjalankan tugasnya,” ungkap Dedy.

Lanjut Dedy membacakan tuntutan dari Aliansi Garuda Mulawarman.

“Tolak pasal-pasal dalam UU KPK yang melemahkan KPK. Tolak pasal-pasal RKUHP yang tidak pro rakyat. Mengecam tindakan represifitas oknum aparat Kepolisian terhadap rakyat. Mendesak Kapolri untuk segera mundur dari jabatannya,” ujar Dedy.

Sebanyak 50 orang perwakilan pengunjuk rasa di terima perwakilan anggota DPRD Kaltim, yaitu M Samsun (PDIP), Rusman Yakub (PPP), Syarkowi (Golkar), Puji Astuti (Demokrat), Baba (PDIP), Syafruddin (PKB), Mimi M BR (PPP), Siti Ruzky Amalia (PPP), Eli Hartati Rasia (PDIP), Romandoni Putra (PDIP), Andi Harun (GERINDRA), Sigit Wibowo (PAN), Maskur Syarmian dan Ananda Emira Muis (PDIP).

Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Mulawarman (Unmul), Idet Arianto Putra menuturkan, kami bergerak menyampaikan aspirasi bersama mahasiswa yang lain, bahwa kami menuntut untuk menolak UU KPK dan Revisi KUHP, dan kami kecewa 3 kali aksi tidak disambut dengan baik oleh anggota dewan.

“Aspirasi akan disampaikan masing – masing lembaga dan kami akan terus menjadi pengkritik kerja anggota dewan. Kami meminta agar anggota dewan dalam melaksanakan tugas kewenangannya agar selalu mengambil kebijakan yang pro rakyat, serta menyatakan bahwa mosi ketidak percayaan terhadap DPR dan mosi tidak percaya terhadap Presiden Jokowi,” tutur Idet.

Idet juga kecewa dengan UU yang dibuat untuk KPK, karena dinilai tidak pro rakyat dan melemahkan fungsi KPK.

“Kami mengecam tindakan represif oknum aparat keamanan yang menangani aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, kami ingin demokrasi dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, kami meminta agar Kapolri mundur dari jabatannya, dan tegas kami menyatakan dan sepakat untuk menolak UU KPK,” urai Idet.

Ria Rahayu meminta agar meninjau ulanh RKUHP, karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan berdampak kedepannya yang kurang baik. Dan banyak sekali pasal-pasal yang harus disempurnakan, seperti kasus korupsi yang mana pasal hukumannya lebih ringan dari UU Tipikor (tindak pidana korupsi), hal ini harus ditinjau kembali, termasuk pasal pidana bagi gelandangan, karena gelandangan yang ada bisa saja disebabkan oleh faktor ekonomi, sehingga menjadi gelandangan, sementara pasal tersebut tidak menyebutkan rincian gelandangan seperti apa yang dimaksud.

“Kami memandang bahwa hukum responsif yang harus di pedomani dalam membuat aturan, karena hukum ini melibatkan banyak masyarakat. Dan kami meminta perlunya dilakukan sosilaisasi RUU dan perlunya perbaikan kembali yang menentukan mana yang harus dipakai dan mana yang tidak perlu khususnya pada RKUHP yang harus di revisi ulang, agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari,” pinta Ria.

Ma’ruf menyebutkan, pasal 1 angka 1 yang mana menyebutkan bahwa pegawai KPK yang sebelumnya independen menjadi ASN (aparatur sipil negara) ataupun pegawai kontrak, sehingga dalam hal ini, kami menilai bahwa kebijakan tersebut akan menjadikan KPK tidak lagi independen.

“Dalam melaksanakan tugasnya, KPK harus berkoordinasi dengan lembaga yang lain, hal ini pula merupakan kebijakan yang menjadikan KPK tidak independen, karena kami menilai akan banyak intervensi terhadap kinerja KPK. Kami mahasiswa di pusat akan melaksanakan yudisial review untuk menolak UU KPK,” sebut Ma’ruf.

Tanggapan anggota DPRD Kaltim, M Samsun menyampaikan, untuk diketahui bahwa kami anggota dewan selalu hadir pada saat aksi dilakukan oleh mahasiswa, dan kami selalu membuka kesempatan agar berdialog.

“Apapun yang menjadi aspirasi akan kami terima dan akan kami sampaikan kepada DPR RI,” paparnya.

Roma Doni mengatakan, bukan kami menyanggah apa yang disampaikan oleh mahasiswa, bahwa tidak benar kami tidak menerima untuk berdialog pada setiap aksi, kami selalu hadir dan selalu meminta agar dilakukan dialog, namun tidak ada perwakilan aksi yang bersedia untuk berdialog.

“Kami satu suara dengan mahasiswa, dan kami harapkan agar penyampaian aspirasi dengan dialog yang dinilai lebih intelektual,” katanya.

Puji Astuti menyebutkan, kalian merupakan penerus yang perpotensi menjadi penerus kepemimpinan masa depan baik sebagai anggota dewan.

“Kami meminta agar tuntutan disampaikan secara tertulis, untuk selanjutnya akan kami sampaikan ke DPR RI, yang mana tuntutan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat Kaltim,” sebutnya.

Syarkowi menjelaskan, kewenangan mengeluarkan UU adalah kewenangan pusat, dan yang bisa kami lakukan adalah menyampaikan aspirasi kepada DPR RI.

“Terkait dengan materi tuntutan, kami tidak mempermasalahkan dan kita sepakat. Kami meminta kepercayaannya terhadap anggota dewan,” jelasnya.

Selanjutnya penandatanganan kesepakatan mahasiswa dan Anggota DPRD Kaltim dan penyerahan pernyataan sikap yang berisiakan tuntutan. (Ole/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya