IMM Cabang Bima Nilai RUU Kontroversi dan Kecam Tindakan Represif Oknum Aparat Kepolisian

30 September 2019 15:00
IMM Cabang Bima Nilai RUU Kontroversi dan Kecam Tindakan Represif Oknum Aparat Kepolisian
Aksi IMM Cabang Bima terkait dengan RUU yang dinilai kontroversial, berlangsung di Kantor DPRD dan Polres Kota Bima, NTB. (Dani Setiawan/Trans89.com)

BIMA, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima diikuti sekitar 300 orang peserta aksi dipimpin Andriyudin, terkait dengan RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba dan hasil revisi UU KPK oleh pemerintah dan DPR yang dinilai kontroversial.

IMM menilai RUU tersebut tidak berpihak kepada rakyat dan dinilai menguntungkan pihak tertentu, berlangsung di Kantor DPRD dan Polres Kota Bima, Nusa Tenggar Barat (NTB), Senin (30/9/2019).

Orasi Andriyudin mengatakan, Indonesia merdeka atas cucuran darah pejuang dan mujahid Islam. Pondasi dan falsafah negara menjadi acuan dalam berbangsa.

“Seiring berkembangnya bangsa Indonesia, kita baru menyadari bahwa pemimpin di negeri ini tidak mampu memberikan jaminan hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Andri.

Menurutnya, sebagai negara yang berdasarkan hukum (rechstaatf), maka sudah sepatutnya setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh negara harus sesuai dengan jiwa bangsa (vulgeist).

“Namun di bawah kekuasaan Presiden Joko Widodo, hukum bukanlah jaminan keadilan bagi rakyat Indonesia, oknum aparat menjadi tameng kekuasaan,” tutur Andri.

Ia menjelaskan, hal itu menyebabkan militerisasi terhadap mahasiswa cenderung terjadi sampai memakan korban jiwa di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Dengan adannya tindakan represif oknum aparat kepolisian dalam menangani massa aksi yang kemudian memakan korban jiwa meninggal dunia atas nama Imawan Randi dan M Yusuf Kardawi padahal, tugas pokok Polisi adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat,” jelas Andri.

Dirinya menyebutkan, di tambah dengan rencana pemerintah untuk mengesahkan RKUHP dan UU KPK yang kami anggap telah banyak bertentangan dengan UUD 1945 sebagi grundnorm dan Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia.

“Kesemua hal itu menambah catatan buruk bagi rezim kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Oleh karena demikian, kami dari Pimpinan Cabang IMM Cabang Bima, meminta kepada DPR RI melalui DPRD Kabupaten Bima untuk tidak memaksakan diri dan menolak menetapkan Rancangan KUHP (Pasal 219. Pasal 241, dan Pasal 232), RUU KPK, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba,” sebut Andri.

Andri meminta kepada DPR RI melalui DPRD Kabupaten Bima untuk mengusulkan kepada Pemerintah pusat agar Imawan Randi dan M Yusuf Kardawi di tetapkan sebagai pahlawan demokrasi.

“Kami meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk turun dari kursi kepresidenan, karena di anggap tidak mampu menyelesaikan persoalan dalam negeri. Meminta kepada Kapolri melalui Kapolres Bima Kota untuk mengusut tuntas dan memecat oknum aparat yang melakukan pembunuhan terhadap Imawan Randi dan M Yusuf Kardawi. Meminta kepada aparat Kepolisian untuk lebih mengedepankan tindakan persuasif dari pada tindakan represif, meminta kepada aparat Kepolisan untuk mempelajari kembali UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,” pinta Andri.

Tanggapan Ketua DPRD Bima, Yandi mengapresiasi reka-rekan IMM yang telah melakukan aksi damai ini.

“Saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Bima sementara akan merespon segala tuntutan massa aksi. Terkait permintaan untuk menolak revisi UU KPK dan UU KUHP akan kami ajukan ke DPR RI. Apapun yang menjadi tuntutan dari massa aksi akan saya respon dan akan kami sampaikan ke pihak eksekutif,” ujar Yandri.

Massa aksi kemudian menuju Polres Bima Kota dan setibanya langsung melakukan orasi meminta pertanggungjawaban kepada pihak Kepolisian atas tewasnya 2 orang mahasiswa yang merupakan kader IMM.

Tanggapan Kapolres Bima Kota, AKBP Erwin Ardiansyah mengucapkan terimakasih karena selama aksi berlangsung dengan aman dan tertib, dan apapun yang menjadi tuntutan massa aksi akan kami sampaikan ke tingkat pimpinan Polri.

“Saat ini sudah ada beberapa Kapolda yang dicopot langsung oleh Kapolri terkait dengan ketidak becusan dalam memimpin anggotanya di lapangan. Pihak Polri ikut berbelasungkawa terhadap adanya korban jiwa dalam aksi unjuk rasa kemarin. Kapolri sendiri telah memberikan usulan agar korban tewas tersebut sebagai Pahlawan Demokrasi,” ucap Kapolres. (Dani/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya